Walhi Aceh Menilai Pemerintah Gagal Tangani Persoalan Banjir

WALHI Aceh
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Muhammad Nur. Antara Aceh/M Haris SA

ACEHSATU.COM | Banda Aceh, – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai Pemerintah Aceh gagal menangani persoalan banjir terutama pada musim hujan melanda, menjadi rutitas setiap tahun.

Terlihat dari sikap Pemerintah Aceh dalam merespon ketika terjadi banjir,  hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif WALHI Aceh,  M Nur pada Selasa (9/11/2021). 

Penanganan yang dilakukan hanya bersifat emergency respon, tidak ada upay penyelesaian secara konfrehensif,  kata M. Nur dalam keterangan tertulisnya yang diterima Acehsatu.com.

Padahal, lanjut M. Nur, banjir terjadi tidak terlepas dari kerusakan hutan dan perubahan bentang alam yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur, perkebunan dan alih fungsi lahan.

Rutinitas banjir di Aceh membuktikan bahwa kerusakan hutan dan alih fungsi lahan semakin parah, sedangkan Pemerintah belum mengambil langkah strategis sebagai solusi tuntas penanganan banjir. 

“Pemerintah Aceh harus segera menuntaskan persoalan banjir dengan tindakan konkrit sehingga kejadian banjir tidak terus terjadi. Penyusunan Masterplan Penanganan Banjir Aceh menjadi keniscayaan yang harus di segerakan” Tegas Direktur Eksekutif WALHI Aceh. 

Sehingga lanjutnya, penanganan banjir  dapat dilakukan secara terpadu, lintas kabupaten, lintas dinas dan lintas kepentingan, terutama korporasi berbasis lahan seperti perkebunan, tambang dan proyek energi lainnya seharusnya diwajibkan berkontribusi  sumber daya dan pendanaan dalam penanganan banjir. 

Selain itu, kata M. Nur, pemerintah  juga perlu mengambil sikap tegas dalam proses penanganan banjir, “artinya menghentikan penebangan hutan, pembukaan lahan dan perbaikan tata ruang dan tata kelola kebijakan pembangunan dan investasi berbasis hutan dan lahan”.

Penegakan hukum bagi pelaku/penyebab banjir juga harus ditegakkan.

Menurut M Nur, banjir yang terjadi dibeberapa kabupaten seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat dan Banda Aceh mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi, kerusakan insfrastruktur, lahan pertanian dan pemukiman warga, terganggunya aktifitas warga, proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya terhadap warga.

Terkait banjir yang terjadi di Kota Banda Aceh, Walhi menilai buruknya drainase dan penanganan sampah yang belum baik mengakibatkan banjir genangan dibeberapa titik. 

Dalam hal tersebut, M Nur Mendesak dilakukan perbaikan drainase dan sosialisasi lebih massif kepada masyarakat agar mau terlibat aktif dalam upaya penanganan penanganan bajir di Kota Banda Aceh.

Selian itu, dunia usaha terutama hotel, pusat perbelanjaan dan usaha lainnya yang mengakibatkan terganggunya drainase kota perlu ditertipkan dan dikenakan sanksi hukum yang tegas, sehingga tradisi banjir di Kota Banda Aceh dapat dihilangkan,  Pungkas M. Nur.,

“Terlihat dari sikap Pemerintah Aceh dalam merespon ketika terjadi banjir” hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif WALHI Aceh, M Nur pada Selasa (9/11/2021).

Penanganan yang dilakukan hanya bersifat emergency respon, tidak ada upay penyelesaian secara konfrehensif, kata M. Nur dalam keterangan tertulisnya yang diterima Acehsatu.com.

Padahal, lanjut M. Nur, banjir terjadi tidak terlepas dari kerusakan hutan dan perubahan bentang alam yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur, perkebunan dan alih fungsi lahan.

Rutinitas banjir di Aceh membuktikan bahwa kerusakan hutan dan alih fungsi lahan semakin parah, sedangkan Pemerintah belum mengambil langkah strategis sebagai solusi tuntas penanganan banjir.

“Pemerintah Aceh harus segera menuntaskan persoalan banjir dengan tindakan konkrit sehingga kejadian banjir tidak terus terjadi”.

Penyusunan masterplan penanganan banjir Aceh menjadi keniscayaan yang harus di segerakan” Tegas Direktur Eksekutif WALHI Aceh.

Sehingga lanjutnya, penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu, lintas kabupaten, lintas dinas dan lintas kepentingan, terutama korporasi berbasis lahan seperti perkebunan, tambang dan proyek energi lainnya seharusnya diwajibkan berkontribusi sumber daya dan pendanaan dalam penanganan banjir.

Selain i itu, kata M. Nur, pemerintah juga perlu mengambil sikap tegas dalam proses penanganan banjir, “artinya menghentikan penebangan hutan, pembukaan lahan dan perbaikan tata ruang dan tata kelola kebijakan pembangunan dan investasi berbasis hutan dan lahan”.Penegakan hukum bagi pelaku atau penyebab banjir juga harus ditegakkan.

Menurut M Nur, banjir yang terjadi dibeberapa kabupaten seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Barat dan Banda Aceh mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi, kerusakan insfrastruktur, lahan pertanian dan pemukiman warga, terganggunya aktifitas warga, proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya terhadap warga.

Terkait banjir yang terjadi di Kota Banda Aceh, Walhi menilai buruknya drainase dan penanganan sampah yang belum baik mengakibatkan banjir genangan dibeberapa titik.

Dalam hal tersebut, M Nur Mendesak dilakukan perbaikan drainase dan sosialisasi lebih massif kepada masyarakat agar mau terlibat aktif dalam upaya penanganan penanganan bajir di Kota Banda Aceh.

Selian itu, dunia usaha terutama hotel, pusat perbelanjaan dan usaha lainnya yang mengakibatkan terganggunya drainase kota perlu ditertipkan dan dikenakan sanksi hukum yang tegas, sehingga tradisi banjir di Kota Banda Aceh dapat dihilangkan, Pungkas M. Nur.,