Visi Indonesia Maju Jokowi Dinilai Lemah, Benarkah?

ACEHSATU.COM – Masih ingatkah Anda saat Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam tahun lalu?

Dalam pidatonya tersebut Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif serta memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.

Lima tahapan besar itu bukanlah kalimat main-main dan hiperbola. Tapi itu adalah target besar kerja Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, visi Indonesia Maju.

Karena tidak main-main maka desain layout dan Interior tempat acara digelarnya penyampaian visi Indonesia Maju oleh Jokowi pun waktu itu begitu megah dan sangat mewah. Acara ini bukan hanya semacam pidato politik biasa presiden terpilih tapi memiliki target khusus.

Target khusus salah satunya konsolidasi para relawan, menegaskan legitimasi, dan bahkan ingin mendapatkan dukungan lebih dari angka 54 persen.

Memang sekilas bila saya amati acara tersebut pun tidak jauh berbeda seperti kampanye. Apalagi saat Jokowi pidato tentang visi Indonesia 5 tahun kedepan.

Pidato politik visi Indonesia periode kedua pemeritahan Presiden Jokowi sebetulnya tidak ada hal yang baru, malah dari poin-poin yang disampaikan justru ada yang kurang. Pidato Jokowi itu sudah sangat mudah ditebak. Isinya masih seperti bahan kempanye, penuh sensasi dan membahagiakan audiens.

Boleh jadi pagelaran itu dirancang untuk membangkitkan kembali semangat para pendukung 01 dan memberikan sokongan kepada pemerintah selama 5 tahun kedepan. Sambil mengingatkan publik kembali terhadap program-program Jokowi selama ini.

Tetapi saya percaya bahwa apa yang dilakukan pada periode kedua sekarang ini dalam pembangunan tidak berubah banyak. Dalam hal infrastruktur pun hanya dominan pada jalan tol. Padahal rakyat tidak begitu butuh tol bila jalan-jalan rakyat masih berlubang dimana-mana. Di mata rakyat seperti saya jalan tol adalah infrastruktur mewah yang peruntukkannya bagi orang-orang kaya.

Seperti diketahui publik Jokowi mengutarakan apa yang akan dilakukan pada pemerintahan ke depan, di antaranya, meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.

Presiden terpilih itu mengatakan kita harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Yang sudah tidak efektif, kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien, kita buat menjadi efisien.

Sampai disitu saya memandang isi pidato Jokowi sangat abstrak dan normatif. Tidak terlihat dalam pandangan pikiran saya bagaimana model implimentasi inovasi yang ditawarkan dan disiapkan oleh pemerintah. Sangat tampak bahwa pemerintah belum memiliki langkah-langkah konkrit apa yang segera dilakukan. Misalnya 100 hari kerja pertama periode kedua.

Memang secara konseptual apa yang dipidatokan oleh Jokowi sudah sangat bagus. Dengan menyebut seluruh infrastruktur yang dibangun akan dikoneksikan dengan usaha UMKM, kawasan ekonomi khusus, persawahan, hingga ke destinasi-destinasi wisata. Namun seriuskah itu akan dilaksanakan?

Bahkan sebaliknya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah waktu itu mengkritisi pidato visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Minggu malam itu dengan mengatakan pidato Jokowi minim ide. Pidato Jokowi minim isi tidak wakili ide dasar negara.

Sejalan dengan penulis, ternyata Fahri Hamzah pun mengaku tidak paham dengan pidato Jokowi. Sehingga dia meminta para juru bicara disekeliling Jokowi untuk menjelaskan apa maksud pidato presiden terpilih tersebut.

“Setelah pidato pak @jokowi saya berharap akan banyak juru bicara yang menjelaskan apa makna pidato itu…ayolah yg pinter2 muncul…sebab banyak juga yg gak paham…saya misalnya gak paham tentang “hilangnya” konsep negara hukum dalam pidato itu. Saya agak khawatir..!” jelas Fahri. (dikutip wartakota.tribunnews.com)

Namun yang menarik, pidato Jokowi selama 23 menit itu disambut gegap gempita oleh para pendukungnya serta di blow up oleh media yang ada dibelakangnya. Tepuk tangan dan sambutan riuh selalu mengiringi setiap Jokowi habis mengutarakan kalimat demi kalimat pidato.

