Tidak Ada Tanggung Jawab Picu Banyak Peceraian di Lhokseumawe

Tidak ada tanggung jawab dalam keluarg baik dari pihak perempuan maupun laki-laki menyebabkan tringginya angka perceran di Kota Lhokseumawe, Aceh. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mencatat ada 247 perkara perceraian yang ditangani sejak Januari hingga September 2021. Mayoritas merupakan gugatan dari istri terhadap suami.
perceraian di lhokseumawe
Ilustrasi perceraian (Sindonews)

ACEHSATU.COM [ LHOKSEUMAWE – Tidak ada tanggung jawab dalam keluarg baik dari pihak perempuan maupun laki-laki menyebabkan tringginya angka perceran di Kota Lhokseumawe, Aceh. Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe mencatat ada 247 perkara perceraian yang ditangani sejak Januari hingga September 2021. Mayoritas merupakan gugatan dari istri terhadap suami.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Azmir kepada wartawan,Selasa (12/10/2021) mengatakan, perkara perceraian dari tahun ke tahun di Lhokseumawe didominasi gugatan pihak istri atau cerai gugat. Dari 247 perkara perceraian, 210 di antaranya gugatan dilakukan istri terhadap suaminya. Sementara cerai talak yang dilakukan suami terhadap istrinya hanya 37 perkara.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2020, perkara perceraian pada 2021 ini bisa dikatakan stabil karena mengingat masih ada tersisa 3 bulan lagi dalam tahun ini,” ujarnya.

Kasus perceraian pada 2020 yang ditangani mencapai 327 perkara. Dia mengatakan gugatan cerai oleh istri pada 2020 berjumlah 239 perkara dan gugatan talak 88 perkara.

Azmir mengatakan faktor penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan terus-menerus di dalam rumah tangga. Selain itu, ada masalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

perceraian di lhokseumawe
Ilustrasi perceraian (Sindonews)

“Perkara perceraian yang ditangani pihaknya didominasi masalah tidak adanya tanggung jawab, baik dari suami maupun istri. Hal itu, katanya, kerap memicu perselisihan rumah tangga,” ujar Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe ini.

Sedangkan penyebab faktor ekonomi, KDRT, dan zina serta faktor salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara sangat kecil persentasenya, yakni di bawah 10 persen.

Meski demikian, Azmir mengaku pihaknya terus mengupayakan jalan terbaik bagi pasangan yang ingin bercerai. Jika masih bisa dipertahankan, tidak akan dilakukan perceraian karena dinilai sangat merugikan kedua belah pihak.

“Pada intinya kita mencoba melakukan perantaraan seperti edukasi dan mediasi yang bersifat berkelanjutan untuk pasangan tersebut memperbaiki rumah tangga mereka,” pungkas Azmir (*)