BANDA ACEH – Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami Hs, menyebut narasi darurat fiskan yang digaungkan oleh Pemerintah Aceh adalah bentuk kebohongan dan menyesatkan.
Narasi tersebut dianggap hanya untuk melegitimasi kebijakan pembatasan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Kami menemukan fakta bahwa narasi darurat fiskal yang digaungkan pemerintah sangat menyesatkan,” ujar Munzami Hs dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis 16 April 2026.
Berdasarkan dokumen APBA lima tahun terakhir, kata Munzami, komposisi anggaran Aceh masih didominasi oleh Belanja Operasi, khususnya Belanja Pegawai yang terus membengkak. Sedangkan kebutuhan dasar bagi rakyat terabaikan.
Berdasarkan data dari IDeAS, Belanja Pegawai dalam APBA 2026 terlihat adanya kenaikan sebesar 230 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 460 miliar jika dibandingkan dengan dua tahun lalu, serta melonjak hingga 870 miliar dibandingkan tahun 2022 saat Dana Otsus masih berada di angka 2 persen dari DAU Nasional.
Secara rincinya, pada tahun 2022 total APBA mencapai 16,17 triliun dengan belanja pegawai sebesar 3,04 triliun. Angka belanja pegawai ini terus merangkak naik setiap tahunnya: menjadi 3,11 triliun dari total APBA 11,09 triliun pada tahun 2023, kemudian naik menjadi 3,45 triliun dari APBA 11,44 triliun pada tahun 2024.
Tren peningkatan berlanjut di tahun 2025 dengan belanja pegawai sebesar 3,68 triliun dari total APBA 11,00 triliun, hingga mencapai puncaknya pada tahun 2026 di mana belanja pegawai tercatat sebesar 3,91 triliun dari total APBA senilai 11,68 triliun.
Data menunjukkan, pada tahun 2023 (saat Dana Otsus masih 2 persen) pagu APBA sebesar Rp16,17 triliun dengan alokasi Belanja Pegawai Rp3,04 triliun.
Namun, pada tahun 2026, meski pagu APBA menyusut menjadi Rp11,6 triliun, Belanja Pegawai justru melonjak hingga Rp3,91 triliun.
“Ada kenaikan belanja pegawai sebesar Rp870 miliar di saat dana Otsus menurun. Ini membuktikan bahwa narasi darurat fiskal hanyalah kedok. Pemerintah Aceh lebih memilih menghamburkan uang untuk birokrasi daripada menjamin kesehatan rakyat,” kata Munzami. ***
