MELALUI rapat istimewa, Senin (17/4), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memparipurnakan hasil pilkada Aceh 2017.
Pasangan Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Sesuai keputusan KIP Aceh Nomor : 15/kpts/kipaceh/tahun 2017, pasangan bernomor urut 6 ini mengantongi 898.710 suara. Unggul di antara lima pasangan calon lainnya.
Setelah gugatan Partai Aceh ditolak Mahkamah Konstitusi pada Selasa (4/4) lalu, sesungguhnya ‘pesta’ itu telah selesai.
Dan, rapat paripurna yang berlangsung pun tak lebih repetisi seremoni yang tak begitu berarti, bahkan, minim atensi.
Kini, publik menantikan bagaimana arah politik Partai Aceh di tangan Mualem.
Begitupun, kemana arah partai pendukung pasangan yang memilih jargon “Pang5” ini.
Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Amanat Nasional, tercatat menjadi lokomotif bagi pasangan Mualem – TA Khalid.
Sampai saat ini, nyatanya Partai Aceh, Gerindra berikut partai pendukung pasangan Mualem belum sekalipun memberikan pernyataan resmi terkait arah politik yang akan di ambil.
Spekulasi yang terdengar pun menjadi liar dan nirpreferensi.
Sebagai partai mayoritas di legislatif, sesungguhnya PA masih memiliki amunisi yang cukup untuk mengawal laju pemerintahan Irwandi.
Begitupun, pilihan untuk menjadi partai pendukung pemerintahan bukanlah fantasi yang buruk.
Di tengah krisis gagasan yang terjadi, proses politik adalah berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi.
Sebahagian pemikir menyatakan zaman demokrasi modern yang kita rasakan saat ini sebagai The Age of Contingency.
Dalam “The Age of contingency”, demokrasi adalah politik dengan kesadaran atau kesementaraan.
Karena itu, menarik untuk disimak arah politik Partai Aceh pasca paripurna yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). ***
