oleh

Usai PK Baiq Nuril Ditolak, Amnesti dan Grasi Jadi Bahasan, Ini Bedanya

-Nasional-55 views

ACEHSATU.COM – Upaya hukum amnesti dan grasi jadi pembahasan setelah peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril terdakwa kasus UU ITE ditolak Mahkamah Agung (MA). Pemberian amnesti dan grasi menjadi kewenangan presiden, namun ada perbedaannya.

DOK.detikcom/Baiq Nuril/Foto: Lamhot Aritonang

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, disebutkan grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Dengan kata lain, seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden adalah orang yang bersalah namun memohon pengampunan kepada kepala negara. Tindak pidana atau kesalahan orang itu tidak hilang tetapi pelaksanaan pidana seperti hukuman penjaranya saja yang diampuni.

Sedangkan amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam UU Darurat No 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi, disebutkan akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Amnesti juga bisa diberikan presiden kepada seseorang tanpa harus pengajuan terlebih dahulu.

“Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana,”bunyi Pasal 1 UU Darurat No 11/1954.

Kemudian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melaksanakan tugasnya untuk memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis. Hal ini diatur dalam Perpres No 24 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sekretariat Negara Pasal 47:

“Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabililitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal tersebut.

Sementara pada Pasal 14 UUD 1945 diatur mengenai pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan pihak lain.

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,” demikian bunyi ayat 1 dan 2 Pasal 14 UUD 1945.

Terkait PK yang ditolak MA, Baiq Nuril menuliskan curahan hati ke Presiden Jokowi. Baiq Nuril memohon agar Jokowi memberikan amnesti.

“Bapak Presiden, PK saya ditolak, saya memohon dan menagih janji bapak untuk memberikan amnesti karena hanya jalan ini satu-satunya harapan terakhir saya,” kata Baiq Nuril dikutip dari tulisan tangan dalam lembaran kertas, Sabtu (6/7/2019).

Pengacara Baiq Nuril, Joko Jumadi, menyebut tulisan tangan kliennya merupakan curahan hati setelah PK ditolak MA. Baiq Nuril tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

MA menolak PK yang diajukan Baiq Nuril karena dalam hukuman di tingkat kasasi dinilai tak terjadi kekhilafan pada putusan hakim. Dalam putusan MA, Baiq Nuril dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE.

Baiq Nuril dinyatakan terbukti bersalah mentransfer/mentransmisikan rekaman percakapannya dengan mantan atasannya berinisial M saat Baiq Nuril menjadi staf honorer di SMAN 7 Mataram.

Sementara itu, Baiq Nuril menegaskan merekam percakapan dengan bekas atasannya di SMAN 7 Mataram berinisial M untuk membela diri. M, disebut Baiq Nuril, kerap menelepon dirinya dan berbicara cabul. (*)

Komentar

Indeks Berita