Tudingan Qanun LKS Keliru Karena Gagal Paham

Agar YARA menjadi lembaga kredibel yang dihormati di seluruh Aceh, maka ketika YARA mengomentari ranah isu yang bukan bidangnya, maka YARA hendaknya belajar dulu.
  • M. Shabri Abd. Majid adalah Profesor Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsyiah, dan Sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) DPW Aceh.

Semangat YARA mengkritisi implementasi Qanun No. 11 Tahun 20018 tentang LKS yang mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh beroperasi sepenuhnya sesuai syariah patut diajungi jempol jari dan bahkan kaki.

Setelah menuding Qanun LKS bertentangan dengan konstitusi, menghambat pembangunan, dan bahkan melanggar hak asasi kaum non-Muslim di Aceh, YARA tidak kehilangan akal.

Kini Ketua YARA, Safaruddin SH, menggugat keabsahan Qanun LKS dengan mengklaim bahwa ianya tidak dijabarkan sesuai dengan Qanun  No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

YARA menghimbau Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Aceh agar tidak salah menafsirkan penjabaran Pasal 21, Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang kemudian dituangkan dalam Qanun LKS.

YARA mengklaim bahwa bunyi Pasal 21 Ayat (1): Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, dan Ayat (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS) telah keliru dijabarkan dalam Qanun LKS.

Karena Qanun LKS telah mewajibkan semua lembaga keuangan beroperasi sepenuhnya secara syariah di Aceh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, yaitu pada tahun 2021.

Komentar YARA sangat cerdas, tetapi di mata masyarakat awam.

Namun, sayangnya, komentar YARA terkesan konyol di mata Kepala BI dan OJK Perwakilan Aceh yang YARA himbau agar tidak salah menafsirkan Qanun No. 8/2014 dan No. 11/2018.

Himbauan YARA terkesan seperti mengajar itik berenang.

BI dan OJK Perwakilan Aceh yang turut terlibat dalam menuangkan buah pikiran dan merestui Qanun tersebut rasanya tidak masuk akal bila dikatakan keliru dalam menafsirkannya.

Lebih-lebih lagi jika pernyataan YARA tentang kekeliruan penjabaran Qanun No. 8/2014 ke dalam Qanun No. 11/2018 di dengar pakar hukum ekonomi Islam, malah menganggap komentar YARA seperti seseorang yang sedang membuang angin yang sangat busuk dan membusukkan.

Menuding dan sok menggurui, tapi tanpa memiliki pengetahuan memadai tentang hukum ekonomi syariah. Bagaikan Tong Kosong yang Sangat Nyaring Bunyinya. 

Jika YARA lebih arif dan objektif, penyusunan Qanun LKS memang merupakan penjabaran dari Qanun No. 8/2014. 

Qanun No. 8/2014 hanya mengatur secara umum pelaksanaan syariah dari sisi muamalah, di samping mengatur aspek aqidah dan akhlak.

Maka sangat wajar, jika Qanun LKS diundangkan untuk memberi penjelasan lebih rinci pelaksanaan syariah dari aspek muamalah, khususnya tentang LKS.

Maka secara logika pasti substansi Qanun LKS sepenuhnya mengacu dan tidak lari dari Qanun No. 8/2014.

Yang pasti kedua Qanun ini merupakan turunan dari dan tidak bertentangan dengan perundangan-undangan yang levelnya lebih tinggi, yaitu UU No.44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan kata lain, jika kita menanam pohon jambu, tidak mungkin berdahan sirsak, berbunga mangga, dan berbuah durian.

Seorang professional dan amanah yang menanam pohon jambu dan bebas dari prilaku pencangkokan, maka semuanya akan melahirkan jambu, mulai dari pohon, dahan, daun, bunga, buah, dan semuanya jambu.

Begitu juga ketika Qanun LKS disusun, ianya adalah mengacu pada perundang-undangan sebelumnya.

Seharusnya, sebagai lembaga advokasi rakyat, YARA ketika mengeluarkan pernyataannya tidak malah membingungkan rakyat.

