Tolak Eksplorasi Tambang Emas di Aceh

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan emas yang dilakukan dibeberapa daerah juga semakin mengkuatirkan.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh seperti banjir bandang, longsor, dan gangguan hewan liar akibat dari rusaknya hutan dan lingkungan.

Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan saksi mata sejumlah warga yang terdampak banjir bandang seperti di Bener Meriah, Aceh Tenggara, Tangse Pidie, Aceh Timur dan Masyarakat Aceh Utara yang secara langsung melihat kayu-kayu gelondongan besar yang dibawa arus banjir.

Dugaan adanya pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan perusahaan tidak terbantahkan.

Kerusakan hutan adat di berbagai daerah dan bahkan kerusakan hutan lindung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser karena penebangan pohon terkonfirmasi dari data Walhi Aceh.

Berdasarkan data Tahun 2007 Luas lahan kritis di Provinsi Aceh seluas 459.469,28 ha  dengan kategori kritis seluas 393.025,63 ha dan sangat kritis seluas 66.443,65 ha.

Pada tahun 2011 luas lahan kritis di provinsi Aceh mengalami peningkatan mencapai 460.099,76 ha, dengan kategori kritis seluas 393.397,03 ha dan sangat kritis seluas 66.702,73 ha.

Dan diperkirakan 26.835 hektare hutan kritis pada 2017

Lebih jauh Walhi Aceh menilai pembangunan yang tidak terpadu (fragmented) selama ini telah berakibat perubahan drastis negatif terhadap kondisi sumber daya alam.

Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan (pertambangan mineral, batubara, migas, dan galian C) telah mengubah bentang alam tanpa terkendali.

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan emas yang dilakukan dibeberapa daerah juga semakin mengkuatirkan.

Penambangan emas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan keuntungan pribadi telah menimbulkan bencana terhadap masyarakat secara luas.

Apalagi banyaknya tambang ilegal yang keberadaannya tidak mendapatkan izin pengelolaan lahan serta mengabaikan dampak lingkungan benar-benar membawa kemudharatan bagi umat.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mencatat seluas 5.000 hektare hutan lindung yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat sejak kurun lima tahun terakhir rusak akibat maraknya aktivitas tambang emas ilegal.

Kondisi pertambangan emas ilegal di Aceh masih meresahkan. Setidaknya, ada tujuh tambang emas ilegal di seluruh Aceh, yang tersebar di Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Aceh Tengah.

Pemerintah Aceh mesti bergerak serius untuk menertibkan tambang-tambang ilegal tersebut demi keselamatan bersama.

Bila perlu Gubernur menetapkan Aceh sebagai daerah moratorium tambang. Tidak perduli apakah milik rakyat apalagi korporasi.

Aceh perlu menjaga bumi dan lingkungan agar kehidupan yang bebas dari bencana alam bisa berkelanjutan hingga ke generasi berikutnya.

Kita sangat setuju dengan WALHI agar perubahan undang-undang yang muncul melalui omnibus law yang membuka peluang ijin eksplorasi tambang dikeluarkan oleh pusat dapat diantisipasi.

Artinya Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus tidak begitu saja menerima penerapan omnibus law. Pemerintah Aceh perlu mengkaji kembali dan menyesuaikan omnibus law itu dengan UU PA (Undang Undang Pemerintah Aceh).

Selain bersama WALHI, kita juga sepakat dengan gerakan mahasiswa Aceh yang menolak secara tegas setiap kegiatan penambangan emas dan ekploitasi hutan demi kapitalis.

Hentikan kegiatan ekonomi yang tidak menjaga lingkungan bahkan sengaja mengabaikan hutan yang kerusakan tersebut menimbulkan bencana bagi bumi dan rakyat Aceh.

Lagi pula keuntungan besar yang dihasilkan dari penambangan itu hanya dinikmati oleh pemilik dan para pemodal. Sedangkan masyarakat hanya menjadi penonton dan tameng perusahaan.

Aceh bisa belajar dari pengalaman adanya berbagai perusahaan besar di Lhokseumawe seperti PT Arun LNG, Exxon Mobil, PT KKA, dan perusahaan raksasa lainnya. Apa manfaat untuk Aceh? Justru tingkat kemiskinan masyarakat dimana perusahaan itu berada malah meningkat.

Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan seluruh kebijakan nya agar tidak membawa petaka bagi Aceh.

Boro boro untuk kemajuan Aceh, yang terjadi malah gap kemiskinan dan kesenjangan sosial bertambah lebar.

Hal ini bisa terjadi karena perusahaan tidak perduli pada lingkungan dan biasanya juga tenaga kerja yang direkrut tidak mencerminkan keadilan.

Bila Pemerintah memaksa diri untuk mengizinkan korporasi tambang emas beroperasi sesukanya di Bumi Aceh, maka tidak mustahil konflik akan terjadi. Sejarah akan berulang. (*)