Zakaria Luruskan Berita yang Mencemarkan Nama Baik

Tgk Zakaria SHi, (kopiah putih) pimpinan Panti Asuhan Darul Aitam saat menerima bantuan Kapolsek Kecamatan Meureudu beberapa waktu lalu. (Foto Serambinews)

ACEHSATU.COM | PIDIE JAYA – Tgk Zakaria Pimpinan Panti Asuhan Darul Aitam, Kecamatan Meuredu, Pidie Jaya menjadi korban fitnah terkait adanya berita dengan judul, “Zakaria, Predator Seks Berkopiah Beludru.” yang tayang di situs berita sinarpidie.co edisi, Sabtu (22/01/2022).

Terkait dengan pemberitaan yang mencemarkan nama baiknya Zakaria merasa perlu meluruskan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak perlu.

Acehsatu.com menerima berita klarifikasi dan bantahan yang dikirim via WhatSapp pada Minggu, 23/01/2022. “Berikut ini kami merasa penting untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya, sekaligus bantahan terhadap isi berita tersebut.” tulisnya.

Klarifikasi dan bantahan berita ini kami buat untuk memenuhi hak kami yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 hingga 13 yang menyatakan.

  • Hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  • Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun orang lain.
  • Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi dan fakta opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
  • Kemudian ditegaskan lagi pada BAB II tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers. Pada Pasal 5 poin (2) pers wajib melayani hak jawab, dan poin (3) pers wajib melayani hak koreksi. Maka, berkenaan dengan itu, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa:

Fakta yang Sebenarnya menurut Zakaria:

  • Sebut saja Mala, (Redaksi menyembunyikan namanya), sebelumnya merupakan penduduk Pidie Jaya yang merantau ke Medan dan akhirnya menikah dan masuk Agama Kristen, mempunyai 3 orang anak. Pada bulan Agustus 2021 yang bersangkutan kembali lagi ke Aceh dan Kembali menjadi mualaf dengan membawa 2 orang anak. Salah satu anak bernama Joshua Tarigan umur 9 tahun yang dititipkan di Panti Asuhan Darul Aitam Meureudu.
  • Dasar penerimaan anak asuh, setiap anak asuh yang dimasukkan ke Panti Asuhan Darul Aitam harus memiliki syarat-syarat diantaranya yaitu; Surat Keterangan Yatim/Fakir Miskin dari Keusyik Gampong, KTP, KK, BPJS, dan Akte Kelahiran serta anak asuh terdaftar pada Sekolah/Madrasah yang ada dikawasan Meureudu. Saat ingin mendaftarkan anaknya ke Panti ternyata mereka tidak memiliki kelengkapan administrasi tersebut, sehingga mereka berjanji akan melengkapi nya di kemudian hari. Anaknya juga pernah mendaftar di MIN 1 Pidie Jaya, tapi tidak diterima disebabkan mereka tidak memiliki Surat Pindah, Buku Laporan Pendidikan, dan NISN, sebagai referensi berikut kami lampirkan nomor kepala madrasah. Beberapa waktu kemudian sang anak diterima di SDN 2 Meureudu tanpa melengkapi administrasi.
  • Dasar pengeluaran sang anak dari panti, setelah beberapa bulan di Panti kami dihubungi oleh pekerja social (PEKSOS) Kementerian Social oleh saudara Umam. Bahwa ada pengaduan dari ayah si anak ke Kementerian Sosial. Kami bermusyawarah anak ini adalah pelarian yang dititipkan di panti Asuhan tanpa administrasi. Kami berkesimpulan bahwa anak ini dalam permasalahan dan kami beri beberapa opsi diantaranya; 1. Dikembalikan ke orangtuanya, 2. Membuat surat pernyataan bahwa jika sewaktu-waktu anak ini dijemput oleh ayahnya tidak menjadi tuntutan bagi kami pihak panti, 3. Bisa tetap di panti tapi databasenya tidak ada (kosong) dikarenakan tidak ada kelengkapan data.

Bantahan Berita

  • Berpergian keluar kota, menginap di hotel bertiga beserta anaknya, dan memaksa yang bersangkutan untuk berhubungan badan adalah tidak benar adanya, itu merupakan fitnah.
  • Wartawan tidak mengunakan asas praduga tak bersalah dengan memuat kelengkapan indentitas lengkap terduga, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya penghakiman oleh media (trial by the pers).
  • Pada saat melakukan wawancara wartawan tidak berkenan memperkenalkan indentitas diri. Menurut hemat kami ini telah menyalahi Kode Etik Jurnalistik Pasal (2) yang menegaskan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
  • Wartawan melakukan konfirmasi dengan kami disaat waktu menjelang magrib sehingga kami tidak sempat memberikan penjelasan secara detail. Hasilnya, berita yang disiarkan juga tendensius dan tidak berimbang. Ini juga menyalahi Pasal (3) Kode Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
  • Penyebab dikeluarkan sang anak dari Panti bukanlah karena fitnah yang disebutkan oleh akan tetapi karena sebagaimana uraian diatas pada poin ke 3 yang telah kami jelaskan pada bagian informasi yang sebenarnya di atas.
  • Menurut kami ini merupakan pencemaran nama baik dan melanggar Undang-Undang ITE.

Demikian penjelasan kami, semoga klarifikasi dan bantahan berita ini sebagai hak jawab kami yang dilindungi undang-undang bisa dimanfaatkan sebagaimana layaknya oleh rekan-rekan wartawan.

Meureudu, 23 Januari 2022
Zakaria