JAKARTA – Permasalahan tertahannya bantuan dari Diaspora Malaysia untuk korban bencana banjir Aceh di Bea Cukai sudah menemukan titik terang. Pemerintah dan DPR sepakat untuk membuka keran bantuan tersebut.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah, Rabu (18/2/2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Direktorat Bea Cukai akan membebaskan bantuan tersebut asalkan ada keterangan dari BNPB bahwa bantuan itu untuk korban bencana.
“Selama ada keterangan dari BNPB ini bisa kita bebaskan pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, bea cukai akan lepaskan itu,” ujar Purbaya.
Mendengar jawaban tersebut, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa nantinya bantuan tersebut akan diterima oleh BNPB dan disalurkan juga oleh BNPB.
“Nanti yang akan menerima BNPB dan yang menyalurkan juga BNPB,” ujar Tito.
Awalnya permasalahan tertahannya bantuan dari Diaspora ini dilaporkan olehnya, Tito mengatakan saat ini bantuan tersebut tertahan di Port Klang, Malaysia, dan rencananya akan dikirim ke Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe.
Adapun Rincian bantuan itu berupa minyak goreng 3.000 liter senilai Rp 1 miliar, gula pasir sekitar Rp 50 juta, air mineral senilai Rp 672 juta, serta makanan siap saji 500.000 dus senilai Rp 1 miliar.
Selain itu terdapat pakaian baru sebanyak 3.000 karung dengan nilai mencapai Rp 126 miliar, Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar, serta closet toilet senilai Rp 4,8 miliar.
Namun, kata Tito, Bea Cukai meminta sejumlah persyaratan tambahan. Untuk minyak goreng dan gula pasir, Bea Cukai meminta adanya persetujuan dari kementerian teknis yakni Menteri Pertanian.
Kemudian untuk pakaian baru dengan nilai besar, Bea Cukai menilai perlu dipastikan agar tidak mengganggu industri dalam negeri.
“Dari Bea cukai sudah mengirimkan surat balasan kepada kami agar minyak goreng dan gula pasir harus ada persetujuan dari menteri pertanian dan pakaian baru senilai Rp 126 miliar ini jangan sampai mengganggu produksi dalam negeri,” terang Purbaya.
Tito pun menyampaikan akan menggandeng aparat keamanan untuk memastikan distribusi tersebut sampai ke tujuan agar tidak ada penyelewengan.
“Nah kami sampaikan bahwa ini akan kami awasi langsung dari pelabuhan itu nanti kita akan bersama sama awasi dari TNI dan polri supaya langsung masuk ke pengungsi, tidak untuk dijual ke mana mana. Kami siap bertanggungjawab untuk itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada DPR untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Ia pun sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah mendapatkan persetujuan untuk menerima bantuan tersebut asalkan barang tersebut tetap diperiksa dan bukan barang yang terlarang.
“Jadi kami mohon dengan segala hormat kepada DPR untuk menjaga hubungan baik, karena ini keluarga bukan dari pemerintah dan LSM juga. Sesuai dengan arahan presiden, sepanjang bukan barang terlarang semua harus diperiksa, baru boleh masuk,” katanya.
Adapun pada pengalaman rapat ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta permasalahan ini segera bisa dituntaskan dalam rapat kali ini. Ia pun bertanya kepada Menteri Pertanian apakah bisa bantuan tersebut masuk ke Indonesia.
“Jadi kesimpulannya ini cuma pengiriman satu kali saja kan? Sumbangan dari warga Aceh di malaysia. saya pikir pak menteri pertanian juga tidak keberatan karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Pak menteri pertanian?” tanya Dasco ke Mentan.
Mentan Amran Sulaiman pun menjawab dengan mengusulkan agar minyak goreng tersebut diuangkan saja dan kemudian membeli minyak goreng dari Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak goreng.
Meski begitu, Amran tetap mempersilahkan bantuan minyak goreng dan gula pasir bisa masuk ke Indonesia asalkan ada pengawasan terhadap distribusinya.
“Kalau masih bisa usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng ke beberapa negara, tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau memang harus masuk, saya kira tidak masalah tetapi pengawasan yang sangat ketat,” ujar Amran.
Kemudian Dasco bilang bahwa permasalahan bantuan ini sudah selesai dipecahkan dan meminta untuk segera disalurkan kepada penerima bantuan.
“Jadikan kita tadi sudah dengar bersama bahwa ini karena sudah keburu dibeli dan tinggal kirim dan cuma satu kali, dan saya pikir mungkin kita kasih dispensasi karena cuma sekali, kan repot kalau diuangkan lagi. Jadi mungkin pak Mensesneg dan Menkeu bisa koordinasikan dengan Bea Cukai. Ini tadi sudah dengar dari Mentan dan ini sekali dan jumlahnya tidak akan mengganggu jadi saya pikir ini bisa kita realisasikan secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan kita awasi dengan tepat dalam rangka menyambut puasa dan lebaran,” kata Dasco. ***
