Banda Aceh

Tiga Rancangan Qanun tentang Pajak dan Hak Keuangan disetujui Dalam Rapat Paripurna

Ketiga raqan tersebut diantaranya Rancangan Qanun tentang penagihan pajak Aceh dan Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh yang merupakan prakarsa pemerintah Aceh serta Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRA.

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – DPRA dan Gubernur Aceh setujui tiga Rancangan Qanun (raqan) yang sudah dibahas dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRA terhadap tiga Rancangan Qanun Prolega Prioritas Aceh tahun 2017 di Gedung DPRA, Selasa (12/09/2017).

Ketiga raqan tersebut diantaranya Rancangan Qanun tentang penagihan pajak Aceh dan Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh yang merupakan prakarsa pemerintah Aceh serta Rancangan Qanun Aceh tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRA.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM mewakili Gubernur Aceh menyebutkan pasca persetujuan bersama antara DPRA dan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.

Maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebelum ditetapkan akan disampaikan terlebih dahulu Kepada Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan.

Hal tersebut guna untuk dilakukan evaluasi dan menguji kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Sedangkan untuk Rancangan Qanun Aceh Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kata Dermawan, dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pada Tanggal 2 Juni 2017, mewajibkan Pemerintah Aceh untuk menyesuaikan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif DPRA.

“Penyesuain ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan sehingga ketentuan mengenai pelaksanaan Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dpra ditetapkan dengan Qanun Aceh,” ujar Dermawan.

Pada kesempatan tersebut, Sekda  yang mewakili Gubernur Aceh menjelaskan, Qanun tersebut  pada prinsipnya untuk memberi arahan dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dpra Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Disamping itu, menjadi landasan bagi pimpinan dan anggota DPRA dalam melaksanakan fungsi Dan kewenangannya.

 

To Top