Wakil Bupati Aceh Timur Gugat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh

ACEHSATU.COM | ACEH TIMUR – Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syamaun menggugat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.

Gugatan itu dilakukan Syahrul Syamaun terkait dengan pemberhentian dirinya dari jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur sebagaimana surat Keputusan yang diterbitkan DPA-PA Nomor: 119/KPTS-DPA/VI/2020 tentang Pelaksana Tugas DPW-PA Wilayah Aceh Timur tanggal 10 Februari 2020.

Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun melalui Kuasa Hukumnya, Muhammad Reza Maulana SH, resmi mendaftarkan gugatan hukum terhadap Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Kamis (4/6/2020).

“Soal materi yang kami gugat sebenarnya banyak hal yang perlu diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Namun, intinya bahwa pemberhentian tersebut tidak sebagaimana ketentuan AD/ART Partai Aceh. Klien kami juga sampai hari ini tidak mengetahui secara pasti apa dasar dan alasan hukum yang sesuai dengan AD/ART sehingga klien kami diberhentikan dari Ketua DPW PA Aceh Timur. Untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan maka gugatan ini penting untuk kami ajukan,” kata Muhammad Reza Maulana dalam siaran persnya.

Lanjutnya, Reza Maulana menyebut upaya internal pernah disampaikan Syahrul Syamaun kepada Majelis Tuha Peut DPA PA/Mahkamah Partai Aceh tidak direspons atau ditanggapi sebagaimana seharusnya.

“Bahkan selama klien kami memotori organisasi kepartaian di Aceh Timur banyak sekali hal-hal yang dapat dikatagorikan berhasil yang telah dilakukan klien kami. Terlebih lagi suara rakyat untuk Partai Aceh di Aceh Timur masih cukup tinggi dibandingkan suara partai lokal lainnya maupun nasional, sehingga pemberhentian klien kami dari Ketua DPW dianggap sebagai suatu kekeliruan yang harus diluruskan di pengadilan,” Kata Reza Maulana.

Dikatakannya, Dilihat dari judul surat pemberhentian itu sendiri tertulis “Pelaksana Tugas (Plt), padahal dalam AD/ART Partai Aceh sama sekali tidak dikenal adanya jabatan yang dinamai, kecuali pejabat (Pj).

Selain itu, klien-nya juga butuh alasan-alasan hukum baik substansi maupun prosedur pemberhentian seorang Ketua DPW-PA yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART.

“Untuk itu kami mendaftarkan gugatan ini ke pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus dalam putusan hukum yang akan kita patuhi bersama,” tutup Muhammad Reza Maulana. (*)