Urgensi Tabung Qardul Hasan Meunasah Gampoeng (TQH-MG)

Angka kemiskinan di Aceh masih cukup tinggi, BPS Aceh mencatat pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 15,32 persen (819 ribu orang).
Dr. Israk Ahmadsyah M.Ec., M.Sc.

Oleh Dr. Israk Ahmadsyah M.Ec., M.Sc

Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia” (Q.S. Al-Maidah:32)

Angka kemiskinan di Aceh masih cukup tinggi, BPS Aceh mencatat pada Maret 2019,  jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 15,32 persen (819 ribu orang).

Meski turun sebesar 0.33 poin setahun kemudian ke level 14,99 persen (814,91 ribu orang) pada Maret 2020, dengan ukuran garis kemiskinan Rp. 522.126,- per kapita, angka kemiskinan itu masih cukup tinggi.

Apalagi Aceh sempat tercatat sebagai provinsi termiskin di Sumatera (BPS Aceh, Januari 2020) dan posisi keenam secara nasional. Hal ini menunjukkan angka kemiskinan Aceh yang cukup merisaukan.

Dilihat dari sisi kemiskinan kota dan desa, angka kemiskinan desa masih cukup tinggi di mana mencapai 18,03% manakala kemiskinan kota 9,68% di akhir 2019. Kemiskinan di desa hampir dua kali lipat kemiskinan kota.

Tingginya angka kemiskinan desa (gampoeng) di Aceh memerlukan berbagai terobosan untuk membangkitkan perekonomian warga gampong.

Tentunya perlu adanya pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampoeng yang terus dibina. Salah satu yang menjadi instrument pengembangan usaha tersebut adanya modal usaha.

Jika ingin kita telusuri, ternyata, mereka-mereka yang tergolong miskin itu bisa jadi berasal dari jiran dan tetangga kita sendiri.

Fakta hari ini bahwa dalam setiap gampoeng, masih ditemukan anggota keluarga dalam kondisi dhaif atau lemah secara ekonomi, baik yang disebabkan keturunan maupun karena bencana atau faktor lainnya.

Lemahnya  finansial mereka ditakutkan  mempengaruhi tingkat aktivitas keagamaan mereka. Seperti yang dikhuatirkan Nabi SAW, bahwa kemiskinan atau kefakiran sangat dekat dengan kekufuran.

Sebagaimana kita ketahui, banyak warga miskin di pedesaan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menggerakkan usaha kecil mereka, karena itu diperlukan adanya sarana pemodalan selain adanya pelatihan wirausaha.

Tentunya tidak mudah bagi warga ini untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan akibat dari berbagai keterbatas yang ada seperti kemampuan literasi keuangan yang rendah, tidak memiliki agunan yang cukup sehingga mereka tersingkir dari lembaga keuangan (financial exclusion).

Sulit bagi mereka untuk meminjam dana itu ke bank, dan jikapun harus ke pegadaian, setidaknya mereka tetap harus memiliki barang bernilai yang bisa digadaikan.

Berbagai upaya tentu sudah dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat miskin.

Dalam rangka membantu upaya pengentasan kemiskinan di gampoeng ini, penulis mencoba mengusulkan satu usulan yang bisa dilakukan oleh aparatur desa (gampoeng untuk istilah di Aceh) dengan mewujudkan Tabung Qardul Hasan – Meunasah Gampoeng (TQH-MG). 

Apa dan Bagaimana TQH-MG

Gampoeng adalah wilayah terkecil dari sebuah pemerintahan. Secara struktur pemerintahan, maka Gampoeng dinakhodai oleh seorang pemimpin bernama Geuchik (Kepala Desa – Kades).

Di setiap gampoeng, biasanya ada sebuah meunasah yang menjadi tempat warga untuk menunaikan ibadah shalat berjamaah. Terkadang di gampoeng itu ada meunasah yang juga berfungsi sebagai mesjid (untuk satu mukim-kumpulan beberapa desa).

