ACEHSATU.COM | OPINI – Aceh memiliki modal pembangunan yang tidak sedikit. Letaknya strategis di ujung barat Indonesia, memiliki sumber daya minyak dan gas, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta berbagai komoditas unggulan. Di atas kertas, kekuatan tersebut seharusnya mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh.
Namun pembangunan tidak cukup dinilai dari seberapa besar sumber daya yang dimiliki. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar sumber daya tersebut menciptakan nilai tambah di Aceh, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
Di sinilah pendekatan ekonomi regional menjadi penting untuk membaca arah pembangunan Aceh ke depan.
Aceh Bukan Satu Ruang Ekonomi yang Seragam
Salah satu kekeliruan dalam melihat pembangunan daerah adalah menganggap seluruh wilayah mempunyai karakter ekonomi yang sama.
Aceh memiliki 23 kabupaten/kota dengan struktur, sumber daya, konektivitas dan pusat pertumbuhan yang berbeda. Banda Aceh dan Aceh Besar mempunyai karakter ekonomi yang tidak sepenuhnya sama dengan Lhokseumawe dan Aceh Utara. Demikian pula Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan basis kopi, Aceh Timur dengan migas dan perkebunan, maupun wilayah barat-selatan dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan potensi kelautannya.
Karena itu, pembangunan Aceh membutuhkan pendekatan berbasis keunggulan regional.
Kita perlu berhenti memandang pembangunan hanya berdasarkan batas administratif. Ekonomi bekerja melalui hubungan antardaerah: tempat produksi, pengolahan, perdagangan, pelabuhan, pasar dan tenaga kerja dapat berada pada kabupaten/kota yang berbeda.
Jika hubungan tersebut dapat diintegrasikan, masing-masing wilayah tidak harus membangun semuanya sendiri.
Dari Ekonomi Komoditas Menuju Ekonomi Nilai Tambah
Tantangan berikutnya adalah struktur ekonomi.
Aceh tidak boleh terus puas menjadi daerah penghasil bahan mentah. Kopi, hasil perkebunan, ikan, hasil pertanian, minyak dan gas serta berbagai komoditas lainnya harus semakin banyak memberikan nilai tambah di dalam daerah.
Ambil contoh sederhana.
Ketika sebuah komoditas diproduksi di Aceh kemudian keluar dalam bentuk bahan mentah, sebagian besar proses penciptaan nilai berikutnya berlangsung di daerah lain. Pengolahan, pengemasan, pemasaran, distribusi hingga perdagangan produk akhirnya dapat menciptakan pekerjaan dan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar produksi bahan baku.
Artinya, hilirisasi daerah bukan sekadar membangun pabrik.
Hilirisasi berarti membangun ekosistem: bahan baku tersedia, industri tumbuh, tenaga kerja mempunyai keterampilan, energi tersedia, jalan dan pelabuhan berfungsi, pembiayaan dapat diakses dan pasar dapat dijangkau.
Semakin panjang rantai nilai yang dapat dipertahankan di Aceh, semakin besar peluang ekonomi yang tinggal di Aceh.
Lhokseumawe dan Aceh Utara Bisa Menjadi Salah Satu Mesin Pertumbuhan
Dalam kerangka ekonomi regional, kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara memiliki posisi yang menarik.
Wilayah ini mempunyai sejarah panjang sebagai kawasan industri dan energi. Infrastruktur yang telah terbentuk, keberadaan kawasan industri, pelabuhan, sektor energi, serta kedekatan dengan wilayah produksi pertanian dan perkebunan memberikan basis yang dapat dikembangkan.
Orientasinya tidak harus mengembalikan masa lalu secara persis.
Yang dibutuhkan adalah transformasi menuju pusat industri baru yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan: pengolahan hasil pertanian, industri pangan, logistik, energi, industri pendukung migas, ekonomi digital serta kegiatan produksi lain yang memiliki keterkaitan dengan potensi regional.
Jika pusat pertumbuhan seperti ini berkembang, manfaatnya seharusnya tidak berhenti pada satu kota atau kabupaten.
Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur dan daerah lainnya dapat masuk dalam jaringan produksi dan distribusi yang sama.
Itulah prinsip ekonomi regional: pertumbuhan sebuah wilayah harus menciptakan hubungan ekonomi dengan wilayah di sekitarnya.
Infrastruktur Harus Menghubungkan Pusat Produksi dengan Pasar
Kita juga perlu mengubah cara memandang infrastruktur.
Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari berapa kilometer yang selesai dibangun. Infrastruktur ekonomi harus dilihat berdasarkan kemampuannya menurunkan biaya distribusi dan mempercepat pergerakan barang, manusia serta jasa.
Jalan produksi harus tersambung dengan pusat pengolahan. Pusat pengolahan harus terkoneksi dengan pasar dan pelabuhan. Pelabuhan harus mempunyai aktivitas perdagangan yang kompetitif.
Demikian pula infrastruktur digital.
Bagi UMKM, petani muda dan pelaku ekonomi kreatif, konektivitas internet hari ini sama pentingnya dengan konektivitas fisik. Pasar sebuah produk Aceh tidak lagi dibatasi oleh kabupaten tempat produk itu dibuat.
