LHOKSEUMAWE – Pembatasan program JKA menjadi perhatian di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas, apalagi kebijakan ini terjadi pascabencana banjir bandang di mana kebutuhan layanan kesehatan justru meningkat.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah, Fauzan Azima kepada ACEHSATU, Sabtu, 4 April 2026 meminta dengan tegas agar pemerintah tidak menjadikan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai korban efisiensi anggaran.
Fauzan menyebutkan, pihaknya memahami bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar.
Namun masyarakat, khususnya yang terdampak bencana, sangat membutuhkan akses kesehatan yang mudah dan cepat.
Menurutnya, jika pembatasan ini tidak dikelola dengan bijak, akan berdampak langsung pada masyarakat.
Kebijakan tersebut bahkan berpotensi memperburuk kondisi sosial.
Oleh karena itu, lanjutnya, penting agar kebijakan ini tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi darurat yang sedang terjadi. Dirinya juga memahami bahwa keterbatasan anggaran adalah realitas yang dihadapi pemerintah.
Namun, menurut Fauzan, sektor kesehatan adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Khususnya pascabencana, sudah seharusnya kesehatan menjadi prioritas utama. Jika memang ada penyesuaian anggaran, diharapkan tetap memperhatikan keseimbangan agar pelayanan kesehatan tidak menjadi korban utama dari efisiensi anggaran,” sebutnya.
Fauzan mengatakan salah satu langkah terbaik adalah melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap alokasi anggaran, sehingga masyarakat juga dapat memahami kondisi yang ada tanpa merasa dirugikan.
Fauzan menambahkan, Aceh memiliki kekhususan melalui qanun serta dana Otonomi Khusus (Otsus), yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang kesehatan.
Jika pembatasan ini berpotensi mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, maka perlu dikaji kembali secara mendalam agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.
Dia juga meminta agar dilakukan dialog terbuka antara pemerintah, DPRA, dan masyarakat agar solusi yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan, seraya memastikan masyarakat Aceh tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak. ***
