ACEHSATU.COM | JAKARTA – Keseriusan Pemerintah dalam menangani Evakuasi WNI dari daerah isolasi bencana virus Corona disinggung saat Raker Komisi 1 DPRI dengan Kemenhan, Kemenlu, TNI dan BNPB (30/1/2020).
Meskipun agenda utama Rapat mengenai persetujuan pengiriman bantuan dan pasukan TNI terkait bencana kebakaran hutan di Australia, komisi I juga mempertanyakan langkah kongkrit pemerintah terkait rencana pemulangan WNI dari Tiongkok yang melibatkan pesawat milik TNI dan Diplomasi Kemlu.
Wakil Ketua Komisi yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, Teuku Riefky Harsya mengatakan, “Sambil menunggu ‘lampu hijau’ dari pemerintah Tiongkok untuk evakuasi WNI di Wuhan, Kami minta Pemerintah pastikan sejak awal kebutuhan operasional penggunaan 3 pesawat milik TNI AU yang akan digunakan untuk pemulangan WNI termasuk mahasiswa asal Aceh.
Faktanya, dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang, TNI sering terkendala karena terlambatnya dukungan dana operasional dari Pemerintah.”
Sebelumnya, pada Raker tersebut, Panglima TNI, Hadi Tjahjono menyampaikan keterlambatan gerak TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selama ini dikarenakan ketiadaan pos ‘dana contigency’ TNI.
Penugasan OMSP tersebut sesuai dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI selain menjaga kedaulatan adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto pada hari sebelumnya (29/1) menyatakan TNI Angkatan Udara telah menyiapkan 2 pesawat Boeing 737 dan 1 pesawat C130 Hercules dan batalion kesehatan untuk mengevakuaisi WNI dari Wuhan, Tiongkok.
