https://acehsatu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-ca78e0025ec30038b1f804938a108109-ff-IMG-20240402-WA0003.jpg

Berita Lainnya

https://acehsatu.com/wp-content/uploads/fluentform/ff-c926ea740f30a093883f895c1586ddc8-ff-IMG-20240402-WA0004.jpg

Hukum

Politik

UIN Ar-Raniry
Foto Istimewa

ACEHSATU.COM | JEMBER –  Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kepercayaan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry untuk mengevaluasi dan memonitoring putusan-putusan  tentang undang-undang perkawinan dan otonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam FGD rutin Monitoring dan Evakuasi korban Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Sabtu (24/4).

Prof Muhammad Sidiq, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang hadir dalam FGD tersebut mengatakan, kepercayaan yang diberikan MK kepada Ar-Raniry tidak lepas dari  terakreditasinya 4 prodi dengan nilai A di Fakultas tersebut.

"Terakreditasinya empat prodi di Fakultas Syariah dan Hukum telah berpengaruh terhadap kepercayaan institusi negara kepada UIN Ar-Raniry," kata Muhammad Sidiq.

Menanggapi kepercayaan MK kepada kampus tersebut, Rektor UIN Ar-Raniry, Prof.Warul Walidin, mengatakan, melalui Program Akademik Bermutu (Pratu), UIN Ar-Raniry telah melakukan integrasi keilmuan, dengan melakukan kajian mendalam dalam konteks konstitusi dan putusan-putusan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.

FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kegiatan tahunan MK, bertujuan untuk menghasilkan putusan-putusan berkualitas, melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi”  pungkas Sekjend Mahkamah Konstitusi ini.

UIN Ar-Raniry
Foto Istimewa

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Ar-Raniry, Assoc.Prof.Gunawan Adnan, secara terpisah menyebutkan pihaknya mengutus Prof.Muhammad Siddiq Armia, sebagai narasumber ahli, mengingat kepakaran beliau dalam kajian Mahkamah Konstitusi, dan telah pernah melakukan kajian komparasi di Mahkamah Konstitusi Jerman.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen MK, Prof.Dr.Guntur Hamzah, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham), Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng (Rektor Universitas Jember), Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil (UIN KH Ahmad Shiddiq Jember), Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. (Universitas Sebelas Maret), Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. (Universitas Trunojoyo), dan dosen-dosen pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dari seluruh Indonesia. (*)