Warna Zona yang Memunculkan Polemik di Aceh

Oleh: Dr. Zainuddin, SE., M. Si

Melalui Surat Edaran Plt Gubernur Aceh Nomor 440/7810 mengenai warna zona disetiap kabupaten dan kota yang ada di Aceh, melalui edaran ini ada sembilan daerah yang dikatagorikan berwarna merah dan sebanyak 14 daerah berwarna hijau.

Sejak edaran ini dikeluarkan berbagai macam tanggapan dan argumentasi bermunculan dan ini menandakan keputusan yang dibuat sangat menarik untuk dipahami. Padahal edaran tersebut adalah hasil yang disampaikan dari tim gugus percepatan tugas penanggulangan Covid-19, dan Pemerintah Aceh hanya menyampaikan saja sepertinya, hal ini berdasarkan argumentasi Dinas Kesehatan Aceh bahwa mereka tidak mengetahui indikator apa yang dipakai untuk Aceh oleh tim gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 Aceh dalam menentukan penzonaan wilayah di Aceh.

Jika begitu adanya Pemerintah Aceh boleh dikatakan hanya ikut meneruskan saja keputusan dari tim penanggulangan Covid-19 tanpa dilibatkan ikut membahas tentang penetapan zona tersebut.

Berbagai macam reaksi yang muncul dalam menyikapi zona Covid-19 terutama yang mendapatkan label zona merah, diantaranya reaksi dari Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa mereka tidak menerima kota Banda Aceh dikatakan zona merah dengan argumentasi selama ini tidak ada kasus covid-19 signifikan terjadi dan tidak ada pasien di rumah sakit yang sedang dirawat, dan ditambahkan juga usaha maksimal pemerintah kota terbukti bisa menanggulangi Covid-19 hingga tidak terpapar pada warga kota.

Reaksi itu juga ikut didukung oleh warga kota Banda Aceh tidak layak dilabelin zona merah, karena terbukti Covid-19 di Kota Banda Aceh tidak ada (tidak para).

Kemudian, reaksi dari beberapa kabupaten lain yang mendapatkan label zona merah lebih kurang sama dengan reaksi pemerintah kota Banda Aceh, dimana pada dasarnya menolak keputusan tersebut dan mempertanyakan atas dasar apa hingga diputuskan label zona merah harus ditetapkan di wilayah mereka, dan sangat disayangkan adalah adanya beberapa masyarakat yang melakukan sumpah serapah secara berlebihan dan tidak pada tempatnya dilakukan terhadap keputusan penzonaan Covid-19 di Aceh. Karena efek warna merah itu dahsyat juga, yaitu ketat dalam hal protokol kesehatan yang harus tutup sekolah, tutup rumah ibadah dan tutup bisnis sentral.

Sebagai masyarakat yang mengedepankan logika dan atas dasar pemikiran yang sejuk, mari kita coba analisis apa sebenarnya hakikat penzonaan ini.

Penzonaan ini memiliki beberapa dampak bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam pendangan publik, diantaranya yaitu menyangkut kinerja dan ekonomi.

Mengenai dampak kinerja tidak terbantahkan bila zona hijau dilabelkan pada kabupaten kota, maka dengan sendirinya kinerja pada penanggulangan Covid-19 mendapat apresiasi besar terhadap seluruh aparatur yang ada di wilayah tersebut.

Dan bila zona merah yang dilabelkan pada suatu kabupaten dan kota akan muncul penilaian berbeda dari masyarakat terhadap kinerja apartur yang ada di wilayah tersebut dan bisa jadi kesimpulannya masih berkinerja dibawah zona hijau.

Dari pandangan ini, maka tidak salah bila wali kota atau bupati berserta elemennya akan memprotes secara keras terhadap kenapa harus mereka dilabelin merah, dan mereka tidak bisa disalahkan karena sehemat kita sebagai masyarakat mereka mempertanyakan indikator apa yang dipakai dalam memutuskan dan menyimpulkan suatu daerah iitu layak untuk dilabelin hijau, merah, oranye, dan hitam untuk wilayah Aceh.

Dampak dalam bidang ekonomi atas dasar warna zona dalam penanggulangan Covid-19 bisa saja ada kesimpulan dari masyarakat bahwa bila sudah hijau maka dapat dipastikan program new normal bisa dilakukan sedikit bebas dan masyarakat sudah memiliki kenyakinan besar dalam kegiatan ekonomi, dan sebaliknya bila masih berwarna merah masih dilanda ketakutan lebih dibandingkan dengan warna hijau.

Padahal hakikatnya, warna zona itu sendiri tidak berarti apa-apa karena tidak ada jaminan apapun keterpaparan Covid-19 untuk waktu yang datang itu memilih-milih warna zona.

Walaupun seluruh Aceh dilabelin warna hijau, maka tidak jaminan pula bahwa Aceh bebas Covid-19 karena tentangga kita masih belum hijau, dan kenapa harus seperti itu karena Covid-19 yang bersal dari kota Wuhan berimigrasi lewat benda bergerak dan manusia itu sendiri, selama ada pergerakan manusia maka selama itu pula harus ada kewaspadaan tinggi terahdap paparan Covid-19.

Mengenai reaktif tidak menerima edaran Plt Gubenur Aceh bagi sembilan kabupaten dan kota yang ada di Aceh merupakan sesuatu yang harus diapresiasi positif pula.