Pada meunasah gampoeng inilah program Tabung Qardul Hasan diterapkan. Hal ini mengingat fungsi meunasah Gampoeng yang bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan kebijakan gampoeng.

Ketiadaan tempat yang memadai bagi warga gampoeng untuk mendiksusikan hal-hal yang berkaitan dengan gampoeng, maka tempat musyawarah umumnya dilakukan di meunasah. Selain, itu, meunasah juga bisa dijadikan sebagai pusat untuk menggerakkan ekonomi ummat.

Mekanisme Pendanaan

Adapun mekanisme pendanaan, sumber dana TQH-MG berasal dari empat kategori, yaitu (i) dana Simpanan Qardul Hasan (SQH), (ii) infaq (hibah/grant) orang lain diluar dari warga (iii) ‘Celeng TQH-MG’, (iv) biaya ril adminsitrasi bagi peminjam. 

Yang pertama; dana yang berasal dari Simpanan Qardul Hasan (SQH). Dana ini merupakan sisihan dari dana tabungan setiap keluarga yang mampu dan mau berbagi. Setiap keluarga yang mampu secara finansial biasanya memiliki dana tabungan dalam bentuk kas, selain investasi dalam bentuk deposito, rumah, gedung, tanah atau lainnya.

Dari dana tabungan inilah sebagian kecilnya dialihkan ke SQH. Selama ini, katakanlah dana tabungan yang ada disimpan seluruhnya di Bank dengan maksud untuk investasi atau berjaga-jaga.

Dari total dana simpanan ini, diharapkan, sebagiannya disisihkan dalam bentuk ‘ihsan’ dengan cara mengalihkannya pada SQH.

Karena dana SQH ini tidak bertambah kepada pemiliknya (tidak ada bagi hasil), maka disarankan dana yang diperuntukkan untuk mengisi TQH-MG ini berasal dari 10%-20% dana tabungan yang dimiliki oleh warga yang ingin terlibat sebagai donatur.

Artinya, masing-masing donatur masih menyimpan dana tabungannya sebesar 80-90%  untuk keperluan pribadinya, apakah untuk tabungan, investasi, atau berjaga-jaga saat dibutuhkan.

Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tabungan sebesar Rp.100 juta, maka ia bisa mengalihkannya ke SQH sebesar Rp.10-20 juta (10-20%).

Jika ada warga lain yang juga melakukan hal yang sama, maka dana yang terkumpul ini sudah bisa menggerakkan ekonomi mikro anggota masyarakat gampoeng yang lemah secara ekonomi.

Adapun dana yang diserahkan dalam SQH ini diupayakan sebaik mungkin untuk tidak ditarik kecuali kondisi keuangan sang donatur dalam keadaan cukup kritis.

Artinya, mesti dana ini tidak bersifat hibah karena si pemilik dana masih bisa mengklaim saat ia benar-benar membutuhkan, namun diupayakan agar dana itu tidak menjadi prioritas penggunaan sehingga dana tersebut bisa bergulir kepada warga lain yang membutuhkan.  

Adapun sumber kedua adalah dana yang berasal dari sedekah (hibah atau grant) baik dari warga atau jamaah lain yang singgah di Meunasah gampoeng tersebut.  

Dana ini bersifat sedekah, atau hadiah, sehingga si pemberi dana tidak memiliki niat untuk mengambilnya kembali.

Sumber ini didapat dari mereka-mereka yang ingin beramal dalam rangka membantu saudaranya untuk mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan.

Dana ini diserahkan ke pengelola, untuk selanjutnya menjadi modal tambahan (additional capital) yang digunakan dalam penyaluran dana SQH kepada warga miskin  yang dianggap layak.

Sumber dana ketiga adalah ‘celeng TQH’ atau dikenal dengan charity box. Celeng ini disediakan bagi para peserta yang telah mendapatkan bantuan dana TQH-MG.

Bagi mereka yang mendapatkan bantuan dana TQH-MG ini, sepantasnyalah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT untuk ikut serta ikhlas dalam memberikan infaq, khususnya pada hari-hari di mana usaha mereka mendapatkan keuntungan.

