BENER MERIAH — Kelangkaan semen yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh mulai mengancam kelancaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana yang dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus 2026.
Di tengah melonjaknya kebutuhan material bangunan, pasokan yang tersendat dan kenaikan harga hingga sekitar 25 persen dikhawatirkan menghambat percepatan pemulihan rumah warga maupun pembangunan fasilitas umum.
Kondisi paling parah dirasakan di kawasan Dataran Tinggi Gayo meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Semen Andalas yang sebelumnya berkisar Rp57.000–Rp60.000 per sak kini mencapai Rp75.000 hingga lebih dari Rp105.000. Semen Merah Putih naik dari sekitar Rp53.000 menjadi Rp80.000 per sak, sementara Semen Padang menembus Rp95.000 per sak.
Lonjakan harga serupa juga terjadi di Aceh Utara, dari Rp60.000–Rp65.000 menjadi Rp85.000 hingga Rp110.000 per sak.
Akibatnya, sejumlah proyek rehabilitasi rumah korban bencana, revitalisasi sekolah, dan pembangunan infrastruktur pemerintah mulai mengalami perlambatan karena sulit memperoleh semen dengan harga yang wajar.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Tengah dan Bener Meriah, Muhammad Dahlan, mendesak Pemerintah Aceh segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga dan memastikan distribusi semen berjalan lancar.
”Ironis, Aceh memiliki pabrik semen, tetapi masyarakat justru menghadapi kelangkaan. Ibarat tikus mati di lumbung padi. Pemerintah Aceh harus hadir dengan tindakan nyata. Jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat pascabencana,” tutur Dahlan, Kamis (30/7/2026).
Ia meminta pemerintah melalui dinas terkait memperketat pengawasan rantai distribusi serta menjamin pasokan semen tersedia merata dengan harga yang terjangkau.
YARA juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas terhadap dugaan penimbunan, permainan distribusi, maupun praktik spekulasi yang memicu kelangkaan dan lonjakan harga.
Menurut Dahlan, koordinasi antara Pemerintah Aceh, produsen, distributor, dan pemerintah kabupaten/kota harus segera diperkuat agar distribusi, terutama ke wilayah pedalaman, kembali normal.
Ia menilai ketersediaan semen menjadi faktor vital karena kebutuhan terus meningkat untuk pembangunan rumah korban bencana, revitalisasi sekolah, hingga berbagai proyek strategis pemerintah.
”Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban akibat kelangkaan semen yang terus berlarut. Jika tidak segera diatasi, pembangunan, rehabilitasi rumah warga, dan proyek-proyek pemerintah terancam gagal, sementara rakyat menjadi pihak yang paling menanggung kerugian,” ujarnya.
Selain persoalan pasokan, YARA juga menyoroti tingginya disparitas harga semen di Dataran Tinggi Gayo dibandingkan wilayah pesisir.
Menurutnya, tingginya harga dipengaruhi mahalnya harga dari distributor di Sumatera Utara serta terganggunya jalur distribusi akibat kerusakan infrastruktur.
Pemerintah Aceh resmi mengakhiri masa transisi darurat dan akan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi mulai 1 Agustus 2026.
Menyambut fase krusial tersebut, YARA mendesak Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan distribusi semen, memastikan stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan material bangunan agar pelaksanaan rehab-rekon tidak terhambat oleh kelangkaan maupun lonjakan harga semen.
YARA mengingatkan, tanpa distribusi yang lancar dan harga yang terkendali, target percepatan pemulihan pascabencana berpotensi meleset, sementara masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. ***
