Editorial

Petani dan Janji Jokowi

“Ini sesuai dengan Pancasila sila kelima Pak Presiden, Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau saya tidak bisa kesini, itu namanya tidak adil,”

“Ini sesuai dengan Pancasila sila kelima Pak Presidn, Keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau saya tidak bisa ke sini, itu namanya tidak adil,” ujar Abdul Hafiq, (45).

Meski Presiden hanya memberi kesempatan kepada tiga petani untuk naik ke atas panggung, tidak membuat langkah petani peserta Pekan nasional (Penas) KTNA XV asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi  Selatan itu, surut.

Ia tetap nekat untuk berada satu panggung dengan Presiden.

Sekalipun harus berhadapan dengan pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Jawaban yang disampaikan Abdul Hafiq ketika di tanya presiden mengapa ngotot untuk naik ke atas cukup menggelitik sekaligus menggugah.

Di negeri ini, “Keadilan sosial” tampaknya memang lebih sering ditasbihkan sebagai sebuah slogan daripada realita.

Dalam konteks pertanian dan perikanan, sebagai profesi yang telah menopang hajat hidup orang banyak, petani dan nelayan seperti masih dikebiri di negerinya sendiri.

Negara seolah belum mampu hadir guna menjamin kelayakan hidup bagi mereka.

Pembangunan sektor pertanian sesungguhnya menjadi satu tujuan utama pemerintahan Jokowi-JK dan masuk dalam Agenda Nawacita.

Upaya itu dilakukan dengan menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan pangan dan mensejahterahkan petani.

Namun, hingga hari ini, pembangunan sektor pertanian masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.

Harga pupuk dan benih yang mahal, panjangnya jalur distribusi, impor komoditas yang tidak tidak berpihak kepada petani lokal, hingga kemunculan “mafia” terhadap sejumlah komoditas pertanian membuat kehidupan tani dan nelayan masih termarjinalkan.

Keberhasilan Jokowi dalam mewujudkan janji pembangunan sektor pertanian tentunya menjadi pertaruhan bagi nasib seluruh masyarakat yang menggantungkan harapannya pada sektor pertanian dan perikanan.

Abdul Hafiq hanyalah satu dari jutaan manusia Indonesia yang menggantungkan nasibnya pada apa yang kita sebut sebagai sektor pertanian.

Dan ia hadir, di antara 35.000 peserta Penas KTNA XV, untuk menuntut sebuah “keadilan sosial”. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top