THR di Tengah-tengah Wabah Covid-19

Oleh: Dr. Zainuddin, SE, M. Si.*

ACEHSATU.COMTunjangan Hari Raya (THR) lazimnya diberikan oleh perushaan yang berorientasi profit dan atau badan usaha yang memperoleh pendapatan dari kinerja karyawan. Suatu hak para karyawan setiap tahun adalah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan atau badan usaha yang memperkerjakannya.

Dalam keadaan normal (tidak terjadi pandemi) pihak perusahaan dengan suka rela dan mempublikasikan pemberian THR karena mereka memahami betul bahwa pemberian ini bukanlah sesuatu beban yang berat dibandingkan dengan kinerja karyawan yang sudah mendatangkan pendapatan kepada perusahaan dan pada hakekatnya THR juga bisa berperan sebagai alat motivasi yang luar biasa terhadap karyawan untuk lebih giat dan disiplin saat habis pesta lebaran kembali berkerja, dan dalam pandangan ekonomi makro THR juga bisa dipandang sebagai suatu instrumen meningkatkan gairah pasar dari sisi peningkatan daya beli masyarakat.

Persoalan muncul ketika keadaan tidak normal secara global tertimpa wabah yang memperlambat aktivitas ekonomi  muncul satu pertanyaan. Apakah perusahaan masih harus membayar THR? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah perusahaan tetap wajib membayar THR kepada karyawannya.

Pada dasarnya THR bila kita telusuri secara mendalam itu kan bagian terkecil dari laba atau pendapatan yang diterima perusahaan tahun sebelumnya, jadi tidak ada masalah sebenarnya dengan pelambatan aktivitas ekonomi. Namun, barangkali THR yang dibayar ditengah-tengah pandemi ini boleh dinegosiasi tentang jumlahnya saja yang sedikit tidak normal, akan tetapi itu harus tetap dibayar sebagai bentuk kewajiban perusahaan terhadap hak karyawan.

Bagaimana dengan THR bagi karyawan yang digaji oleh Negara?

THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebenarnya sudah diberikan setiap tahun dengan adanya gaji ke-13 dan ada juga tunjangan kinerja yang rutin diberikan, jadi pada dasarnya tidak perlu lagi membayar THR seperti yang dipraktikan di dunia usaha.

Bila pun ini tetap diberikan berarti beban anggran Negara untuk konsumsi tinggi sekali yang berakibat pada rendahnya anggaran pada pos-pos lain seperti untuk pembangunan untuk kesejahteran rakyat.

Namun, pemerintah tetap melakukan pembayaran THR itu juga tidak masalah kepada karyawannya, maka muncul satu pertanyaan. Bukankah Negara ini milik rakyat?

Bila jawabannya Negara ini benar milik rakyat, maka tunjangan (semacam deviden lah) harus didahulukan kepada rakyat. Jadi agar memiliki nilai keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila, maka pemerintah jika memabayar THR haruslah diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pembayaran THR tidak lah membuat sebuah perusahaan bangkrut dan tidak juga Negara bubar dikarenakan membayar THR kepada ASN dan bila perlu kepada rakyatnya.

Karena pada dasarnya THR juga bisa membuat ekonomi bergairah yang disebabkan terjadinya gairah pasar, juga termasuk THR itu membuat keluarga-keluarga di Indonesia sehat wal afiat karena terpencar senyum bahagia dari suami, istri, anak dan cucu bisa berhari raya dengan sedikit berpesta.

Akhirnya ditutup dengan kata memberi sesungguhnya bukan suatu pengeluaran namun suatu pemasukan. Mohon maaf lahir dan batin semogan dihari yang fitri wabah pun pergi. (*)

Penulis: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah (USM) Aceh.