Oleh Afrizal Akmal
Ada kalimat yang terdengar indah di ruang investasi, tetapi berubah menjadi pertanyaan ketika memasuki hutan.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyatakan bahwa seluruh kebun sawit Aceh bebas dari wilayah deforestasi, lalu mengajak perusahaan global berinvestasi di Aceh.
Pesan yang ingin dibangun: Aceh adalah rumah bagi sawit yang bersih, aman, dan layak dipercaya investor global.
Namun justru di sinilah paradoks itu bermula.
Dalam ekonomi politik lingkungan, tidak ada istilah yang lebih berbahaya daripada sebuah klaim yang terdengar terlalu sempurna. Sebab alam hampir tidak pernah sesederhana slogan promosi investasi.
“Bebas deforestasi” bukan sekadar berarti pohon tidak ditebang hari ini. Standar global mengaitkannya dengan sejarah penggunaan lahan, ketertelusuran rantai pasok (traceability), legalitas lahan, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, penghormatan terhadap hak masyarakat, hingga mekanisme audit independen.
Banyak pasar internasional kini menuntut pembuktian yang rinci, bukan sekadar deklarasi. Karena itu, klaim semacam ini memerlukan transparansi data dan verifikasi yang kuat agar memiliki kredibilitas di mata investor maupun pembeli global.
Persoalan berikutnya lebih mendasar.
Jika seluruh sawit Aceh memang telah memenuhi prinsip bebas deforestasi, mengapa nilai tambahnya justru belum dinikmati Aceh sendiri?
Pemerintah Aceh berkali-kali mengakui bahwa minyak sawit mentah (CPO) masih dikirim ke Sumatera Utara karena belum tersedia fasilitas pengolahan yang memadai. Nilai tambah ekonomi berpindah ke luar daerah.
Di sinilah kontradiksinya.
Aceh sibuk menjual citra keberlanjutan kepada investor global, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan rumah paling mendasar: membangun industri hilir, memperkuat tata kelola, dan memastikan masyarakat lokal menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar.
Dengan kata lain, yang diekspor bukan hanya CPO.
Yang ikut keluar adalah kesempatan kerja, pajak daerah, inovasi, dan masa depan industrialisasi Aceh.
Paradoks berikutnya bahkan lebih rumit.
Narasi “bebas deforestasi” berpotensi menciptakan rasa aman yang berlebihan. Seolah persoalan lingkungan telah selesai.
Padahal tekanan terhadap bentang alam Aceh tidak hanya berasal dari pembukaan kebun baru. Fragmentasi habitat, pembangunan jalan, aktivitas tambang, konflik satwa-manusia, kebakaran, hingga perubahan tata ruang tetap menjadi tantangan nyata.
Di masa lalu, berbagai laporan juga pernah menyoroti dugaan pembukaan hutan di area konsesi sawit di Aceh, yang menunjukkan bahwa isu tata kelola tidak bisa dipandang selesai hanya melalui satu pernyataan.
Investor global justru semakin kritis terhadap klaim keberlanjutan.
Mereka tidak hanya bertanya, “Apakah sawit ini bebas deforestasi?”
Mereka juga bertanya, “Siapa yang memverifikasi?”
“Bagaimana mekanisme pengawasannya?”
“Apakah datanya terbuka?”
“Bagaimana penyelesaian konflik lahannya?”
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan pidato promosi.
Ia membutuhkan institusi.
Membutuhkan transparansi.
Membutuhkan keberanian membuka data.
Ironisnya, Aceh sebenarnya memiliki modal yang jauh lebih bernilai daripada sekadar sawit.
Kawasan Ekosistem Leuser, hutan hujan tropis yang tersisa, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta peluang mengembangkan ekonomi berbasis konservasi merupakan aset strategis yang sulit digantikan.
Nilai ekologis tersebut bisa menjadi fondasi daya saing jangka panjang jika dijaga melalui tata kelola yang kredibel, bukan hanya melalui narasi pemasaran.
Karena itu, yang dibutuhkan Aceh bukan perlombaan menghasilkan slogan hijau.
Yang dibutuhkan adalah keberanian membangun tata kelola hijau.
Sebab investasi yang benar-benar berkualitas tidak datang kepada daerah yang paling banyak mengklaim dirinya berkelanjutan.
Ia datang kepada daerah yang paling mampu membuktikannya.
Dan di era ketika dunia semakin curiga terhadap greenwashing, kejujuran sering kali menjadi strategi investasi yang paling menguntungkan.
*Penulis adalah inisiator Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf (IKHW