Sifatnya sukarela, sehingga tidak ada paksaan, dan tidak ada ukuran yang ditetapkan. Ini hanyalah menjadikan rasa syukur bagi si penerima, sehingga mereka juga berpeluang untuk ikut serta dalam proses peningkatan modal TQH-MG.

Sebagai contoh, si A mendapatkan bantuan dana TQH-MG untuk memperlancar usaha perbengkelan. Si A merasa bahwa penambahan modal dari dana TQH-MG ini sangat membantu karena ketiadaan beban tambahan berupa bunga.

Ketika usahanya lancar dan menunjukkan keuntungan, maka wajar sekali kalau ia ikut berbagi sedikit atas ‘profit’ yang ia dapatkan.

Dana celeng ini selanjutkan akan dikutip oleh pengelola dan dicatat sebagai dana infaq dan dimasukkan dalam kategori grant yang selanjutnya menjadi dana pengembangan modal kerja.

Pengalaman Akhuwat, sebuah lembaga keuangan mikro di Pakistan, ternyata, dana hasil celeng (charity box) yang diletakkan pada setiap tempat usaha para penerima pembiayaan qardul hasan itu melebihi dari kadar bunga yang ada, namun bedanya ini diberikan atas dasar keikhlasan, dan dana ini bisa menutup biaya operasional lembaga.

Sumber dana keempat, adalah dari biaya administrasi bagi para peminjam. Ini bukan biaya yang disandarkan pada jumlah dana yang dipinjam, namun, biaya ini dikenakan bagi memotivasi si penerima bantuan untuk mengembalikan pinjamannya tepat waktu.

Dana ini akan digunakan bagi membantu menutupi biaya operasional saat pengelola harus menjemput cicilan mingguan atau bulanan.

Biaya administrasi ini tidak ditentukan dalam bentuk persentase atas dana pinjaman demi menghindari riba.

Namun, biaya ini ditetapkan atas dasar kalkulasi kekerapan sang pengelola untuk menjemput cicilan dan jarak yang harus ditempuh untuk pengambilan cicilan tersebut.

Selain itu, dana ini juga dimaksudkan untuk pembelian buku catatan khusus bagi masing-masing penerima dan fasilitas lainnya.

Adapun untuk pendampingan dan training peningkatan skill atau keahlian, maka sebaiknya pengelola mampu menjalinkan kerjasama atau bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Mekanisme Penyaluran dana TQH-MG

Dana TQH-MG yang telah terkumpul, tentunya dicatat dan dikelola oleh pengelola yang dipercayakan oleh BKM.

Perlu diangkat pengelola yang bersedia untuk bekerja dengan ikhlas, tidak mengharapkan gaji atau tunjangan, kecuali dana yang dikeluarkan dalam proses penarikan cicilan, atau saat pendampingan.

Ada baiknya membuka akun bank syariah, sebelum proses penyaluran dana dilaksanakan.

Pengelola selanjutnya membuat rapat rutin, untuk menentukan jumlah dana yang bisa disalurkan, jangka waktu, proses pencicilan dan menentukan syarat-syarat bagi calon seleksi peminjam dari sisi akhlak, jenis usaha, dan hal lain yang dirasakan perlu.

Tentukan syarat bahwa peminjam harus amanah untuk memulangkannya.

Dalam penyalurannya, maka ada beberapa kaedah yang bisa diterapkan agar tingkat pengembalian dana ini tinggi.

Pertama, agar si peminjam lebih amanah, dana qardul hasan itu diberikan didepan jamaah, seperti setelah shalat Jum’at, sehingga disaksikan oleh banyak masyarakat agar ada tanggung jawab moral untuk mengembalikan, sehingga memunculkan ‘moral collateral’ bagi para pengguna dana untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamkannya.

Moral collateral ini berbeda dengan social collateral seperti yang diterapkan oleh Grameen Bank Bangladesh di mana dana diberikan kepada sekumpulan orang, di saat ada nasabah yang gagal bayar, maka anggota sekeompoknya yang menutup kekurangan itu.

