Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Minta DPRK Tamiang Sampaikan Tuntutan ke DPR RI

Mahasiswa Tamiang menggelar aksi unjuk rasa menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, pada Jumat (9/10/20). Foto Reki Iham

ACEHSATU.COM | ACEH TAMIANG – Sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi Seperti STAI-AT, Unsam, Cot Kala Langsa, Unimal Lhokseumawe, Unsyiah, Komunitas Project 19 dan HMI yang keseluruhannya adalah warga Aceh Tamiang turut menuju Gedung DPRK.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, pada Jumat (9/10/20).

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, para mahasiswa menyampaikan tuntutanya kepada DPRK Aceh Tamiang agar menyuarakan aspirasi mereka disampaikan ke DPR RI untuk mencabut undang undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai telah mengecewakan rakyat dengan mengeluarkan Perppu.

Kordinator Unjuk Rasa, Muhamad Fauzi yang juga mahasiswa Unimal dalam orasinya mengatakan, dirinya kecewa dengan sambutan para Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya berjumlah 6 orang.

Ketika ditanya kemana anggota dewan lainya, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang menjawab, bahwa anggota dewan lainya sedang melaksanakan reses .

“Bapak dewan yang terhormat kok cuma 7 dewan kita, kemana yang lainya, kalau bapak menjawab bahwa dewan lainya sedang menajalankan reses, perlu diingat bahwa hari ini kami para mahasiswa adalah reses terbaik anda,” ungkap sang koordinator.

Selain itu, Fauzi juga membacakan petisi yang antara lain berisikan, mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah untuk pengganti (Perpu) dalam mencabut Omnibuslaw, kemudian mendesak DPR RI untuk merivisi pasal- pasal di Omnibus law yang kontroversial yang dapat merebut hak asasi manusia.

Pantauan ACEHSATU.com, ratusan mahasiswa yang memasuki gedung serta menduduki kursi para anggota dewan ini akhirnya membubarkan diri secara tertib pada pukul 12.00 WIB.

Mahasiswa bubar setelah unjuk rasa dan surat petisi yang mereka diterima dan ditandatangani oleh pimpinan DPRK serta Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto. (*)