Karena itu, pembangunan infrastruktur harus mengikuti peta aktivitas ekonomi, bukan berdiri sendiri sebagai proyek fisik.
Investasi Harus Menciptakan Efek Pengganda
Aceh tentu membutuhkan investasi.
Namun kita juga harus mulai bertanya bukan hanya berapa nilai investasi yang masuk, melainkan berapa besar dampaknya terhadap perekonomian lokal.
Investasi yang berkualitas idealnya mempunyai multiplier effect: menyerap tenaga kerja lokal, menggunakan pemasok daerah, mendorong UMKM, menciptakan transfer teknologi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperluas basis produksi.
Kehadiran perusahaan besar akan jauh lebih bermakna ketika ekonomi masyarakat di sekelilingnya ikut bergerak.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun strategi agar investasi terhubung dengan rantai pasok lokal. Dunia usaha Aceh harus dipersiapkan agar mampu menjadi vendor, pemasok maupun mitra, bukan sekadar penonton aktivitas ekonomi berskala besar.
Dana Pembangunan Harus Menciptakan Mesin Ekonomi Baru
Aceh juga perlu memikirkan keberlanjutan fiskalnya.
Belanja pemerintah memang penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Tetapi ketergantungan yang terlalu besar terhadap pengeluaran pemerintah membuat ekonomi mudah kehilangan tenaga ketika ruang fiskal menyempit.
Karena itu, setiap rupiah belanja pembangunan sebaiknya semakin diarahkan untuk memperbesar kapasitas ekonomi produktif.
Anggaran pendidikan harus menghasilkan SDM yang relevan dengan kebutuhan ekonomi. Infrastruktur harus menurunkan biaya logistik. Dukungan UMKM harus menghasilkan usaha yang naik kelas. Program pertanian harus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
Dengan demikian, belanja pemerintah tidak berhenti sebagai pengeluaran tahunan, tetapi menjadi investasi yang menciptakan kapasitas ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya.
Perguruan Tinggi dan Generasi Muda Harus Masuk ke Mesin Pembangunan
Transformasi ekonomi Aceh juga mustahil dilakukan tanpa sumber daya manusia.
Perguruan tinggi perlu semakin terhubung dengan kebutuhan pembangunan regional. Riset kampus harus bertemu dengan persoalan industri, pertanian, perikanan, energi dan UMKM.
Generasi muda Aceh jangan hanya dipersiapkan menjadi pencari kerja.
Mereka perlu masuk sebagai pelaku pertanian modern, pengusaha, teknisi, pengembang teknologi, pekerja industri, pelaku ekonomi kreatif hingga eksportir.
Jika pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi generasi produktif tetap kesulitan memperoleh pekerjaan berkualitas, maka ada mata rantai pembangunan yang belum tersambung.
Membangun Beberapa Pusat Pertumbuhan
Aceh ke depan tidak seharusnya bergantung pada satu pusat ekonomi.
Banda Aceh dan Aceh Besar dapat terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, jasa, pendidikan, perdagangan dan ekonomi kreatif. Lhokseumawe–Aceh Utara dapat diperkuat sebagai kawasan industri, energi dan logistik. Dataran Tinggi Gayo mempunyai kekuatan pada agroindustri dan pariwisata. Wilayah barat-selatan memiliki basis perkebunan, pangan, kelautan dan perikanan yang dapat diperkuat.
Pembagian tersebut tentu bukan batas yang kaku.
Justru tujuan akhirnya adalah membangun hubungan antara berbagai pusat pertumbuhan tersebut sehingga tercipta jaringan ekonomi Aceh yang lebih terintegrasi.
Pembangunan Akhirnya Harus Terasa di Rumah Tangga
Pada akhirnya, pembangunan ekonomi bukan perlombaan menghasilkan angka statistik.
Pertumbuhan ekonomi baru mempunyai arti ketika diterjemahkan menjadi kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Apakah kesempatan kerja bertambah? Apakah pendapatan petani meningkat? Apakah nelayan memperoleh pasar yang lebih baik? Apakah UMKM tumbuh? Apakah lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan berkualitas? Apakah keluarga memiliki daya beli yang lebih kuat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran akhir.
Aceh mempunyai sumber daya. Aceh mempunyai posisi geografis. Aceh mempunyai infrastruktur dasar dan generasi muda yang semakin terdidik.
Tantangannya sekarang adalah menghubungkan seluruh modal tersebut menjadi satu sistem ekonomi regional yang produktif.
Pembangunan Aceh ke depan perlu bergerak dari pendekatan yang terlalu bergantung pada belanja menuju penciptaan nilai tambah; dari menjual bahan mentah menuju pengolahan; dari pembangunan yang tersebar tanpa keterkaitan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang saling terhubung; dan dari sekadar mengejar investasi menuju investasi yang memberi efek pengganda kepada masyarakat.
Jika transformasi itu dapat dilakukan secara konsisten, pembangunan tidak lagi hanya berbicara tentang berapa besar anggaran yang dibelanjakan setiap tahun.
Kita akan mulai berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting: berapa besar ekonomi yang mampu diciptakan Aceh dari kekuatan daerahnya sendiri dan seberapa luas hasilnya dinikmati masyarakat.
Mustakim, M.E.
Praktisi Ekonomi
