Politik

Wagub Hadiri Sidang Hak Interpelasi DPRA

Sejumlah anggota DPRA mempertanyakan beberapa kebijakan Gubernur yang dianggap kontroversial.

FOTO | IST

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh sepakat menggunakan hal interpelasi untuk menekan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf atas sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial.

Sebanyak 42 orang dari 81 orang anggota DPRA yang hadir dalam sidang paripurna khusus di Gedung  Utama DPRA, Rabu (9/5/2018) malam, menyetujui usulan sejumlah anggota DPRA untuk menggunakan hak interpelasi.

Menindaklanjuti sidang sebelumnya yang gagal karena tidak ada kahdiran pihak Gubernur, rapat paripurna istimewa DPRA dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA di gelar Kamis (27/6/2018).

Namun, rapat tersebut hanya dihadiri Wakil Gubernur Nova Iriansyah.

Sejumlah anggota DPRA mempertanyakan beberapa kebijakan Gubernur yang dianggap kontroversial.

Sebelumnya diberitakan, DPRA mempertanyakan kebijakan terkait tentang perubahan lokasi eksekusi hukuman cambuk dari ruang ke ruas terbatas ke dalam komplek Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan itu dinilai terjadi pro kontra yang menyebabkan adanya aksi protes dari ormas Islam, kalangan pesantren dan dayah, ulama dan sejumlah kalangan lainnya.

Kemudian Pergub Nomor 9 tahun 2018 tentang APBA 2018. Pasalnya, DPRA menilai, dokumen pergubnya sampai saat ini belum diserahkan ke DPRA untuk dijadikan bahan pengawasan.

Selanjutnya soal pernyataan Gubernur Irwandi Yusuf di media sosial yang tidak mencermintan seorang kepala Pemerintahan Aceh yang patut menjadi pembina, pengayom dan suri tauladan bagi masyarakat.

Ada juga masalah dugaan korupsi pada pelaksanaan proyek Dermawa Pelabuhan CT 3 Free Port Sabang, diduga ada aliran dana kepada Gubernur Irwandi Yusuf. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top