Oleh: Afrizal Akmal
Ada ironi yang sedang tumbuh setinggi pohon-pohon tropis.
Semakin hutan langka, semakin mahal nilainya. Bukan karena kayunya. Bukan pula karena satwa liarnya. Melainkan karena udara yang disimpannya.
Karbon telah mengubah hutan menjadi komoditas paling sunyi dalam sejarah ekonomi modern. Ia tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tetapi dapat diperjualbelikan hingga miliaran dolar. Di sinilah paradoks dimulai.
Dunia mengampanyekan penyelamatan hutan. Pada saat yang sama, dunia juga menciptakan pasar baru yang menjadikan hutan sebagai aset finansial.
Pertanyaannya sederhana: apakah karbon sedang menyelamatkan hutan, atau justru sedang menciptakan cara baru untuk menguasainya?
Pasar karbon dibangun di atas gagasan yang mulia. Negara atau perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi membayar pihak lain untuk menjaga hutan agar karbon tetap tersimpan. Secara teori, semua pihak diuntungkan. Hutan tetap berdiri, masyarakat memperoleh insentif ekonomi, dan dunia menekan laju perubahan iklim.
Di atas kertas, gagasan itu nyaris sempurna.
Namun sejarah mengajarkan bahwa setiap komoditas bernilai tinggi selalu mengundang para pemburu rente.
Ketika minyak ditemukan, lahirlah oligarki minyak.
Ketika emas menjadi rebutan, lahirlah mafia tambang.
Maka tidak berlebihan jika bertanya: ketika karbon menjadi mata uang baru, siapa yang akan menguasainya?
Yang mencemaskan bukan sekadar nilai karbon, melainkan kerumitan sistemnya.
Mengukur karbon membutuhkan konsultan.
Memverifikasi karbon membutuhkan lembaga sertifikasi.
Memperdagangkannya membutuhkan bursa.
Mengelolanya membutuhkan perusahaan proyek.
Mengauditnya membutuhkan auditor internasional.
Di setiap mata rantai itu, selalu ada biaya. Selalu ada komisi. Selalu ada ruang bagi konflik kepentingan.
Semakin rumit sebuah sistem, semakin sulit publik mengawasinya.
Dan sesuatu yang sulit diawasi selalu berpotensi menjadi ladang penyimpangan.
Lebih menarik lagi melihat siapa yang kini berbondong-bondong masuk ke bisnis karbon.
Perusahaan energi.
Perusahaan minyak.
Perusahaan pertambangan.
Perusahaan keuangan.
Perusahaan teknologi.
Dana investasi global.
Bahkan perusahaan yang selama puluhan tahun dituding menjadi penyumbang emisi terbesar kini tampil sebagai investor proyek karbon.
Tentu, tidak ada yang salah ketika perusahaan-perusahaan besar berinvestasi dalam konservasi. Banyak di antaranya menjalankan komitmen iklim yang nyata dan berkontribusi pada restorasi ekosistem.
Namun justru karena kepentingan ekonomi yang sangat besar, publik berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis.
Apakah proyek karbon benar-benar mengurangi emisi, atau sekadar memperbaiki citra perusahaan?
Apakah kredit karbon dipakai untuk menurunkan polusi, atau menjadi izin moral untuk terus mencemari di tempat lain?
Apakah keuntungan terbesar dinikmati masyarakat penjaga hutan, atau justru para perantara yang menguasai kontrak, sertifikasi, dan perdagangan karbon?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan. Justru itulah fungsi akal sehat dalam demokrasi.
Paradoks berikutnya bahkan lebih menggelisahkan.
Masyarakat adat menjaga hutan selama ratusan tahun tanpa pernah menghitung satu ton karbon pun.
Kini, ketika karbon memiliki harga, mereka justru harus membuktikan bahwa hutan yang mereka jaga memang layak dihargai.
Mereka diwajibkan membuat peta.
Mengurus legalitas.
Mengikuti standar internasional.
Membayar konsultan.
Menyusun laporan teknis.
Padahal hutan itu telah mereka rawat jauh sebelum istilah carbon credit lahir di ruang-ruang konferensi internasional.
Ironis.
Orang yang menjaga hutan harus membuktikan haknya.
Sedangkan pihak yang baru datang membawa modal sering kali lebih siap memasuki pasar.
Yang paling berbahaya bukanlah pasar karbon itu sendiri.
Melainkan ketika karbon berubah menjadi alasan baru untuk mengendalikan ruang hidup masyarakat.
Jika hak atas karbon dipisahkan dari hak atas tanah, maka akan lahir bentuk konflik baru yang belum pernah dikenal sebelumnya.
Orang mungkin masih memiliki tanahnya.
Tetapi belum tentu memiliki karbon yang berada di atas tanah itu.
Di sinilah negara harus hadir dengan regulasi yang tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Tanpa kepastian hak, karbon dapat berubah dari instrumen konservasi menjadi sumber sengketa baru.
Karbon sesungguhnya hanyalah alat.
Ia bisa menjadi jembatan menuju konservasi yang berkeadilan.
Ia juga bisa berubah menjadi instrumen finansialisasi alam yang menjauhkan masyarakat dari hutannya sendiri.
Semuanya bergantung pada tata kelola.
Tanpa transparansi, pasar karbon hanya akan melahirkan elite baru.
Tanpa partisipasi masyarakat, konservasi hanya berganti nama menjadi konsesi.
Tanpa pengawasan publik, hijau bisa menjadi warna paling mahal untuk menyembunyikan praktik lama.
Karena pada akhirnya, pertarungan terbesar bukanlah soal karbon.
Melainkan soal siapa yang memperoleh kuasa atas hutan.
Dan sejarah berulang kali mengingatkan: setiap kali alam diberi harga, selalu ada pihak yang tergoda untuk menjadikannya milik segelintir orang.
*Penulis adalah inisiator Inisiatif Konservasi Hutan Wakaf (IKHW)