Agar YARA menjadi lembaga kredibel yang dihormati di seluruh Aceh, maka ketika YARA mengomentari ranah isu yang bukan bidangnya, maka YARA hendaknya belajar dulu.

Jika YARA malu bertanya, maka akan sesat dalam berkomentar.

Sesat YARA sendiri tidak masalah, tapi ketika pernyataan itu sengaja dipublikasi ke media massa dan menyesatkan banyak orang, maka akan merusak reputasi YARA sendiri.

YARA malah dituding sebagai lembaga pencari sensasi dan pemburu panggung.

Ketika YARA berkomentar tentang LKS, khususnya perbankan syariah, seharusnya YARA harus mengenal terlebih perbankan syariah.

Bank Syariah ada yang berbentuk Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS adalah lembaga perbankan yang mulai dari induk, cabang, perwakilan, dan unitnya beroperasi sesuai dengan syariah, seperti Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat, BSM, BRIS, dan BNIS.

Atau dengan kata lain, BUS itu berbapak syariah, anak syariah, cucu-cicit juga syariah. Sedangkan UUS adalah bank yang induknya tidak syariah, namun cabangnya beroperasi sesuai syariah dan pengelolaannya terpisah dari induknya.

Contoh UUS Bank Danamon, BTN, BII, CIMB, dan Bank Permata. Dengan kata lain, UUS itu seperti seorang anak yang sudah masuk Islam, tapi bapaknya masih kafir.

Andaikata YARA memahami dengan terang benderang perbedaan antara BUS dan UUS, maka pasti YARA tidak akan berkesimpulan terjadi salah penjabaran Qanun No. 8/2014 ke dalam Qanun LKS.

Qanun No.8/2014,  Pasal 21 Ayat (1): Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, bermakana bahwa lembaga perbankan yang akan beroperasi di Aceh dapat berbentuk BUS atau UUS yang operasionalnya berbasis syariah.

Sedangkan Ayat (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS), bermaksud bahwa Bank Umum Konvensional yang telah ada di Aceh harus membuka UUS.

Ini contohnya, seperti Bank Danamon, BTN, BII, CIMB, Bank Permata, dan Bank Sinarmas yang induknya konvensional berpusat di Jakarta, maka agar dapat terus beroperasi di Aceh bank konvensional ini harus membuka UUS di Aceh.

Jika YARA juga belum yakin dengan penjelasan di atas, maka YARA yang memiliki seorang Ketua yang bergelar SH (Sarjana Hukum), seharusnya ketika membaca Qanun, termasuk Qanun LKS jangan hanya membaca sebagian pasal dan ayat, namun mengabaikan pasal dan ayat yang lain.

Qanun No. Qanun No.8/2014, Pasal 21, Ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Ketentuan lanjutan yang disebutkan dalam ayat ini sudahpun diatur dalam Qanun LKS. Maka ketika Qanun LKS diundangkan, subtansi Qanun No. 8/2014 sepenuhnya dijelaskan dalam Qanun LKS. 

Kita sangat apresiasi terhadap komentar YARA yang berniat menjadikan Aceh lebih maju, namun hendaknya komentar itu bersifat konstruktif, bukan malah destruktif.

Kita sangat berharap agar YARA tidak banya semakin bijak, arif, cerdas, dan kritis, namun komentarnya juga mengandungi nilai-nilai kebenaran.

Hendaknya YARA harus lebih hati-hati dan mempelajari dulu duduk perkara sebelum mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Sehingga tidak terkesan Asal Bunyi (Asbun).

Andaikata YARA memang ingin berkontribusi untuk kemajuan Aceh, sudah saatnya YARA berhenti mengeluarkan pernyataan sesat dan menyesatkan.

Ayo YARA, ajak BI dan OJK Perwakilan Aceh, DPRA,  Praktisi Bank Syariah, Pelaku Bisnis, Tokoh Masyarakat Aceh, Akademisi Ekonomi Syariah, dan komponen masyarakat Aceh lainnya untuk duduk bersama, bermusyawarahlah (wa syawirhum fil amri) dan bertabayunlah (fatabayyanu) untuk secara bersama-sama merumuskan solusi membangun Aceh.