Lain Fahri Hamzah beda pula Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai program pemerintah Joko Widodo – Maruf Amin lima tahun kedepan yang terangkum dalam pidato Jokowi bertajuk Visi Indonesia harus dilandasi dengan prinsip terhadap perlindungan HAM dan penegakkan hukum.

Sebab tanpa dilandasi aspek keadilan dan perlindungan hukum dan HAM, arah pembangunan Indonesia kedepan sulit mendapatkan legitimasi dan dukungan dari rakyat. Hal itu pernah terjadi semasa orde baru. Dimana pembangunan infrastruktur oleh rezim dengan melanggar hak-hak rakyat serta melabrak aturan tak karuan.

Pengalaman buruk itu tentu saja tidak ingin dirasakan kembali oleh rakyat. Mereka sudah cukup teraniaya dengan berbagai kebijakan yang tidak pro pada penderitaan yang mereka rasakan. Boro-boro pemerintah menciptakan jalan keluar, yang ada justru hidup mereka semakin sulit.

Lebih lanjut Adinda menjelaskan saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan HAM serta pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan diantaranya terdapat beberapa kasus serius yang jelas patut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai prioritas pemerintah kedepan.

Jika berkaca pada kepemimpinan Jokowi-Jk selama ini, jalannya pemerintahan sering muncul kegaduhan. Antar lembaga dan kementerian seperti kurang koordinasi dan jalan sendiri-sendiri. Fakta ini bisa kita cermati misalnya bagaimana hubungan antara Kementerian Perdagangan dengan Bulog yang ribut soal impor, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kemenko Kemaritiman terkait masalah reklamasi, dan lain sebagainya.

Dalam bidang hukum dan HAM pemerintahan Jokowi-Jk dinilai tidak berhasil menuntaskan kasus-kasus besar, salah satunya kasus Novel Baswedan, dan dampak hukum terhadap pemilik tanah akibat pembangunan jalan tol yang diabaikan. Semua catatan kecil ini menjadi indikasi bahwa visi Indonesia 2019-2024 tidak lebih baik dari selama ini. Apalagi dengan posisi Wapres terpilih KH. Ma’ruf Amin yang terkendala oleh faktor usia.

Saat awal Jokowi berkampanye pada pilpres 2014 kita masih ingat bagaimana ide Nawacita yang didengung-dengungkan akan menjadi landasan pembangunan Indonesia bila Jokowi-Jk memenangkan pilpres. Didalam Nawacita tersebut membuat sejumlah program kerja yang memiliki muatan dasar revolusi mental termasuk didalamnya reformasi birokrasi, dan masih banyak yang lainnya.

Tapi hingga akan berakhirnya masa jabatan Jokowi-Jk sebagai presiden dan wakil presiden rakyat belum melihat realisasi dari janji politik mereka itu. Justru dulu yang dijanjikan tol laut namun yang direalisasikan adalah tol darat. Dulu katanya membangun dari desa tetapi banyak jalan-jalan desa yang malah seperti kubangan kerbau.

Barangkali semua hutang politik itu akan dibayarkan pada periode kedua ini. Namun Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar malah kuatir Jokowi akan lebih banyak utang politik di periode keduanya ini. Situasi HAM pun dikhawatirkan tidak mendapatkan tempat di pemerintah.

Lantas bagaimana? Ya, bagaimanapun Jokowi-Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dimenangkan oleh MK dan KPU secara legal, artinya diputuskan oleh para hakim. Lalu? Rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menerima itu sebagai kenyataan. Bahkan jika menolak presiden terpilih, Mahfud MD bilang melanggar hukum. Apa Anda mau ditangkap polisi gara-gara tidak mengakui Jokowi sebagai presiden? Nggak kan?

Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali mendukung pemerintah atau bergabung dengan barisan opisisi bila Anda seorang politisi. Namun bila sebagai rakyat maka salurkan aspirasi kita secara baik dan pada saluran yang sah. (*)