PEMERINTAH menargetkan “nol tenda” pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebelum Idul Fitri 2026.
Dengan optimis, Satgas Penanggulangan Risiko Bencana (PRR) memastikan seluruh pengungsi pindah dari tenda ke Hunian Sementara (Huntara) agar dapat beribadah dengan layak.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto dengan gagahnya menyatakan sudah tidak ada lagi pengungsi di tenda darurat usai pelaksanaan shalat Idulfitri di Aceh Tamiang, 21 Maret 2026.
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera per 23 Maret 2026 ini menyebut ada 173 jiwa atau 47 kepala keluarga (KK) yang masih tinggal di tenda.
Sebanyak 173 jiwa ini disebut berada di Aceh dengan rincian Kabupaten Bireun sebanyak 77 jiwa dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 96 jiwa.
Namun, klaim ini dipertanyakan karena laporan lapangan menunjukkan ribuan warga masih bertahan di tenda darurat pascabanjir November 2025.
Kontras sekali perbedaan data antara klaim optimisme Pemerintah dengan realitas di lapangan yang menyisakan pertanyaan besar.
Jika merujuk data BNPB per 19 Maret 2026, sedikitnya masih ada sekitar 5.000 hingga 6.000 jiwa yang bertahan di pengungsian.
Artinya, data tersebut dirilis per H-2 lebaran.
Lantas timbul pertanyaaan selanjutnya?
Bagaimana bisa data ribuan penyintas banjir yang masig di tenda ini bisa nihil?
Apakah perbedaan data BNPB dan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera bisa terjadi siginifkan?
Ada banyak kontroversial yang terjadi di lapangan.
Data lapangan yang dihimpun ACEHSATU, misalnya di Aceh Tamiang masih terdapat ratusan lebih pegungsi banjir bandang yang masih bertahan di tenda darurat.
Yang bikin para penyintas banjir ini gusar adanya informasi akan dibongkar semua tenda darurat, apalagi yang ada di pinggir jalan negara. Seperti yang ada di Kampug Duren, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang.
Sementara di kawasan hulu di Aceh Tamiang, data penyintas yang masih bertahan di tenda masih terlalu banyak dari segala bentuk klaim sepihak oleh pemerintah.
Banyak di antara penyintas yang masih belum dapat kepastian huntara.
Ada banyak alasannya, proses pembangunan yang belum selesai, data tumpang tindih, hingga ada kontraktor yang kabur sebelum huntara rampung.
Huntara yang berselamak masalah ini sudah dianggap selesai ditengah kepanikan para penyintas yang masih berharap kepastian huntara.
Tidak berlebihan jika target nol tenda ini hanya isapan jempol belaka dan klaim hampir 100 persen penyintas sudah berada di huntara adalah tingkah latah yang salah kaprah atas abainya tanggung jawab. ***