Walhi Aceh Input Isu dan Peluang Strategis Pembangunan Daerah untuk Revisi Tata Ruang Aceh

Advokasi ini tidak hanya dilakukan secara litigasi, namun upaya non litigasi juga terus dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran positif dari masyarakat sipil yang ada di Aceh
DIREKTUR WALHI Aceh
Direktur Walhi Aceh M Nur

ACEHSATU.COM | Aceh Tengah,- Berdasarkan hasil kajian WALHI Aceh dan masyarakat sipil lain, Qanun nomor 19 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh tahun 2013 – 2033 dinilai masih bersalah.

Direktur Walhi Aceh, M Nur mengatakan pihaknya tidak berhenti melakukan advokasi untuk revisi Qanun nomor 19 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh Tahun 2013-2033.

Menurut M Nur, berdasarkan hasil kajian WALHI Aceh bersama masyarakat sipil lain, secara substansi Qanun tersebut masih bermasalah. Sehingga, kata Maaf Nur, terjadinya beragam persoalan lingkungan hidup di Aceh tidak terlepas dari ketidaksempurnaan tata ruang.

“Advokasi ini tidak hanya dilakukan secara litigasi, namun upaya non litigasi juga terus dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran positif dari masyarakat sipil yang ada di Aceh”, tegas M Nur. 

M Nur menuturkan, mulai dari menyusun kertas kebijakan, rancangan Qanun versi masyarakat sipil, dan berbagai pemikiran positif tersampaikan dalam setiap agenda pembangunan di Aceh.

Dari perihal diatas, Walhi Aceh menyelenggarakan workshop untuk menginput isu dan peluang strategis pembangunan daerah untuk mendorong percepatan revisi tata ruang Aceh yang digelar di Hotel Parkside Gayo Petro, Aceh Tengah pada Jum’at (16/12).

Kegiatan workshop yang digelar Walhi Aceh mengundang sembilan Bupati dan Walikota di Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Selain para Bupati dan Walikota, Walhi Aceh juga mengundang narasumber lain, seperti Kabid Tata Ruang PUPR Aceh, Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian ATR/BPN.

Kegiatan tersebut juga ikut hadir undangan pihak BKSDA Aceh, DLHK Aceh, dan Ikatan Ahli Perencanaan sebagai penanggap dalam diskusi.

Sedangkan peserta Walhi Aceh mengundang dari unsur LSM, media, dinas PUPR, OKP, mahasiswa, dan masyarakat dampingan Walhi  Aceh, dengan total 100 peserta yang Acaranya dibuka langsung oleh Gubernur Aceh diwakili Ir. Mawardi selaku asisten II.

Adapun beberapa catatan dan isu penting yang berkembang dalam diskusi, seperti krisis ruang budidaya terutama wilayah kelola rakyat di Kabupaten / Kota yang diapit oleh kawasan hutan dan konservasi.

Selain itu, kata M Nur, juga berkembang Isu untuk melakukan peninjauan kembali peruntukan Kawasan hutan yang didalamnya ada fasilitas umum, sosial, dan pemukiman penduduk.

Dalam hal tersebut, lanjut M Nur, beberapa peserta diskusi meminta agar para pemangku kepentingan ikut terlibat dalam proses revisi, baik unsur pemerintah Kabupaten Kota, akademisi, masyarakat sipil, dan elemen lainnya.

Semangat revisi harus mengedepankan Prinsip berkeadilan dan pembangunan berkelanjutan juga dibahas dalam workshop yang digelar Walhi Aceh, kata M Nur.

Jasa lingkungan dari daerah penerima manfaat kepada daerah kawasan hulu yang menjadi penyangga sumber air dan memastikan semua kawasan strategis nasional tertampung dalam revisi, pungkas M Nur.