Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Publik Kunci Mencapai Kemakmuran Bersama

Oleh : Dr. Zainuddin, SE, M. Si

ACEHSATU.COM – Kata transparansi dan akuntabilitas merupakan dua kata yang mudah diungkapkan akan tetapi agak sulit diimplementasikan sepertinya (terutama di negara-negara berkembang), termasuk didalamnya daerah yang sarat budaya kultus pribadi berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Mari kita soroti apa yang terjadi di Indonesia bahwa kata-kata transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kata kunci setiap perhelatan susksesi setiap periode, baik ditingkat sentral maupun ditingkat daerah otonomi.

Dimana, kata-kata tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk kepopuleran dan mendapakan vote dari rakyat, karana disini rakyat sedikit lebih pintar membaca bahwa dengan transparan dan akuntabilitas lah pengelolaan dana publik kehidupan mereka terjamin walaupun sesungguhnya banyak terjadi yang sering mengungkapkan kata-kata transparan dan akuntabilitas banyak sekarang harus sekolah lanjutan di hotel prodeo.

Makanya terjawab bahwa mudah diucapkan amat sulit diterapkan.

Transparan disini kita ibaratkan terbuka apa adanya tidak ada upaya menutup-nutupi dan akuntanbilitas diartikan bertanggungjawab (dapat dipetanggungjawabkan) tidak mengada-ada dan sesuai dengan rencana dan undang-undang/peraturan.

Transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (dana publik alias negara atau daerah dan bahkan desa) harus terpraktikkan teknologi akuntansi didalamnya, imposible bisa transparan tanpa ada praktik akuntansi yang benar dan itu wajib.

Bila kita melihat praktik akuntansi tentu sudah dipraktikkan hampir diseluruh elemen penyelenggara publik dan itu tidak terbantahkan, mulai bagaimana cara mengakui transaksi, mencatatnya hingga melahirkan sebuah report berupa laporan keuangan itu sudah amat mahir semua, apalagi sudah banyak ilmuan biadang akuntansi di negeri kita.

Akan tetapi kenapa transparan dan akuntabilitas belum optimal terjadi?

Apa buktinya belum optimal tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, yaitu secara sederhana saja kita contohkan dan klasik masih banyak korupsi terjadi dan diakui atau tidak itu memang yang terjadi.

Rupanya untuk melahirkan transparan dan akuntabilitas tidak cukup hanya mempraktekan teknologi akuntansi saja dalam praktik pemerintahan.

Akan tetapi ada satu nilai yang jauh lebih penting sebenarnya yang harus dimiliki oleh para pihak, yaitu nilai kejujuran. Dimana, nilai kejujuran itu muncul dari pengahayatan yang mendalam dari keyakinan (agama) yang diyakini oleh para pihak, karena pada dasar nya keyakiana/agama, terutaman agama Islam menitikberatakan kejujuran tersebut sebagai pangkal utama menuju kebahagian.

Apabila pun praktik akuntansi diterapkan pada sebuah unit pengelolaan dana bakal tidak benar juga hasil akhirnya, maknanya bakal tidak tecapai juga sasaran atau tujuan utama tentang kemakmuran bersama karena bisa saja terjadi manipulasi bukti dan atau manipulasi lainya (seperti manipulasi harga dan KKN serta lainya jika watak dari penanggungjawab dan yang mengoperasionalisasi teknologi akuntansi itu tidak memiliki kejujuran atau tidak menyakini agamanya dengan benar.

Karena akuntansi akan melahirkan laporan keuangan yang benar bila dicatat dengan benar, dan benar pada akuntansi itu diawali dengan bukti transaksi, dan bukti itu adalah manusia yang buat.

Sehingga, bukti yang benar adalah harus dibuat oleh orang yang benar, maknanya kebenaran sebuah bukti harus lahir dari orang-orang  yang jujur atau dia takut untuk memanipulasi angka-angka.

