Tumbangkan Pohon Kecurangan Sebagai Prasyarat Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama

Oleh : Dr. Zainuddin, SE., M. Si.

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan  entitas atau negara atau daerah dan menguntungkan pelakunya atau menguntungkan kelompoknya.

Oleh sebab itu, fraud bukan saja dapat merugikan negara atau entitas melainkan dapat membuat petaka ekonomi secara umum hingga mengganggu kestabilan ekonomi sebuah Negara atau entitas.

Ada berbagai macam bentuk kecurangan dan salah satunya adalah korupsi.

Korupsi adalah tindakan ini banyak terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya masih lemah dan tata kelola belum baik. Fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para oknum bekerja sama menikmati keuntungan (namun sekaran relatif sudah bisa diteksi di Indonesia dengan adanya satu badan anti rasuah yaitu KPK).

Pola korupsi itu sendiri termasuk menyalahgunakan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang tahun 2014 hingga 2019 terjadi kasus korupsi sebanyak 105 kasus yang melibatkan petinggi daerah (sumber; tribunnews.com). Dan kerugian Negara akibat korupsi pada tahun 2018 sebesar Rp 9,29 triliyun rilis ICW pada tanggal 28/4/2019 (sumber; Kompas.com).

Kemudian, kecurangan juga terjadi ditingkat desa atas alokasi dana desa. Dimana pemerintah telah mengelontarkan dana desa sejak tahun 2015 dan tidak luput dari kecurangan korupsi.

Menurut ICW terjadi kasus korupsi dana desa sebanyak 252 kasus sepanjang tahun 2015-2018, jumlah tersebut diketahui rata-rata meningkat setiap tahunnya, dari 22 kasus pada 2015 dan 48 kasus pada 2016, meningkat pada 2017 menjadi 98 kasus dan 2018 menjadi  96 kasus (sumber; Republika.co.id). kemudian, ICW mencatat ada 46 kasus korupsi dana desa dengan kerugian Negara mencapai Rp 32,3 milyar (sumber; Kompas.com).

Selanjutnya, KPK berhasil mengembalikan uang Negara sepanjang tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp 1,5 triliyun dan dapat dilihat gambar berikut ini;

Berdasarkan data-data sebelumnya (walaupun tidak lengkap) sebagai ilustrasi contoh dahsyatnya kecurangan yang terjadi di Republik ini, maka dapat dijelaskan dalam perspektif ekonomi adalah kecurangan itu bagian yang tak terpisahkan dari mencuri atau merampas sumber daya ekonomi untuk kemaslahatan publik untuk kepentingan individu atau kelompok.

Sehingga, dampak dari itu semua akan mengakibatkan cita-cita pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat sulit tercapai alias kemiskinan akan sangat sulit dituntaskan. Ilustrasi tadi hanya bagian terkecil kecurangan (fraud) di area publik, belum lagi fraud yang terjadi di dunia usaha baik dari BUMN maupun swasta.

Kecurangan di BUMN, seperti yang dilakukan oleh maskapai PT. Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018, saat itu laporan keuangan mencatat laba sebesar US$ 5 juta atau Rp 70,02 miliar padahal setelah ada penyesuaian pencatatan ternyata BUMN tersebut merugi sebesar US$ 175 jut atau Rp 2,45 triliun (kurs Rp 14.004/US$). Dan yang sangat (sumber; CNBC Indonesia), dan termasuk fraud di asuransi plat merah jiwasraya yang diduga terjadi fraud diduga merukan negara sebesar Rp 13,7 triliun (sumber; Tribunnews.com).

Praktik fraud dalam pelayanan publik (pemerintahaan) ditinjsu dari bergabagi sisi sungguh sangat membahayakan, karena apabila satu kecurangan telah diperbuat maka akan tercipta kecurangan-kecurangan lainnya.

Fraud itu sendiri bisa kita ilustrasikan ibarat sebatang pohon, dan pohon tersebut mulai dari akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga dan buahnya semuanya curang.

Dengan demikian, bila fraud terjadi dalam satu organisasi, baik Negara, daerah maupun organisasi bisnis maka sipelaku akan terus memiliki orientasi berbuat curang atau sekali korupsi bakal ada korupsi – korupsi berikutnya, dan begitu juga sekali menerima suap/menyuap maka akan terjadi kembali pada waktu berikutnya karena memang kecurangan itu ibarat kecanduan.

Dengan demikian, tak banyak yang bisa kita harapkan bila kecurangan sudah merajalela disuatu Negara atau daerah dalam rangka mencapai kemakmuran atau penegentasan kemiskinan, walaupun di Negara atau daerah tersebut tersedia sumber daya alam yang mumpuni dan dana yang relative besar.

Oleh sebab itu, bila kita ingin mencapai kemakmuran dan pengentasan kemiskinan berjalan cepat mau tidak mau harus dilakukan penebangan secara serentak pohon kecurangan (fraud) ditengah-tengah masyarakat.

Ikhtiar kearah pemusnahan pohon kecurangan sebenarnya sudah ada, karena pada dasarnya instrumen hukum dan lembaga penegakan hukum sudah memadai akan tetapi nilai-nilai ditengah masyarakat belum signifikan menjauhi dan bahkan membenci pelaku kecurangan, atau dengan kata lain masyarakat belum begitu menolak pada perkara kecurangan itu sendiri.

Seperti misalnya masih ada sebagian masyarakat kadang-kadang mengambil untung dari pelaku kecurangan itu sendiri (maaf, seperti tim pendukung yang tersangkut kasus), dan apabila ini terus terjadi maka kecurangan itu dianggap hal yang lumrah terjadi, jika itu terjadi secara berlanjut berarati kita hidup dalam nuansa kecurangan.

Pada akhirnya, kita harus memiliki komitmen bersama untuk membersikan pohon kecurangan ditengah-tengah masyarakat jika ingin hidup berlanjut dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dan ini bisa dimulai dari pribadi, keluarga, masyarakat kelompok kecil dan daerah hingga Negara agar hindari sebisa mungkin berpraktik curang.

Dan kita doakan agar yang Maha Kuasa membakar pohon kecurangan yang ada di negeri ini seperti api membakar ilalang dimusim kemarau agar rakyat negeri yang merupakan populasi muslim terbesar di dunia bisa hidup dalam suasana kemakmuran dan kesejateraan. Doa kita tetap semoga covid-19 lekas Allah cabut pertiwi, agar kita hidup seperti sedia kala. Amiin. (*)

Penulis: Pengamat Ekonomi dan Kebjikan Publik Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh