Walhi Aceh Minta BKPM Cabut Izin PT EMM

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencabut surat keputusan izin kepada PT Emas Mineral Murni.
DIREKTUR WALHI Aceh
Direktur Walhi Aceh M Nur

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencabut surat keputusan izin kepada PT Emas Mineral Murni.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Walhi Aceh M Nur, Jumat (5/10/2020).

M Nur Menegaskan, Surat keputusan dengan nomor  : 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017 harus dicabut sebagaimana diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 77 /PK/TUN/LH/2021.

“Putusan Mahkamah Agung (MA) baik secara de facto dan de jure PT EMM resmi tidak dapat melaksanakan pertambangan di wilayah Beutong dan Aceh Tengah putusan ditingkat Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan oleh BKPM sehingga putusan tersebut bersifat final dan mengikat”, cetus M NUr.

Selain itu M Nur meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan eksekusi terhadap putusan Nomor 77/PK/TUN/LH/2021. “Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan sudah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam rangka menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup untuk kehidupan generasi masa depan. dalam hal ini BPKM untuk segara melakukan pencabutan surat keputusan yang sudah keluarkan”, Kata M Nur.

Dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Permohonan Peninjauan Kembali oleh BPKM tidak beralasan sehingga ditolak upaya Peninjauan Kembali dan tidak menerima upaya Peninjauan Kembali oleh PT EMM

Pertimbangan hukum dalam penerbitan izin oleh BPKM yang melebih jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana tindakan yang dilakukan BPKM bertentangan dengan undang –undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 12 Tentang Izin lingkungan dan Qanun nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara, pungkas M Nur singkat. (ToM)