Walhi Desak Pemerintah Aceh untuk Tetapkan Status Bencana Banjir Aceh Utara dan Aceh Timur Sebagai Bencana Propinsi

hal tersebut penting segera dilakukan, mengingat intensitas curah hujan yang terus meningkat dan berpotensi melebar luapan air dan memperparah dampak terhadap masyarakat, infrastruktur publik, dan sosial budaya. 
Banjir Aceh Utara
Banjir Aceh Utara Foto: Acehsatu.

ACEHSATU.COM | Banda Aceh- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk segera menetapkan status keadaan darurat bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur menjadi status bencana provinsi, Senin (03/01/2022).

Hal tersebut didesak oleh Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, sehingga, kata Shalihin, dapat memaksimalkan penambahan sumber daya manusia, dan melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban atau warga yang terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar, sebagaimana yang dimintakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara.

Memurut Ahmad Shalihin, hal tersebut penting segera dilakukan, mengingat intensitas curah hujan yang terus meningkat dan berpotensi melebar luapan air dan memperparah dampak terhadap masyarakat, infrastruktur publik, dan sosial budaya. 

Selain itu, kata Shalihin,  Pemerintah Aceh melalui BPBA selain untuk penetapan status keadaan darurat bencana, juga menyiapkan dan memastikan tersampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat yang berada pada zona potensi banjir. 

Sehingga, tambahnya, masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi bencana banjir, dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan harta benda.

Sememtara itu,  sebut Shalihin, untuk penanganan jangka panjang, pemerintah Aceh harus segera menyusun master plan pengelolaan banjir Aceh terpadu.

Sehingga penanganan bencana banjir di Aceh dapat dilakukan secara komprehensif dari hulur ke hilir. Karena penanganan banjir yang selama ini dilakukan masih secara parsial dan belum mampu menjawab akar persoalan, sehingga bencana banjir terus menjadi agenda tahunan,  ujar Shalihin. 

Shalihin juga menyebutkan, bencana banjir yang terjadi di Aceh Barat, Nagan Raya, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur dan sekitarnya merupakan akumulasi dari dampak kerusakan lingkungan hidup, baik yang terjadi di kawasan hulu maupun hilir yang sama-sama memiliki peran keseimbangan alam. 

“Harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Tata Ruang, misalnya peruntukan izin tanaman industri dan perkebunan monokultur kelapa sawit yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur”,  papar Direktur Walhi Aceh. 

Shalihin juga menegaskan, Agenda revisi qanun rencana tata ruang wilayah Aceh yang sedang digarap tahun ini juga harus menjawab persoalan banjir Aceh.