Karena dengan adanya reaksi ini menampakan kepada masyarakat luas tentang kinerja pemerintah itu sendiri yang masih jauh dari koordinatif  diantara elemen-elemen atau level pemerintahan yang ada hingga melahirkan satu keputusan tidak terjadi, alias keputusan yang diambil rapuh sekali karena terlihat elemen pemerintah (level lebih rendah) itu sendiri melakukan perlawanan terhadap keputusan pemerintah (level lebih tinggi).

Padahal dalam banyak teori fungsi koordinasi dalam membuat suatu keputusan mutlak diperlukan. Jika pun keputusan warna zona itu lahur dari gugus tugas penanggulangan Covid-19, maka sebenarnya tidak boleh pula memutuskan sesuatu secara sepihak, dan sampai-sampai indikator dari keputusan itu sendiri dipertanyakan oleh banyak pihak.

Sebenarnya, tim gugus tugas penanggulangan Covid-19 harus berkoordinasi dengan elemen-elemen yang lain, semisal dengan pejabat tertinggi di Aceh dan para pemimpin daeraha otonomi tingkat dua yang ada dan bila perlu dilakukan secara transparan terhadap indikator yang pakai, karena ini menyangkut keputusan publik yang berdampak secara luas.

Karena keputusan dari pemerintah provinsi dipertanyakan oleh pemerintah dibawahnya dan oleh kebanyakan masyarakat tentang dasar dan indikator yang dipergunakan. Karena menurut sebagian masyarakat secara kasat mata bahwa kasus Covid-19 di Aceh sangat minim dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, dan malah ada statemen dari gugus tugas penanggulangan Covid-19 nasional memuji Aceh dan merekomendir cara-cara Aceh menanggungi Covid-19 bagi provinsi-provisi lain, dan tiba-tiba pada saat penetapan label warna zona ada sebagian wilayah Aceh yang berwarna merah, dan ini menandakan keputusan gugus tugas penanggulangan Covid-19 Aceh tidak mengindahkan apa-apa yang diutarakan oleh gugus tugas penanggulangan Covid-19 nasional.

Nah, karena keputusan sudah diambil, maka tidak mudah pula untuk direvisi dalam waktu cepat melainkan tugas pemerintah Aceh dan tim gugus tugas penanggulangan Covid-19 Aceh mempublis indikator yang dipakai dengan argumentasi yang kuat agar polemik ditengah-tengah masyrakat mereda dan kepercayaan publik tentang keprofesionalime penyelenggara pemerintah tidak pudar.

Sedikit kelucuan menjatuhkan warna zona di Aceh ini, seperti wana merah untuk kota Banda Aceh dan warna hijau untuk kabupaten Aceh Besar.

Bila kita jujur sebagian penduduk Aceh Besar berkerja di  Kota Banda Aceh.

Pekerja ini menjadikan Aceh Besar hanya tempat tinggal saja, sedangkan hari-hari beraktivitas di Kota Banda Aceh, dan nyatanya penetapan warna atas dua daerah berbeda.

Jadi bila melihat kejadian ini semestinya zona dua wilayah ini harusnya sama,  tidak mungkin dua wilayah ini dapat berbeda karena bila objeknya manusia maka manusia di Aceh Besar memenuhi kawasan Banda Aceh setiap harinya.

Nah, disini lagi-lagi ada yang keliru dalam mewarnai daerah (kenapa masyarakat berkesimpulan keliru) karena indikatornya belum terlihat jelas, dan jangan-jangan keputusan warna zona sarat politik bukan atas dasar kesehatan, ini bukan tuduhan tetapi hanya mempertanyakan saja.

Begitu juga terhadap kabupaten Pidie yang merah dan Pidie Jaya diwarnai hijau, padahal selama ini arus manusia antara dua kabupaten itu tidak pernah putus dimana yang dari Pidie ke Pijay dan sebaliknya tiba-tiba saat ditetapkan warna berbeda, dan begitu juga wilayah yang lain.

Itulah sebuah keputusan yang telah diambil dan selanjutnya pertahankan keputusan dengan cara memberi penjelasan lebih rinci dan terukur mengapa hal itu harus seperti itu.

Akhirnya, kita bersepakat bahwa keputusan member warna zona wilayah itu hanya masih pada tataran penanggulangan wabah dan tidak ada maksud lain selain itu, dan warna zona bukanlah aib yang perlu disesali melainkan hanyan aba-aba kewaspadaan saja.

Bagi yang hijau bukan berarti terbebas dari wabah karena keterpaparan wabah akan terus menghantui kita selama vaksin belum ditemukan.

Jadi tidak perlulah energi kita habis dengan saling bertentangan hanya karena soal salah diberi warna, dan warna apapun pada saat ini hanya sekedar warna karena tingkat kewaspadaan tetap pada tingkat yang sama.

Demi Aceh tercinta berikhtiarlah dengan kompak dan satu kata satu tindakan memutuskan paparan Covid-19 sambil berdoa lekas vaksin ditemukan biar warna kita sama semua. Semoga Allah menenangkan kita seraya kita mohon lekas wabah Covid-19 diangkat didunia ini. Ammin. (*)

(Penulis Adalah Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh)

Lihat Video Ini: