ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengusulkan tiga desa/gampong di Aceh sebagai percontohan antikorupsi di daerah setempat.
“Kita telah mengusulkan tiga desa yakni Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Pasi Meurapat, Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan, dan Mireuk Taman, kecamatan Darussalam, Aceh Besar,” kata Sekda Aceh, Bustami dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Banda Aceh, Selasa (18/10/2022).
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi 2023 di Jakarta.
Ia menjelaskan tiga desa tersebut merupakan yang menjadi juara pada lomba desa tingkat provinsi pada tahun 2022 ini.
Mereka juga telah melewati seleksi administratif dan verifikasi lapangan. Selanjutnya akan dibina sebagai pilot project yang salah satunya menjadi desa antikorupsi sebagai percontohan bagi desa lain.
BACA: Mantan Ketua BUMG Gampong Keuramat Diserahkan ke Kejari Banda Aceh Terkait Korupsi
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan salah satu program unggulan KPK 2023 adalah desa antikorupsi, yang merupakan program untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“KPK membentuk program unggulan membangun desa antikorupsi, dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi,” katanya.
Sementara program unggulan lainnya sebut Firli, Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara
Berintegritas (PAKU Integritas) merupakan program untuk meningkatkan integritas penyelenggara negara. Lalu, politik cerdas berintegritas, program untuk mewujudkan iklim politik di Indonesia yang bebas dari korupsi, dan jelajah negeri bangun antikorupsi.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardhiana mengatakan, kegiatan tersebut menindaklanjuti kegiatan sebelumnya di mana tahun 2021 dicoba membuat finali untuk dicoba satu desa percontohan antikorupsi
“Insya Allah nanti bulan November atau Desember nanti akan diumumkan 10 desa percontohan antikorupsi tahun 2022,” katanya.
Ia menambahkan selanjutnya pada tahun 2023 KPK ingin menyelesaikan seluruh provinsi itu memiliki satu desa percontohan antikorupsi. (*)
