Tidak Hanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pun Tumbuh Subur?

Tingkat korupsi di negeri ini kian mendekati batas luar biasa, ada yang tertangkap, namun banyak juga yang belum terungkap.
Hamdani.

Tingkat korupsi di negeri ini kian mendekati batas luar biasa, ada yang tertangkap, namun banyak juga yang belum terungkap. Konon hampir tidak ada proyek yang dikerjakan tanpa berbalut aroma korupsi. Mulai dari pusat hingga daerah. Tidak peduli apakah itu proyek kemanusiaan atau lainnya.

Baru-baru ini tersiar kabar ke publik di masa wabah Covid-19 atau pandemi ternyata hal itu membawa keuntungan bagi sejumlah pejabat negara. Diduga mereka ikut terlibat permainan kotor bisnis PCR. Jika kabar itu benar, maka level korupsi Indonesia naik satu tingkatan.

Barangkali tidak saja bisnis PCR, juga vaksin, alkes, insentif nakes, bantuan sosial, pengadaan masker, pengadaan APD, semuanya bisa jadi pula tidak bersih dari intaian para maling uang rakyat.

Tindakan oknum-oknum pejabat negara yang ikut menikmati dana Covid dan bisnis virus Wuhan ini tergolong tindakan tercela. Sebagai pembuat kebijakan publik sudah seharusnya tidak boleh sekaligus sebagai eksekutor.

Bagaimana mungkin aturan dibuat untuk merugikan perusahaan-perusahaan mereka sendiri. Inilah namanya konflik kepentingan (Interest conflict). Biasanya modus ini menciptakan kolusi dan nepotisme yang akhirnya melahirkan korupsi.

Laporan Majalah Tempo edisi 30 Oktober 2021 membahas soal isu PCR. Dalam catatan Tempo, beberapa nama besar di tanah air diduga ikut terlibat.

Hasil investigasi Tempo tersebut, sebagaimana dituliskan dalam laporan, indikasi awal dugaan keterlibatan nama-nama besar di lingkaran istana, muncul melalui perubahan kebijakan perjalanan udara atau aturan yang semula hanya antigen bagi calon penumpang pesawat, tiba-tiba berubah menjadi wajib PCR.

Inilah signal yang dilihat oleh Tempo sebagai warning ada masalah dalam memutus kebijakan PCR. Lalu langkah investasi oleh media itupun dilakukan, para punggawa Tempo bergerak cepat menelisik isu miring tersebut. Dan ternyata Tempo menemukan kejanggalan dalam merancang hingga membuat keputusan PCR.

Negara Kaya Tetapi Rakyatnya Miskin

Indonesia memang negeri yang kaya raya. Namun kekayaan yang dimiliki tersebut tidak sampai ke tangan rakyat sebagai pemilik negara ini. Akibatnya rakyat Indonesia masih dalam kondisi miskin.

Justru yang semakin kaya raya adalah para pejabat, penguasa, dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan. Mereka menikmati berbagai fasilitas dan gaji besar dari hasil kekayaan negara.

Sedangkan rakyatnya, cukup dengan mendapatkan sedikit bansos (bantuan sosial) tentu setelah disunat, PKH, bantuan tunai (itupun tidak merata), atau baju kaos berlogo partai. Hanya itu, tidak lebih.

Kalaupun dibangun fasilitas, peruntukan utamanya bukanlah untuk kemudahan bagi aktivitas warga atau seluruh lapisan masyarakat. Melainkan untuk kemudahan investor asing yang diistimewakan, kelompok konglomerat lingkaran istana, dan sedikit layanan prima bagi orang-orang kaya yang rakus.

Intinya, negara hanya milik sekolompok bandit penguasa yang mengatasnamakan partai, kelompok agama, ormas, lembaga negara, dan sejumlah label lainnya sebagai topeng untuk menipu rakyat.

Negara sedang diperkosa (meminjam istilah politisi cabul). Mulut ibu pertiwi dibungkam, mahkotanya sedang dirampas. Cara memerkosanya pun terkesan sangat santun dan lembut, menggunakan jurus kesederhanaan dan empati. Mereka berpakaian munafik.

Katanya negara Pancasila, tetapi dalam praktiknya menjadi negara penguasa. Pancasila dijadikan alat untuk berkuasa dan memerkosa. Pancasila dirubah menjadi senjata untuk mengusir penganut yang sebenarnya.

Para penguasa memang fasih dengan sebutan Pancasila, walau PKI sekalipun, mereka sangat hafal dengan Pancasila. Namun sayangnya, itu hanya manis dibibir saja. Atau kalaupun setia, versi Pancasila adalah menurut syahwat mereka. Syahwat meraup keuntungan fulus dan jabatan tinggi.

Apalagi belakangan ini, beberapa slogan yang dulu digaungkan pemerintah mulai tak terdengar. Sebelumnya kita sering mendengar soal Nawacita dan Indonesia Hebat, bagaimana pencapaiannya? Kemana sekarang kata-kata itu pergi?

Pemerintah yang sekarang ini berjalan seakan tidak memiliki visi yang jelas untuk Indonesia. Memang denyut pembangunan terus bergerak, tetapi untuk siapa, bagaimana, dan dampaknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat apa?