Tiyong Cs Gugat Kemenkumham Aceh ke PTUN

Pendaftaran gugatan dilakukan secara e-court oleh Tim Kuasa Hukum DPP PNA KLB yang diwakili oleh Imran Mahfudi
Tiyong Cs Gugat Kemenkumham ke PTUN
Kantor Kanwil Kemenkumham Aceh.. | Foto: Agus Setyadi/detikcom

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Tiyong Cs Gugat Kemenkumham Aceh ke PTUN.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Samsul Bahri alias Tiyong mengajukan gugatan terkait penolakan pengesahan AD/ART oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum DPP PNA kubu Tiyong, Imran Mahfudi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Gugatan PNA kubu Tiyong telah diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

“Gugatan kita daftarkan terkait penolakan pengesahan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) serta kepengurusan DPP PNA hasil KLB oleh Kanwil Kemenkumham Aceh,” kata Imran Mahfudi, di Banda Aceh.

Pendaftaran gugatan dilakukan secara e-court oleh Tim Kuasa Hukum DPP PNA KLB yang diwakili oleh Imran Mahfudi, dan teregister dengan nomor perkara 6/G/2022/PTUN.BNA.

Seperti diketahui, pasca Irwandi Yusuf dipenjara karena dugaan korupsi, terjadi dualisme kepengurusan DPP PNA pasca terlaksana KLB di Kabupaten Bireuen pada 14-15 September 2019 lalu.

Namun, pengajuan pengesajan SK untuk kepengurusan hasil KLB tersebut mendapat penolakan dari Kemenkumham Aceh. 

Imran Mahfudi mengatakan, penolakan pengesahan AD/ART dan kepengurusan hasil KLB oleh Kanwil Kemenkumham Aceh tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penolakan tersebut, lanjut mantan komisioner KIP Aceh ini, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sebelumnya DPP PNA hasil KLB telah mendaftar permohonan perubahan AD/ART dan kepengurusan pada 30 September 2019. Menurut Imran, seluruh dokumen persyaratan yang diminta telah dipenuhi. 

Namun, dikarenakan ada gugatan sengketa kepengurusan yang diajukan oleh Ketua PNA Irwandi Yusuf ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh belum bersedia menerbitkan keputusan karena masih ada sengketa kepengurusan.

Selanjutnya, beber Imran, setelah gugatan PNA kubu Irwandi Yusuf berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pihak Kanwil Kemenkumham juga tak kunjung bersedia menerbitkan keputusan dengan alasan putusan Mahkamah Agung tidak menyelesaikan perselisihan.

“Bahkan yang lebih mengherankan lagi Kanwil Kemenkumham Aceh menyatakan bahwa tidak dapat mengabulkan permohonan yang diajukan karena pelaksanaan KLB PNA dianggap tidak sesuai dengan AD/ART partai,” ujarnya.

Setelah dua tahun lebih sejak didaftarkan, lanjut Imran, pada 6 Desember 2022 Kanwil Kemenkumham menegaskan bahwa pelaksanaan KLB tidak sesuai dengan AD/ART partai, dan ternyata verifikasi faktual atas permohonan baru dilakukan pada 20 April 2021.

Atas situasi tersebut, pihaknya menilai adanya ketidak-netralan Kanwil Kemenkumham Aceh dalam konflik dua kepengurusan PNA. Hal itu menurut Imran diperkuat dengan sinyalemen tidak konsistennya lembaga tersebut. 

Bahkan, kata dia, di saat pihaknya sedang mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, Kanwil Kemenkumham Aceh justru menerbitkan SK perubahan kepengurusan yang diajukan oleh Irwandi Yusuf.

SK pengesahan kepengurusan baru DPP PNA kubu Irwandi Yusuf diterbitkan dengan nomor w1-418.AH.11.07 tahun 2021 pada 27 Desember 2021 lalu, yang sebagian besar pengurusnya telah berganti.

“Kami berkesimpulan setidaknya Kanwil Kemenkumham Aceh dalam penolakan permohonan yang diajukan oleh DPP PNA hasil KLB telah melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan,” demikian Imran Mahfudi.  (*)