Disini bukan bermaksud untuk menyalahkan para akuntan (yang membuat laporan) karena akuntan mencatat berdasarkan bukti yang ada. Sebagai contoh yang dicatat oleh akuntan terhadap pengeluaran mendirikan sebuah bangunan tentu dihimpun dari bukti transaski yang dilakukan oleh pelaksana, nah pihak pelaksana itu bila tidak jujur maka akan dibuat manipulasi-manipulasi yang menguntukan dirinya sendiri, dan bisa saja dia kan bekerja sama dengan pedangan semen soal jumlah dan harga untuk dapat mark up bagi mereka dengan membuat bukti seakan-akan itulah adanya serta lain sebagainya.

Oleh sebab itu, akuntan pada dasarnya sudah benar melakukan tugasnya hingga melahirkan sebuah financial report, jika akuntan tersebut tidak ikut bermain manipulatif apalagi menikmati bagian dari mark up.

Selanjutnya, apa benar kemakmuran rakyat akan tercapai dengan adanya transparan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (maksud dana publik), jawaban saya dengan penuh keyakinan jawabannya “ya”.

Kerana apabila dana atau budget yang dikelola secara transapara, maka terhindar dari praktik manuapulatif dan akan melahirkan barang public sesuai rencana dan berkualitas, maknanya dengan adanya transparas tidak akan yang tertipu dan yang menipu.

Sebagai contoh praktis bila tidak transparan dalam sebuah program, maka yang terbayangkan oleh pelaksana program berapa yang harus disetor kepada pemilik program (pemilik budget) sebagai uang pelicin (bahasa lain sogok) agar program tersebut diterima tanpa peduli kualitasnya baik atau tidak, dan akhirnya pelaksana akan mencarai cara pertanggungjwaban dengan cara fiktif dalam hal angka-angka karena semua harus di mark up atau mengurangi takaran.

Padahal bila pemilik program dan pelaksana program memiliki nilai kejujuran karena keimanannya pada agama yang dianut dengan benar pasti mereka tidak akan sekali-kali melakukan kecurangan atau memanipulatif, yaitu sipemilik program pantang untuk disogok dan pelaksana program jujur apadanya dan akhirnya program bisa diselesaikan dengan kualitas dan kuantitas yang benar.

Bila barang publik yang dilahirkan dari pelaksanaan yang jujur, maka kualitasnya baik sehingga tidak akan pernah terjadi begitu diresmikan dua bulan ambruk atau rusak.

Maknanya dengan berkualitasnya barang publik yang dihasilkan, maka pemerintah tidak dihadapkan pada masalah membangun itu-itu saja ditempat yang sama dengan proyek yang sama untuk beberapa periode yang akan datang, sehingga anggara yang dimiliki bisa untuk melaksanakan program yang lain.

Sehingga, masyarakat bisa dilayani secara baik dan benar dan akhirnya barang publik tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat dalam rangka aktivitas ekonominya dengan semarak.

Begitu pula mengenai pemberian bantuan, baik berupa bansos maupun bantuan modal kepada masyarakat bila dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas pasti tidak ada kita dengar ada pemotongan-pemotongan dan penundaan-penundaan, maknanya masyarakat menerima dengan nilai yang benar seperti yang telah diprogramkan, dan akhirnya masyrakat bisa beraktivitas secara benar sesuai rencana hingga dia mencapai kemakmuran sesuai dengan amanat pembangunan nasional salah satunya menciptakan kemakmuran rakyat seluruhnya.

Seandainya, tansparan dan akuntabel itu bisa dipraktikan secara utuh di Indonesia, mungkin kemakmuran dan kedamaian melebihi dari yang sekarang dan hotel prodeo minim peminat.

Kemudian, pada saat sekarang kita sebagai penduduk bumi lagi diuji oleh wabah covid-19, lagi-lagi kata-kata transparan dan akuntabilitas menjadi harapan seluruh rakyat hingga pemimpin semuanya.

