Tidak Ingin Masalah Berkepanjangan, DPRK Subulussalam Mediasi Sengketa Lahan PT MSSB

Laporan Mansah Berutu

ACEHSATU.COM | SUBULUSSALAM — Persoalan ganti rugi lahan milik masyarakat di enam desa wilayah Kecamatan Runding yang belum diselesaikan pihak PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) ditengahi oleh DPRK Subulussalam.

Pelaksanaan mediasi berlangsung diruang Banleg, Rabu, 29 Januari 2020.

Turut hadir Walikota Subulussalam, Wakil Walikota, Dandim 0118 Subulussalam, Anggota DPRK Kota Subulussalam.

Dalam mediasi persoalan lahan tersebut langsung di pimpin wakil ketua DPRK Subulussalam Fajri Munte.

Fajri Munthe selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan sarana mediasi antara pihak perusahan dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar dan menindaklanjuti atas pertemuan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang digelar pada 15 Januari 2020.

Namun rapat pada saat itu pihak perusahaan mangkir dari undangan.

“Kami dari lembaga legislatif berharap dengan adanya mediasi ini agar permasalah bisa diselesaikan,” kata Fajri.

Sementara, Walikota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang memberikan warning kepada pihak perusahaan agar tidak main-main dalam permasalahan tersebut.

Walikota Bintang juga menyampaikan pemerintah akan membentuk tim permanen yang langsung di SK-kan Walikota yang salah satu tugasnya mencari solusi mulai permasalahan HGU, CSR dan tapal batas.

“Pada kesempatan ini perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keberpihakan kami terhadap sebelah pihak, kami terbuka dan kepada masyarakat kami himbau agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum karena itu akan merugikan kita semua, kepada PT MSSB, saya ingatkan agar jangan main-main dalam permasalahan ini, sampaikan kepada pimpinan perusahaan agar sesegara mungkin untuk bersama menyelesaikan masalah ini,” kata Bintang.

Selain itu, Wakil Walikota Drs. Salmaza juga mempertanyakan tindak lanjut hasil pertemuan pada tanggal 17 Oktober 2019 yang digelar di Aula Kantor Camat Rundeng.

Pada pertemuan waktu itu, kata Salmaza pihak perusajaan diminta 90 hari agar dilakukan pertemuan lanjutan antara pihak perusahaan dan masyarakat.

Namun, hingga hari yang ditetapkan bahkan lebih pihak MSSB belum menyelesaikan sesuai kesepakatan bersama.

“Kami sangat berharap agar permasalahan ini segera tuntas dengan musyawarah dan mufakat karena persoalan ini sudah lama, bahkan dari awal sudah ada permasalahan,” ujar Salmaza.

Menanggapi hal itu, PT MSSB, melalui humas yakni Rahmatillah  menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pada pertemuan sebelumnya.

“Pada saat itu pihaknya masih menyandingkan dokumen perusahaan yang diserahkan dari koperasi Saleh bangun grub yang merupakan pemilik pertama. Karena kami tidak ingin persoalan ini di selesaikan dengan cara grasak grusuk takut nya di belakangan hari timbul lagi permasalahan.pungkas rahmat

Bahkan, informasi yang mereka terima tidak ada lagi persoalan dengan masyarakat. “Namun fakta dilapangan berbeda. Dalam pemikiran kami penyelesaian persoalan ini tidak boleh grasak-grusuk agar nantinya tidak timbul masalah baru,” ungkap Rahmatillah. (*)