ACEHSATU.COM | BERITA – Pemerintah Aceh resmi memperpanjang kembali status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor selama 14 hari, mulai Jumat (26/12/2025) hingga 8 Januari 2026. Keputusan ini ditetapkan guna memastikan penanganan dampak bencana di seluruh wilayah berjalan maksimal dan menyeluruh.
Perpanjangan status ini diputuskan dalam rapat evaluasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir Syamaun di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Kota Banda Aceh, Kamis (25/12/2025) malam.
Rapat tersebut diikuti secara virtual oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang sedang di Jakarta, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli, pangdam Iskandar Muda, kapolda Aceh, kajati Aceh, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya.
Gubernur Muzakir Manaf menyatakan keputusan perpanjangan status tanggap darurat bencana diambil setelah berkoordinasi dengan menko PMK, kepala BNPB, dan Kemendagri.
“Saya instruksikan kepada seluruh SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) dan unsur terkait untuk melakukan percepatan distribusi logistik, terutama bagi korban yang berada di wilayah pegunungan dan gampong-gampong pedalaman yang masih terisolasi,” katanya.
Dalam arahannya, Muzakir Manaf menekankan lima poin krusial yang harus menjadi prioritas selama masa perpanjangan tanggap darurat tersebut.
Dia menginstruksikan pemenuhan hak dasar dan perlindungan pengungsi sesuai standar hak asasi manusia (HAM). Kemudian memastikan layanan kesehatan tetap prima dengan mengaktifkan seluruh fasilitas medis hingga menjangkau pelosok desa yang terisolasi.
“Selain itu, sektor pendidikan menjadi perhatian utama melalui penyiapan sarana belajar dan peralatan sekolah bagi anak-anak korban bencana, secara paralel,” sebut mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini.
Mualem juga memerintahkan percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak dan rehabilitasi sektor pertanian, termasuk pembersihan lahan sawah oleh dinas terkait agar produktivitas ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Aceh M Nasir menjelaskan pemerintah sedang menyusun skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian pegawai. Kebijakan ini diambil agar Pemerintah Aceh dapat mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) ke lima kabupaten/kota dengan dampak terparah.
“Kami akan mengerahkan ASN untuk turun langsung membantu proses pembersihan dan pemulihan di titik-titik lokasi yang terdampak paling parah,” pungkas Nasir
