oleh

Tuntut Penyelesaian Penyerobotan Lahan, Warga Paya Sikameh Datangi DPRK Bireuen

DPRK Bireuen saat menerima perwakilan warga kawasan Paya Sikameh, Peudada yang menuntut penyelesaian kasus penyorobatan lahan, Senin (19/4/2016). | ACEHSATU.COM/ TARMIZI A GANI
DPRK Bireuen saat menerima perwakilan warga kawasan Paya Sikameh, Peudada yang menuntut penyelesaian kasus penyorobatan lahan, Senin (19/4/2016). | ACEHSATU.COM/ TARMIZI A GANI

Laporan Tarmizi A. Gani

ACEHSATU.COM, BIREUEN Tiga orang perwakilan warga Desa Tanjong Selamat dan Desa Jaba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen mendatangi DPRK Bireuen menuntut penyelesaian penyerobotan lahan di kawasan waduk Paya Sikameh, Senin (18/4/2016).

Ketiga perwakilan warga tersebut, yaitu Budiyah Ali, Anwar Daud serta M Yusuf Abdullah diterima langsung oleh ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad SE, didampingi Wakil Ketua DPRK, Muhammad Arif dan Athailah di ruangan rapat.

Warga menuntut kejelasan terhadap penyerobotan lahan milik warga pada saat pelebaran waduk Paya Sikameh oleh pemerintah setempat.

“Kerena sejauh ini pemerintah daerah dinilai belum melakukan ganti rugi terhadap kepemilikan lahan. Bahkan saat pembangunan pelebaran waduk tersebut tidak pernah dilakukan musyawarah,” kata Budiyah Ali.

Disebutkan Budiyah Ali, dari sejumlah lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk tersebut, sebagian besar merupakan lahan sawah milik masyarakat dan telah mempunyai akta kepemilikan. Persoalan tersebut juga pernah dilaporkan ke lembaga wakil rakyat termasuk menyerahkan berkas kepemilikan lahan.

“Dulu areal waduk Paya Sikemeh itu seluruhnya hanya 5 hektar, tapi sekarang Paya Sikameh itu sudah menjadi 18.5 hektar. Sehingga sudah melebihi dari dasar waduk,” ungkapnya.

Bila tidak dituntaskan, sebut Budiyah Ali,  maka dirinya bersama warga pemilik lahan akan melakukan demo besar-besaran ke DPRK Bireuen.

Hal yang sama juga diutarakan mantan perangkat desa di kawasan pembangunan waduk, Anwar Daud. Menurut Anwar, penyorobontan lahan sudah terjadi sejak dimulainya pelebaran waduk pada 2013 lalu.

“Kedatangan saya ke DPRK ini (untuk) menperjelas titik dasar tanah. Karena saya adalah mantan geuchik dasar disana, sehingga saya tahu persis kondisi lahan kawasan Paya Sikameh,” terangnya.

Warga juga meluruskan soal kabar yang menyebut bahwa tanah itu sudah pernah diwakaf pemiliknya untuk digunakan sebagai lahan pembangunan waduk sebagai informasi yang keliru.

Wakil Ketua DPRK Bireuen, Athaillah berjanji akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan warga. Dia memastikan pihaknya akan segera menempuh upaya bijak, termasuk memanggil pihak terkait di pemerintah setempat

“Kalaupun harus diganti rugi, maka pemerintah daerah wajib membayarnya, karena itu bukan uang pemerintah daerah atau uang dewan, tapi dana negara,” tandasnya.(*)

Komentar

Indeks Berita