Warga Aceh Selamatkan Pengungsi Rohingya, Indonesia Dipuji

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memuji pemerintah Indonesia dan otoritas setempat di Aceh atas respons mereka terkait kedatangan 99 pengungsi Rohingya pada 24 Juni 2020.

Pujian tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam keterangan tertulis Kedubes AS di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Sebelumnya, puluhan warga Rohingya diselamatkan nelayan dari perairan Aceh Utara. Mereka diduga terkatung-katung di laut setelah kapal yang mereka tumpangi rusak.

Sebanyak 94 warga warga Rohingya yang ditemukan nelayan Aceh Utara pada Senin (21/6/2020) sore. Saat itu, 3 nelayan yang melihat kapal berisi puluhan orang rusak dan hampir tenggelam.

“Kami menghargai tindakan kemanusiaan Indonesia sehubungan dengan populasi rentan ini dan karena telah berperan sebagai pemimpin di dalam ASEAN terkait isu yang mendesak ini,” ujar Morgan Ortagus.

Melansir Antara, respons Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menjadi contoh kuat bagi negara-negara di kawasan dan seluruh komunitas internasional. AS juga mengakui koordinasi erat antara Indonesia dengan Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) serta Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

AS mendorong pembagian tanggung jawab dan kerja sama regional dalam operasi pencarian dan penyelamatan, serta pendaratan yang aman dan manusiawi bagi para pengungsi yang paling rentan yang tiba di pantai negara-negara ASEAN, terutama selama masa pandemi.

“Pada saat yang bersamaan, kami sangat terusik akan laporan bahwa militer Myanmar telah melakukan tindakan ofensif di Kota Rathedaung, negara bagian Rakhine, yang tampaknya telah mengakibatkan ribuan orang terlantar, termasuk etnis Rakhine dan Rohingya,” kata Ortagus.

AS telah menyatakan keprihatinan mendalam terkait peningkatan aksi kekerasan antara militer Myanmar dan Tentara Arakan serta dampaknya terhadap masyarakat setempat.

“Kami menegaskan seruan kami sebelumnya tentang penghentian pertempuran, dialog damai, dan upaya baru untuk melindungi komunitas setempat, serta akses untuk organisasi kemanusiaan,” kata Ortagus. (*)