Wakil Ketua DPRK : Dasar Putusannya MA Bukan Usulan Tuha Peut

Wakil Ketua DPRK : Dasar Putusannya MA Bukan Usulan Tuha Peut

ACEHSATU.COM [ ACEH BARAT – Pihak DPRK menilai perintah pelantikan kembali keuchik yang dipecat Keputusan Mahkamah Agung bukan usulan lembaga Tuha Peut seperti yang diutarakan Bupati Aceh Barat, Ramli MS.

Wakil Ketua  DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada wartawan, Kamis (28/5/2020) mengatakan, perintah Bupati melantik kembali keuchik yang dipecat, dasarnya keputusan Mahkamah Agung (MA) bukan usulan Tuha Peut. Keputusan MA ini memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi TUN Medan.

“Yang melantik Keuchik itu Bupati bukan Tuha Peut,” ujarnya

Begitu juga surat Plt Gubenur Aceh, sambung  politis PAN ini, juga memerintahkan Bupati melantik keuchik yang dipecat dalam waktu 14 hari, pelantikan tersebut harus dilakukan dan dilaporkan kepada  Plt Gubenur.

Ia meminta Bupati melaksanakan putusan tersebut sesua perintah lambaga hukum tertinggi tersebut sehingga masalah ini berakhir.

Sebelumnya diberitakan, usulan Lembaga Tuha Peut masing-masing gampong menjadi syarat untuk mengangkat kembali kechik yang dipecat.

Permintaan usulan Lembaga Tuha Peut diungkapkan Bupati Aceh Barat, Ramli MS, untuk mengangkat kembali Geuchik yang diberhentikan karena pemecatan mareaka atas dasar  permintaan warga dan tuha peut.(*)