Usai Diperiksa KPK, Kadis Perhub Aceh: Kami Tak Boleh Sampaikan Apa-Apa

Selain Junaidi, KPK juga akan memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan tahun 2019-2020, Muhammad Al Qadri dan Kepala ULP Aceh yaitu Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh tahun 2019, Irawan Pandu Negara.
KPK
Ilustrasi / Kapal Aceh Hebat (Foto: ANTARA FOTO/AMPELSA)

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi mengungkapkan dirinya tidak bisa menyampaikan apa-apa terkait penyilidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (25/10).

“Inikan masih penyelidikan, kami tidak boleh menyampaikan,” kata Junaidi kepada awak media, Senin (25/10).

Terkait apa saja yang ditanyai oleh KPK,  Junaidi mengatakan dirinya tidak boleh menjawabnya, karena itu ranahnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Ini masih ditanyai, apa-apa pertanyaannya mereka (KPK) yang bisa jawab, saya tidak boleh,” tutup Junaidi. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu kepala dinas dan sejumlah pejabat di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Senin (25/10).

Dari dokumen yang diperoleh AJNN, untuk hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi.

Selain Junaidi, KPK juga akan memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan tahun 2019-2020, Muhammad Al Qadri dan Kepala ULP Aceh yaitu Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh tahun 2019, Irawan Pandu Negara.

Tidak hanya itu, KPK juga akan memeriksa Plt Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh tahun 2019-2020, Sayid Azhary, dan Kasubag Konstruksi dan Konsultasi Biro PBJ Setda Aceh tahun 2019, Ivan Mirza serta Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh tahun 2019-2021, Khaerul.

Sementara itu, dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung BPKP Aceh, KPK juga akan memeriksa Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh tahun 2019, Azhariyanto, Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Eka Fristina Putri dan Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan, Bustaman.

Dalam pemeriksaan itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi dan 8 pejabat lainnya diminta untuk membawa dokumen berupa prin out mutasi rekening pribadi periode 2017-2021, fotocopy dokumen terkait pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3, fotocopy dokumen terkait rapat/pembahasan tentang perencanaan pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3.

Selain itu, KPK juga meminta sejumlah dokumen seperti fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan, fotocopy dokumen terkait RPJM Aceh tahun 2017-2022, fotocopy dokumen terkait pembahasan dan evaluasi Renja oleh Tim RKPA Bappeda Aceh, fotocopy dokumen terkait pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 serta fotocopy dokumen terkait proses lelang hingga pelaksanaan tender perencanaan dan pengawasan pengadaan kapal.