ACEH UTARA | ACEHSATU.COM – Hampir dua bulan setelah banjir besar menyapu Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, luka bencana masih terasa nyata. Di satu sisi, pemerintah pusat dan daerah terus menggelontorkan bantuan, membangun hunian sementara, serta memulihkan infrastruktur. Namun di sisi lain, warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian, hidup dalam keterbatasan sambil menunggu kepastian yang belum sepenuhnya datang.
Kamis (22/1/2026), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjejakkan kaki di Gampong Rumoh Rayeuk, salah satu wilayah terdampak terparah. Kunjungan tersebut menjadi sinyal kuat kehadiran negara di tengah masyarakat yang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Mendagri didampingi Kepala BNPB Letjen TNI (Purn.) Suharyanto, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.
Dari hasil peninjauan, Tito menyebut kerusakan di Langkahan tergolong berat. Banyak rumah warga rata dengan tanah, sebagian lainnya hanyut diterjang arus deras yang membawa kayu-kayu besar dari kawasan pegunungan. Luapan air dari saluran irigasi turut memperparah dampak banjir di kawasan permukiman padat penduduk.
“Masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian. Namun, alhamdulillah pemerintah pusat bersama Kementerian PUPR, Waskita Karya, dan Danantara yang segera membangunkan hunian sementara (huntara) di Rumoeh Rayek,” ujar Tito.
Menurutnya, saat ini telah dibangun sebanyak 168 unit hunian sementara di dua lokasi, belum lagi yang di buatkan oleh BNPB. Semuanya 4000 untuk Aceh Utara. ” Mudah – mudahan ini nanti akan bisa membantu, terutama yang tinggal -tinggal di tenda ini, dia bisa masuk kedalam huntara,” Sebut Tito.
Antara Kebijakan dan Realitas di Lapangan
Bantuan logistik dan tenda darurat masih disalurkan bagi warga yang belum dapat menempati huntara. Selama masa tinggal di hunian sementara, nantinya pemerintah juga menanggung kebutuhan makan warga sebanyak tiga kali sehari.
Di atas kertas, kebijakan penanganan terlihat sistematis. Pemerintah pusat menyiapkan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang total, serta menyalurkan bantuan dana berdasarkan tingkat kerusakan rumah Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
Namun bagi warga seperti Wani Safrianti, angka-angka itu masih terasa jauh dari realitas yang mereka hadapi setiap hari. Dua bulan sudah ia bersama keluarga tinggal di tenda pengungsian di Rumoh Rayeuk.
“Anak-anak alhamdulillah sehat, tapi di tenda ini panas sekali siang hari, malam dingin. Rumah kami sudah tidak ada lagi, habis dibawa banjir,” ujarnya dengan suara bergetar.
Wani bercerita, arus banjir datang begitu deras. Kayu-kayu besar dari gunung menghantam rumah warga tanpa ampun. Dalam hitungan menit, tempat tinggal yang dibangun bertahun-tahun hilang tak bersisa.
Bagi warga, bantuan bukan sekadar soal logistik atau kunjungan pejabat. Mereka menunggu kepastian, kapan benar-benar bisa kembali memiliki rumah.
“Kami tidak minta banyak. Kami hanya ingin punya rumah lagi,” tutur Wani, mewakili suara ratusan keluarga yang masih bertahan di pengungsian.
Huntara Hampir Rampung, Harapan Mulai Tumbuh
Di tengah kondisi tersebut, secercah harapan muncul dari pembangunan hunian sementara di Desa Tanjong Dalam dan Desa Simpang Tiga. Total 216 unit huntara dibangun 180 unit di Tanjong Dalam dan 36 unit di Simpang Tiga.
Site Operational Manager proyek, Indrawan Sati Hutagalung, menyebut progres pembangunan telah mencapai tahap akhir. “Di Desa Tanjong Dalam progresnya sudah 99 persen. Saat ini hanya perbaikan kecil sebelum serah terima,” katanya.
Hunian sementara ini dibangun dalam waktu relatif singkat, sekitar dua pekan. Setiap unit dilengkapi perabotan dasar, listrik, kipas angin, serta akses air bersih dari sumur bor. Fasilitas umum seperti mushala, dapur umum, toilet, taman bermain anak, hingga layanan wifi juga disediakan.
Bagi sebagian warga, huntara menjadi fase transisi penting sebelum hunian permanen terwujud. Di kawasan ini pula, suara tawa anak-anak kembali terdengar. Ayunan dan perosotan sederhana menjadi ruang aman bagi mereka untuk bermain dan memulihkan trauma.
“Melihat anak-anak tertawa lagi, hati kami sedikit lega,” ujar seorang orang tua sambil mengawasi dari kejauhan.
Pemulihan Infrastruktur dan Keluhan Warga
Di luar persoalan hunian, tantangan lain masih membayangi. Warga di sepanjang jalan utama Kecamatan Langkahan mengeluhkan kondisi jalan yang berdebu, terutama saat cuaca panas dan arus lalu lintas padat. Debu yang beterbangan dinilai mengganggu aktivitas dan berpotensi memicu gangguan kesehatan.
Sementara itu, akses jalan yang sempat terputus akibat longsor mulai diperbaiki. Pemasangan bronjong dan perataan badan jalan dilakukan untuk mencegah longsor susulan dan memulihkan mobilitas warga. Jalan tersebut merupakan jalur vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan distribusi kebutuhan sehari-hari.
Menanti Kepastian Pascabencana
Pemerintah menegaskan, seluruh bantuan bergantung pada akurasi data yang disampaikan pemerintah daerah. Mendagri Tito Karnavian secara khusus mengingatkan agar pendataan dilakukan secara cermat dan transparan demi mencegah kesalahan penyaluran.
Namun di balik mekanisme birokrasi dan tahapan pembangunan, waktu berjalan berbeda bagi warga. Setiap hari di tenda pengungsian adalah hari penuh ketidakpastian.
Bagi masyarakat Langkahan, pemulihan bukan hanya tentang bangunan fisik. Ia adalah tentang rasa aman, martabat, dan harapan untuk kembali hidup normal. Hingga saat itu benar-benar terwujud, tenda-tenda pengungsian akan terus menjadi saksi bisu penantian panjang para penyintas banjir di Aceh Utara.(*)
