ACEHSATU.COM [ ACEH TAMIANG – Tenaga kesehatan (Nakes) yang bekerja di RSUD Aceh Tamiang sepertinya harus bersabar beberapa waktu terkait dana insentif Covid-19 karena saat ini Pemkab Aceh Tamiang belum mengalokasikan anggaran untuk tenaga insentif pada saat refokusing anggaran beberapa waktu lalu.
Meski demikian, pihak RSUD Aceh Tamiang telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan ke BPKAD Aceh Tamiang. Direncanakan anggaran insentif tenaga kesehatan ini akan diplotkan dalam perubahan APBK Aceh Tamiang tahun 2021.
“Dana insentif Covid-19 tenaga kesehatan ini tidak lagi diplotkan dari pusat namun dari pemerintah daerah masing-masing,” ujar Direktur RSUD Aceh Tamiang, dr Andika Putra Sa, SpPD kepada acehsatu.com, Rabu (30/6/2021)
Direktur RSUD Aceh Tamiang mengaku memahami kondisi keuangan daerah akibat dampak Covid yang membuat pemerintah daerah juga pusing memikirkan refokusing dan anggaran Nakes ini.
“ Nggak ada dana dari pusat, sekarang sudah menjadi kewenangan daerah masing-masing padahal anggaran daerah juga menurun karena terdampak covid, pusing daerah memikirkan refokusing, pemerintah bilang ada insentifnya tapi daerah mikir sendiri dan sampai sekarang belum insentif covid Nakes, nunggu rekofusing, padahal refokusing sudah dipangkas namun belum termasuk dana Nakes,” ujarnya.
Mekis demikian pihak BPKAD Aceh Tamiang telah meminta kebutuhan insentif Nakes di RSUD Aceh Tamiang selama setahun untuk dimasukkan dalam perubahan APBK.
“Kita ajukan insentif Nakes sekitar Rp 300-400 juta setiap bulannya selama 12 bulan,” kata Andika lagi dan menambahkan, uang tersebut tidak mutlah harus dihabiskan namun kebutuhannya fluktuatif sesuai pelayanan para Nakes terhadap pasien Covid.
Dokter spesialis penyakit dalam ini mengaku terus memotivasi Nakes agar terus bekerja secara iklas untuk ladang akhirat karena rezeki bukan berbentuk uang saja namun juga keluarga yang sehat, bahagi dan panjang umur.
“Kalau memang hak Nakes kita tetap memperjuangkan,” ujarnya lagi.
Menurut Direktur RSUD Aceh Tamiang ini, tidak diplotkan anggaran insentif covid nakes ini bukan kesalahan pemerintah daerah namun karena kesibukan masing-masing intitusi dalam menangani pandemi ini dari pusat sampai daerah sehingga ada informasi yang tidak tersampaikan (*)
