oleh

Wajah Baru KPK Ramah Koruptor, Strategi Menuju Shut Down?

ACEHSATU.COM – Mahasiswa Indonesia mulai begerak turun ke jalan melakukan demontrasi memprotes kebijakan Pemerintah terkait revisi Undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang dilakukan oleh DPR RI. Mahasiswa menilai revisi tersebut dapat melemahkan lembaga KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain banyak mengamputasi wewenang KPK dalam hal penindakan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Juga tak melibatkan masyarakat. Revisi UU KPK juga tak masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2019. Sesuai hasil pembahasan panitia kerja pada 2018, hanya ada 55 rancangan UU yang masuk prolegnas prioritas 2019, UU KPK tak termasuk di dalamnya.

Sehingga para mahasiswa dan sejumlah elemen lainnya melakukan penolakan terhadap pengesahan revisi UU tersebut. Seperti diberitakan oleh Kompas.com ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mereka memenuhi halaman depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB. Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi. Mahasiswa mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

DPR RI telah mengesahkan perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi UU. Pengesahan ini sebelumnya telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Bahkan Jokowi mendukung secara penuh langkah DPR RI merubah UU KPK.

Dengan telah disahkan kembali UU KPK hasil revisi maka KPK kini tampil dengan wajah baru. Wajah baru KPK yang lebih ramah koruptor dan tidak ditakuti oleh pelaku kejahatan luar biasa itu. KPK dengan format rezim (DPR RI plus Presiden) memang beda dengan aslinya yang telah berjalan selama ini.

Padahal tindak korupsi di negara ini sudah level “sakratul maut”. Artinya korupsi nyaris mematikan kehidupan yang menyejahterakan rakyat. Karena anggaran yang menjadi “nafas” kehidupan rakyat melalui APBN dan APBD telah dirampas oleh para bandit anggaran. Mereka adalah mafia terbaik yang berada di berbagai instansi dan lembaga-lembaga negara.

Mafioso korupsi anggaran tidak hanya kelas teri, level gubernur dan bupati, bahkan hingga para menteri banyak yang sudah ditangkap dan diadili oleh KPK. “Jamaah” terbaru koruptor yang sudah diumumkan KPK adalah Menteri Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nawawi, loyalis Jokowi dari Partai PKB ini terbukti menurut penyidikan KPK menerima suap dana bantuan KONI.

Sementara jumlah kepala daerah yang berhasil diringkus oleh tim penindakan korupsi menurut data yang dikeluarkan oleh KPK per (31/12/2018) hingga sekarang ini total kepala daerah yang berstatus tersangka di KPK sudah 106 orang atau sebanyak 20 persen sepanjang sejarah lembaga antirasuah itu berdiri.

Bila melihat betapa kronisnya “kanker” korupsi di negara ini sejatinya lembaga KPK semakin dikuatkan. Bila perlu KPK juga dibackup oleh TNI yang rekrut dan dididik khusus sebagai pasukan buru sergap (burgap) koruptor dan mafia anggaran. Untuk strategi ini mungkin hanya perlu diubah sedikit UU TNI. Tapi maksud saya begitulah harusnya KPK dibackup.

Namun yang terjadi kini justru sebaliknya, revisi UU KPK telah meniadakan senjata ampuh yang dimiliki oleh lembaga antirasuah itu. Ditambah lagi dengan birokrasi internal sebagai sebuah prosedur yang membuat kinerja KPK dikuatirkan menjadi lambat. Misalnya penghapusan pasal-pasal tertentu terkait wewenang KPK.

Sorotan publik terhadap usulan inisiatif revisi undang-undang ini sudah sangat solid. Berbagai elemen sipil telah sepakat menolaknya apalagi pegiat antikorupsi. Mata masyarakat tidak hanya tertuju ke gedung parlemen pada Komisi III DPR RI tapi juga pada Presiden Joko Widodo yang ternyata juga setuju dengan usulan tersebut.

Masyarakat memandang pesimis terhadap visi Jokowi-Ma’ruf Amin dalam keseriusan memberantas korupsi di Indonesia. Pandangan masyarakat tersebut sangat beralasan, terbukti selama Jokowi menjabat Presiden, banyak pejabat terdekatnya ditangkap karena korupsi termasuk menteri kepercayaanya sendiri.

Sikap lunak Jokowi terhadap para penggarong uang rakyat menandakan ia mulai menunjukkan keramahannya terhadap pelaku korupsi. Ini artinya korupsi di Indonesia semakin sulit diberantas dan justru ada kemungkinan semakin tambah merajalela. Mengapa Jokowi tidak memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pemberantas korupsi?

Keramahan rezim pada koruptor terlihat pada keputusan merevisi undang-undang KPK yang ternyata semakin menurunkan powerful kelembagaan. Hingga terkesan seolah Jowoki ingin melindungi para pelaku korupsi dengan Undang-undang itu.

Sementara itu, seperti dilansir bbc.com,(10/09/2019), Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Gita Putri Damayana menilai usulan revisi UU KPK cacat administrasi.

Berdasarkan Pasal 45 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan penyusunan RUU harus dilakukan berdasarkan Prolegnas. Sementara, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas.

Kelihatannya berbagai kejanggalan kini mulai bermunculan. Kontroversi KPK memang sudah berhembus sejak lama. Mulai dari pembentukan tim seleksi capim baru KPK, perubahan UU hingga posisi Jokowi bukan sebagai penyelamat KPK menurut pandangan ICW, justru diposisikan sebagai “pembunuh” KPK karena dukungannya terhadap pelemahan lembaga tersebut.

Bagaimana kelanjutan dari episode pembungkaman KPK? Mari sama-sama kita nantikan. Mungkinkah ini strategi menuju shut down? Wallahua’alam. (*)

Komentar

Indeks Berita