Delima Silalahi, seorang aktivis lingkungan asal Tapanuli Utara menyatakan keprihatinan mendalam atas bencana Sumatera ini.
“Katastrofe yang terjadi ini menunjukkan warga merupakan korban penumbalan negara sementara pelaku utama yang sudah bertahun-tahun mendapatkan keuntungan yang sangat besar tak pernah tersentuh penegakan hukum yang pantas,” kata Delima.
Peneliti dari Toba Initiatives ini yang dikenal karena dedikasinya dalam melindungi hutan adat serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Sumatra Utara menambahkan, laporan JATAM ini menjadi narasi tandingan yang dibangun laporan dan perusahaan terkait dengan Bencana Sumatera.
“Karena jika kita lihat narasi yang dimunculkan adalah bencana ini terjadi akibat cuaca ekstrem atau perubahan iklim, bukan dari kesalahan akibat tata kelola lingkungan yang salah kaprah,” katanya.
“Saya sendiri melihat eksploitasi sumber daya alam di Sumatera ini adalah tumbal pembangunan dari rentetean eksploitasi yang dilakukan. Di Sumatera Utara, dimana kita melihat keterlibatan oligarki dalam mempertahankan Toba Pulp Lestari, padahal kasus perlawanan rakyat ini kan sudah memasuki empat dekade,” paparnya.
Padahal dari waktu ke waktu PT TPL ini selalu menyebabkan adanya korban, bukan hanya karena bencana ekologi, tapi juga kriminalisasi, konflik agraria dan lainnya.
Bahkan, ada 25 kasus bencana ekologis sebelumnya di kawasan ini, tapi tetap saja perusahaan ini dipelihara karena memang ada oligarki di dalamnya.
“Kita bisa lihat di DPRD, itu hampir 80 persen itu orang-orang Toba Pulp Lestari, yang terkoneksi sebagai mitra, kontraktor dan bahkan ada anak-anak direksi yang menduduki jabatan di legsilatif,” sebut Delima.
“Saya melihat ada penderitaan masyarakat yang dinormalisasi karena cuaca ekstrem, dan pemerintah kita berdaya, sementara para pelaku tindak kejahatan lingkungan itu tidak tersentuh sama sekali,” pungkasnya. ***
