Tsunami Covid-19 Menerjang Aceh, Angka Kematian Lebih Tinggi dari Nasional

Tren kasus Covid-19 paska lebaran Idul Fitri 1442 H ditengarai terjadi peningkatan luar biasa. Jumlah kasus penderita terinfeksi virus tersebut di Provinsi Aceh terjadi lombatan hingga ratusan persen.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Tren kasus Covid-19 paska lebaran Idul Fitri 1442 H ditengarai terjadi peningkatan luar biasa. Jumlah kasus penderita terinfeksi virus tersebut di Provinsi Aceh terjadi lombatan hingga ratusan persen.

Salah satu penyebab peningkatan pesat angka terkonfirmasi Covid-19 diduga karena adanya pergerakan orang dari daerah suspek ke daerah lain dan terjadinya kerumunan manusia dalam skala besar tanpa mengindahkan protkes secara ketat.

Gelombang peningkatan kasus Covid-19 di bumi Iskandar Muda dapat diibaratkan seperti tsunami yang pernah menerjang Aceh pada 2004 lalu. Dimana ratusan ribu orang meninggal dunia secara tiba-tiba.

Dari situs resmi Pemerintah Aceh merilis jumlah kasus yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 13.581 kasus per Selasa, 25 Mei 2021 meningkat 185 kasus dari hari sebelumnya, dan yang sembuh 11.082 dengan jumlah kematian 552 atau 4,06 persen.

Sementara kasus secara nasional berdasarkan data yang dipublikasi worldometers.info per Rabu, 26 Mei 2021 jumlah kasus positif mencapai 1.786.187 dengan kesembuhan 1.642.074 kasus, dan tingkat kematian mencapai 2,8 persen.

Bila kita melihat data di atas ternyata tingkat kasus yang meninggal (kematian) di Aceh mencapai 4,06 persen atau lebih tinggi dari nasional yang hanya 2,8 persen.

Meskipun jumlah penderita yang sembuh juga baik yaitu 82 persen namun masih kalah secara nasional yang mencapai 91,93 persen.

Fenomena ini mesti menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota terlebih yang masuk zona merah atau tingkat penularan paling tinggi seperti Aceh Utara, Lhokseumawe, Banda Aceh dan Aceh Besar.

Gubernur Aceh tidak cukup hanya memiliki semangat saja dalam mengatasi pandemi ini tanpa disertai dengan kesungguhan yang benar-benar serius termasuk dalam menggunakan anggaran tepat sasaran.

Pengalaman publik selama setahun belakangan melihat jumlah anggaran daerah yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 sangat besar jumlahnya.

Bahkan beberapa lembaga vertikal juga kecipratan milyaran rupiah dana bersumber APBA untuk Covid-19. Namun sayangnya dana tersebut dipergunakan bukan pada sasaran yang sebenarnya alias tidak tepat sasaran.

Temuan BPK RI perwakilan Aceh yang telah melakukan audit atas laporan lembaga-lembaga vertikal itu menjadi bukti yang cukup jelas untuk menunjukkan penyimpangan penggunaan anggaran Covid-19 tersebut.

Salah satu media online yang konsen pada bidang pencegahan korupsi di Aceh menurunkan berita Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2020, terkait pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk kegiatan penanganan Covid-19 di instansi vertikal ini, yang menurut BPK RI tidak sesuai ketentuan.

Lembaga yang diduga menikmati dana segar tersebut yang sejatinya mengawasi uang negara agar tidak bocor namun malah sebaliknya. Justru menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak relevan dengan program penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

Ini baru satu contoh saja. Masih banyak kasus penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab termasuk dilingkungan pemerintah sendiri.

Potret buruknya langkah pemerintah untuk melindungi warganya dari ancaman Covid-19 tercermin pula pada program refokusing sejumlah anggaran yang hingga saat ini tidak jelas penggunaannya. Dan tidak ada laporan pertanggungjawaban publik.

Termasuk program bagi-bagi masker, tempat cuci tangan, kegiatan edukasi dan kampanye pencegahan Covid-19 telah berubah menjadi proyek bagi oknum untuk meraup keuntungan.

Terbukti, kini persoalan pengadaan masker yang menghabiskan milyaran rupiah uang rakyat Aceh mulai terkuak dan tercium adanya aroma kuat korupsi, termasuk pengadaan wastafel cuci tangan di sekolah-sekolah yang menuai banyak masalah.

Di dinas teknis sendiri (SKPA) banyak yang turut mencicipi manisnya dana Covid ini dengan beragam modus, namun pada umumnya dengan modus SPPD fiktif dengan tugas Gebrak Masker Aceh.

Melihat betapa riskan dan jeleknya manajemen pemangku kepentingan dalam mengantisipasi ledakan penularan virus covid ini, maka wajar bila rakyat akhirnya mengambil sikap sendiri untuk menyelamatkan diri.

Rakyat sudah bosan dan lelah dengan pidato pemerintah yang kerap hanya lip service belaka. Ujung-ujungnya antara cakap dan perbuatan tidak sama.

Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah akhirnya berakibat kepada ketidakpercayaan mereka terhadap Covid-19.

Rakyat Aceh pada umumnya sejak awal memandang isu Corona ini hanya sebagai alat propaganda yang dihembuskan oleh negara komunis China untuk menyerang dunia termasuk Indonesia.

Mereka tidak percaya bahwa virus Corona itu nyata meski orang Aceh tahu bahwa yang namanya wabah (ta’eun) itu ada dan pernah terjadi di mana-mana.

Namun keyakinan bahwa Corona bukanlah masalah besar justru lebih kuat dipercaya daripada mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Eksesnya penerapan protokol kesehatan di Aceh gagal diyakinkan oleh pemangku kepentingan kepada rakyat.

Kendati demikian jangan salahkan rakyat bila hari ini angka kasus covid ini meledak di mana-mana.

Apa yang terjadi hari ini sebetulnya tidak terlepas dari perilaku pemerintah sendiri termasuk aparat yang diberikan tugas itu yang gagal membangun komunikasi dengan rakyat.

Rakyat terlanjur melihat berbagai ketimpangan dan penyimpangan didepan mata terkait dengan kebijakan penanganan covid itu termasuk lah didalamnya pendistribusian bantuan yang juga tidak tepat sasaran.

Terakhir semoga peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh stakeholder dan masyarakat agar masing-masing bisa saling introspeksi diri dan kemudian memperbaiki dalam hubungan kerja sama yang lebih erat, terbuka, dan berkeadilan.

Jika kali ini pun gagal maka bukan mustahil kerugian yang akan kita derita mungkin jauh lebih besar. Bukan hanya kerugian materil tetapi juga moril, kesempatan yang hilang, dan korbanan lainnya yang tidak ternilai dengan uang. (*)