Moral collateral meski abstrak, namun jika dilanggar maka sangksinya bisa merugikan peminjam dana dalam jangka panjang.

Kedua, setelah pencairan dana, maka tugas berikutnya adalah mendampingi dan menarik cicilan dari peminjam dana TQH-MG.

Penarikan dilakukan sesuai kesepakatan, baik itu perminggu, atau perbulan. Perminggu mungkin lebih baik, karena lebih fleksibel.

Ketiga, adakan pegajian mingguan secara rutin yang diikuti oleh penerima pinjaman dan juga masyarakat lainnya.

Pengajian rutin ini untuk meningkatkan keimananan sehingga memunculkan kesadaran yang optima dari peminjam untuk memulangkan dana pinjaman itu sesuai dengan kesepakatan.

Sudah menjadi adat gampoeng, ramai yang tidak bekerja atau membuka usaha mereka pada hari Jum’at.

Dengan demikian, pada hari Jum’at inilah diadakan pengajian untuk memperkuat keimanan para pengelola dan para penerima bantuan dana.

Hal ini diyakini akan memperkuat ikatan batin seseorang terhadap Tuhannya sehingga lembaga tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk memantau para penerima dana.

Pengelola ikut mencatat setiap pembayaran cicilan, jumlah hutang tersisa pada hari pengumpulan dana tersebut.

Kelebihan dan TQH-MG

Di antara kelebihan dana TQH-MG ini dibandingkan dengan dana lainnya seperti rentenir atau bank, pertama, ia mengeratkan tali silaturrahmi sesama keluarga serta meningkatkan kepedulian keluarga yang berada kepada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan sekaligus memberdayakannya.

Ini sudah sesuai dengan sabda Nabi bahwa sedekah terbaik adalah untuk keluarganya.

Kedua, karena sedesa, maka kemungkinan mendapatkan informasi yang lengkap tentang prilaku calon penerima dana tidak menjadi kendala. Keterikatan warga yang ada telah sangat membantu, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan informasi atau salah memilih calon (asymmetric information/adverse selection).

Sehingga diharapkan dana yang dikembalikan akan sempurna dan tidak terjadi ‘default’ apalagi penghilangan dana.

Ketiga, dana ini menghilangkan beban dari beratnya bunga rentenir sekiranya warga yang dhaif ini sebelumnya meminjam dari rentenir, sekaligus membebaskannya dari ‘riba’.

Keempat, dana ini tidak memerlukan jaminan harta (collateral) tapi cukup ‘trust’ atau kepercayaan yang diberikan warga gampoeng.

Trust ini dirasakan cukup ampuh, karena bagi para anggota yang curang (moral hazard), maka ia akan mendapatkan sanksi yang lebih berat, yaitu dikucilkan dari warga gampoeng.

Penekanan dana TQH-MG bukan pada jumlah orang yang harus dibantu, tapi pada keberhasilan dalam mengangkat harkat dan martabat keluarga yang dalam keadaan dhaif.

Terakhir, bahwa dana TQH-MG dalam rangka penguatan sesama, yang pelaksanaanya akan menjadi amal ibadah bagi mereka-meraka yang terlibat.

Tentunya ganjaran ‘ridha’ dari Allah SWT menjadi motivasi terbesar, Allah menegaskan: “Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia” (Q.S. Al-Maidah:32).

Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada kita “bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain”. Diharapakan dengan terbentuknya  TQH-MG di sebuah gampoeng, maka tabung ini mampu digunakan untuk membantu warga yang lemah secara ekonomi untuk membuka usaha kecil.

Apalagi jika kemudian TQH-MQ ini dihubungkan dengan program pemberdayaan daerah, atau dihubungkan dengan program-program sosial dari lembaga keuangan syariah semisal Bank Umum Syariah, BPRS atau lembaga keuangan syariah lainnya. ‘Wallahu’alam’. (*)

Penulis adalah dosen pada  prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Wakil Ketua Umum Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Aceh dan Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Aceh.


[*]