ACEH UTARA | ACEHSATU.COM – Normalisasi Krueng Pirak dan pembangunan jaringan irigasi menjadi dua kebutuhan utama masyarakat Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, saat melakukan kunjungan kerja reses, Selasa (3/11/2026).
Dalam kunjungan kerja perorangan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 itu, Ruslan meninjau langsung kondisi Krueng Pirak dan sejumlah infrastruktur sumber daya air yang membutuhkan penanganan pascabanjir dan longsor.
Ruslan didampingi Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang, Camat Pirak Timur Julfar Abdar, S.STP., M.A.P., unsur Muspika Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli, Balai Wilayah Sungai Sumatera I, serta tokoh masyarakat.
Peninjauan dilakukan dengan menyusuri Krueng Pirak menggunakan perahu dan perahu karet. Rombongan memantau kondisi bantaran sungai yang selama ini rawan meluap ketika curah hujan tinggi.
Camat Pirak Timur Julfar Abdar mengatakan, kunjungan Ruslan difokuskan pada dua kebutuhan prioritas masyarakat, yakni normalisasi Krueng Pirak dan pembangunan jaringan irigasi.
Menurut Julfar, normalisasi sungai mendesak dilakukan karena luapan Krueng Pirak kerap mengakibatkan banjir di wilayah Pirak Timur dan Matangkuli.
“Dengan adanya normalisasi ini, kami berharap penanganannya dapat direalisasikan sesegera mungkin. Dua kecamatan ini terdampak banjir karena setiap curah hujan tinggi, debit air Krueng Pirak langsung meluap ke daratan hingga memasuki rumah warga,” kata Julfar.
Ia menjelaskan, normalisasi sungai diharapkan menjadi langkah jangka pendek untuk mengurangi risiko banjir. Sementara untuk penanganan jangka panjang, masyarakat mengusulkan pembangunan tanggul dan pelebaran sungai.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat dalam pertemuan bersama Ruslan.
Belum Terjangkau Irigasi, 1.069 Hektare Sawah di Pirak Timur Andalkan Tadah Hujan
Selain meninjau Krueng Pirak, rombongan juga melihat langsung lokasi rencana pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Pirak Timur.
Julfar mengatakan, jaringan irigasi yang direncanakan tersebut saat ini belum berfungsi. Karena itu, pihak kecamatan berharap pembangunan infrastruktur pengairan dapat segera mendapat perhatian pemerintah.
“Pada hari ini kami dari Kecamatan Pirak Timur mengapresiasi kunjungan kerja Tgk. H. Ruslan Daud. Kami juga meminta beliau melihat langsung titik lokasi rencana pembangunan irigasi di Pirak Timur. Saat ini semuanya masih dalam kondisi tidak berfungsi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, areal irigasi yang direncanakan dibangun di Kecamatan Pirak Timur untuk di aliri ke 1.069 hektare sawah yang saat ini masih masyarakat masih menggarap dengan sistem tadah hujan. Jika mencakup wilayah kecamatan lain yang dilintasi jaringan tersebut, total cakupannya diperkirakan mencapai 1.600 hektare.
“Kami berharap dengan adanya kunjungan ini, normalisasi sungai dan pembangunan irigasi dapat segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,” kata Julfar.
Camat Matangkuli Harapkan Normalisasi Krueng Pirak
Harapan serupa disampaikan Camat Matangkuli Rizky Rasmana H. Ia mengapresiasi kunjungan Ruslan yang turun langsung melihat kondisi wilayah rawan banjir di daerahnya.
Rizky berharap peninjauan tersebut dapat mendorong masuknya program normalisasi Krueng Pirak, terutama di sepanjang aliran sungai yang berdampak terhadap masyarakat Kemukiman Pirak, Kecamatan Matangkuli.
Menurut dia, normalisasi diperlukan sebagai salah satu upaya mengurangi risiko banjir yang berulang kali melanda kawasan tersebut.
“Kami sangat berharap kehadiran Bapak HRD yang telah memantau kondisi daerah rawan banjir di Aceh Utara dapat mendorong agar normalisasi sepanjang bantaran Sungai Pirak menjadi prioritas,” ujar Rizky.
Ia berharap penanganan sungai tersebut dapat segera diagendakan sehingga masyarakat di kawasan rawan banjir memperoleh perlindungan yang lebih baik ketika musim hujan tiba.
Ruslan Dorong Penanganan Masuk Prioritas Kementerian PUPR
Sementara itu, Ruslan M. Daud mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur.
Menurut Ruslan, Krueng Pirak dan Daerah Irigasi (D.I.) Jamuan merupakan infrastruktur penting bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Penanganan keduanya perlu dipercepat untuk mendukung pengendalian banjir dan kelancaran distribusi air ke lahan pertanian.
Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air pascabencana di Aceh Utara.
“Kita ingin memastikan aspirasi masyarakat terkait pengendalian banjir dan perbaikan irigasi ini masuk dalam program prioritas Kementerian PUPR,” kata Ruslan.
Peninjauan tersebut diharapkan menjadi bahan penyampaian aspirasi masyarakat Aceh Utara kepada pemerintah pusat, terutama terkait normalisasi Krueng Pirak, pembangunan jaringan irigasi, serta penanganan infrastruktur pengendali banjir.***
