Yang Bilang Bank Syariah Tidak Siap Menyambut Qanun LKS, Pembohong?

Salah satu alasan mendasar Gubernur Aceh ingin menunda pelaksanaan Qanun LKS karena mendengar alasan Pengusaha KADIN Aceh.
Bank Syariah
Prof Dr Shabri A. Majid, M.Ec. Dok. Acehsatu.com

Yang Bilang Bank Syariah Tidak Siap Menyambut Qanun LKS, Pembohong?

Oleh: Prof Dr Shabri A. Majid, M.Ec

ACEHSATU.COM  Bank Syariah kini sudah mulai terbentuk seiring lahirnya Qanun LKS di Aceh.

Salah satu alasan mendasar Gubernur Aceh ingin menunda pelaksanaan Qanun LKS karena mendengar alasan Pengusaha KADIN Aceh.

KADIN aceh mengklaim bahwa melakukan transaksi untuk keperluan eksport akan lebih mahal.

Bertransaksi dengan bank syariah akan menjadikan komoditas eksport Aceh tidak kompetitif sehingga akan menghambat eksport Aceh.

Di samping itu, KADIN beralasan bahwa jika QANUN LKS berlaku, mereka akan mengalami kendala untuk melakukan transaksi luar negeri dengan negara-negara  yang belum memiliki bank syariah.

Melihat kesiapan dan fasilitas bank syariah, maka dalih yang dikemukan pengusaha KADIN sangat tidak masuk akal.

Bahkan lebih tidak masuk akal lagi, ketika alasan yang tidak sahih tersebut didengar oleh Gubernur Aceh dan dijadikan alasan untuk menunda Qanun LKS dan sekaligus merevisinya.

Salah seorang bankir yang sudah lama berkecimpung di dunia perbankan syariah di Aceh dan kini beliau ikut terlibat dalam mempersiapkan bank syariah menyambut implementasi Qanun LKS menyebutkan bahwa bank syariah sangat siap menyambut Qanun dan sudahpun melakukan berbagai persiapan.

Dukung padu untuk melaksanakan Qanun LKS ini sudahpun disampaikan ke pemerintahan Aceh dalam beberapa kesempatan dialog.

Namun sayangnya, pemerintah Aceh tidak mau mendengar. Pemerintah lebih mendengar pengusaha, daripada dunia perbankan syariah.

Perbankan syariah di Aceh, seperti Bank Syariah Mandiri (BMS) telah memiliki produk tabungan bisnis, dimana nasabah dapat melakukan transfer uang kemanapun, baik dalam maupun luar negeri tanpa biaya (gratis) dengan menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS) atau Sistem Kliring Nasional (SKN).

Jadi, klaim bahwa melakukan transaksi atau transfer dengan bank syariah itu mahal adalah menyesatkan.

Kemudian, khusus untuk transaksi uang ke luar negeri, biaya transaksi tidak bergantung pada jenis bank yang melakukannya, misalnya, transaksi antara bank syariah di Indonesia dengan bank syariah di luar negeri atau antara bank konvensional di Indonesia dengan bank konvensional di luar negeri.

Jumlah biaya transaksi uang ke luar negeri itu ditentukan oleh biaya bank koresponden di luar negeri, jumlah nominal transfer, dan nilai kurs (perbedaan antara nilai Rupiah dengan nilai mata uang asing).

Jadi, alasan pengusaha KADIN Aceh, malakukan transfer uang ke luar negeri dengan bank syariah lebih mahal adalah sesat dan menyesatkan.

Banyak nasabah bank syariah telah menggunakan jasa untuk melakukan transaksi ke luar negeri. Mereka puas dan tidak ada yang mengeluh. Bahkan ada nasabah yang sebelumnya sering melakukan transaksi uang ke luar negeri di bank konvensional, kini pindah ke bank syariah.

Bahkan kini, bank syariah semakin meningkatkan kualitas layanan dan fasilitasnya demi menyambut Qanun LKS.

Ini justru mereka lakukan karena bank syariah patuh pada Qanun LKS yang telah diundangkan sehingga mereka mempercepat proses konversi, mempercepat pembuatan produk dan layanan baru.

Justru bank syariah melakukan ini karena patuh patuh pada Qanun yang diteken Gubernur Aceh sendiri.

Ketika bank syariah semakin siap dan mantap, kok malah Gubernur Aceh ingin menundanya? Ketika bank syariah semakin yakin dan istiqamah, kok keimanan Gubernur kita goyang karena godaan pengusaha KADIN Aceh?

Padahal untuk mempersiapkan konversi demi menyambut Qanun LKS, biaya yang dikeluarkan bank syariah tidak tangung-tanggung, waktu yang dihabiskan bukan sedikit, pikiran yang tercurahkan bergunung-gunung.

Bank syariah sudah berkerja all-out demi mematuhi teken Gubernur Aceh yang ingin segera mengimplementasikan Qanun LKS.

Sayangnya,  belum apa-apa, dan kemudian terlalu dini dan cepat Gubernur Aceh malah ingin menundanya.

Padahal, masih ada waktu setahun lagi untuk berbenah dan melengkapi mana yang belum sempurna. Ketika bank syariah benar-benar siap dan masyarakat semakin antusias menyambut Qanun LKS untuk segera mengisi keistimewaan Aceh, kok malah Gubernur ingin berbalik arah, ingin menunda dan mempretelin Qanun LKS?

Seharusnya pihak Gubernur yang bertindak sebagai motor penggerak persiapan membuat pesta rakyat menyambut hari kemenangan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh melalui implementasi Qanun LKS.

Bank Syariah
Prof Dr Shabri A. Majid, M.Ec. Dok. Acehsatu.com

Sesungguhnya, isu dan dan kabar yang dihembuskan untuk menunda Qanun LKS justru akan semakin memperlama proses implementasi Qanun LKS, dan bahkan akan semakin mempersulit, bukannya mempermudah.

Saran Buat Pemerintah Aceh dari Praktisi Keuangan Syariah (Hal 2)