Banyak berita mulai presiden mengingingkan dan bahkan mengintruksikan agar program bantuan dari pemerintah harus seutuhnya diterima oleh masyarakat, dan ini dapat diartikan bahwa pemberian bantuan tidak boleh coba-coba untuk dimanipulatif harus transparan dan akuntabel, dan ini terlihat dari beberapa daerah (hampir merata) cukup respon seperti membuat daftar dan diumumkan nama-nama penerima dan bahkan mempublis penerima dengan jumlah yang benar (ini bertanda bagus).

Dari sisi penegakan hukum kalau tidak salah agar tercipta kejujuran sampai-sampai KPK mengancam dengan hukuman mati bagi yang melakukan korupsi dana penanggulangan covid-19, artinya apa keharusan transparan dan akuntabel bila ingin selamat. Pada tataran daerah otonomi, pemerintah Aceh juga mendengungkan harus transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan dana penanggulangan covid-19 jangan coba-coba melakukan praktik tidak terpuji dan ini bertanda bagus untuk rakyat, dan begitu pula untuk seluruh pemerintah otonomi tingkat satu dan dua di seluruh Indonesia mengutamakan transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana covid-19 ini.

Akhirnya akan kita lihat hasil kemudian bakal tidak ada yang berusan dengan hukum karena seluruh kegiatan mengenai penggunaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabilitas sesuai prosedur yang telah ditetapkan, insya Allah.

Disamping itu, pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel dapat menciptakan kemakmuran bukan hanya pada tataran pelayanan publik semata, melainkan untuk semua organisasi baik itu untuk oraganisasi profit motif maupun oraganisasi non profit motif.

Maknanya, sebuah oragniasai bisnis akan berlanjut ketika dipraktikan kejujuran dalam aktivitasnya.

Kejujuran yang dimaksud adalah tidak ada praktik fiktif yang dilakukan dan perlakuan yang jujur pada karyawannya, artinya organisasi bisnis melakukan kegiatannya memiliki alasan akademik (teori-teori atau hukum-hukum) yang ada dalam segala aspek, mulai bagaimana memperoleh pendapatan, penggajian karyawaan, pelaporan akhir priode akuntansi (laporan keuangan), hingga jujur menunaikan pajak sebagai setoran yang dimanatkan undang-undang Negara jangan sampai mempergunakan cara-cara manipulatif.

Dan sebenarnya, mengenai transparansi dan akuntabelitas di organisasi non pemerintah juga kewajiban dari pemerintah untuk memastikan itu terjadi dalam praktik sehari-hari, karena apabila dalam organisasi nonpemerintah tidak transpran dan akuntabel tetap saja terjadi malpratik dalam berbangsa dan bernegara dan akhirnya tidak tercapai juga kemakmuran yang diharapkan oleh rakyat seluruhnya karen pasti akan tercipta distribusi pendapatan yang tidak merata (dalam artian akan terjadi pembeda yang amat jauh/seperti jauhnya bumi dan bulan antara rakyat bernasib baik/pembisnis dengan rakyat jelata), walaupun pada kenyataannya pendapatan itu kudu berbeda antara rakyat jelata/bukan pembisnis dengan rakyat pembisnis namun jangan sampailah rakyat jelata itu untuk kebutuhan dasar saja dia tidak memiliki kemampuan.

Dengan demikian, tak berlebihan bahwa untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kedamaian dalam kehidupan berbangsan dan bernegara mau tidak mua harus terpraktikan dalam pengelolaan dana, baik dana public maupun non publik secara transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan ini juga penulis mengajak selalulah pratik hidup sesuai keyakinan/agama, terutama dalam agama Islam sebenarnya kejujuran salah satu memperoleh keridhoan Allah SWT hingga yang bersangkutan akan ditempatkan di suurga Nya kelak. Dan doa kita semoga wabah covid-19 ini lekas Allah takdirkan ada obatnya, sehingga kita bisa beramaliyah seperti sediakala. Amiin. (*)

Penulis: Dosen Fakultas Ekonomi USM Aceh