ACEHSATU.COM – Banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya menjadi catatan buruk di awal tahun 2020. Padahal pemerintah sudah merencanakan proyek penangkal banjir di Jakarta.

Namun nyatanya beberapa proyek tersebut malah mandek, salah satunya adalah proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang dikeluhkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Selain itu, masih ada proyek sodetan yang juga tak kunjung selesai.

Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Kementerian PUPR, Bambang Hidayah proyek ini mandek karena lambatnya pembebasan lahan. Pembebasan lahan sendiri merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Memang lahan bermasalah sekali proyek penangkal banjir ini. Soal pembebasan lahan kan tetap di Pemprov,” ungkap Bambang waktu dihubungi detikcom, Kamis (2/1/2020).

Bambang mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta soal lahan. Kendala pembebasan lahan terjadi karena berhadapan dengan warga DKI Jakarta di sekitar Sungai Ciliwung.

Bambang bercerita masyarakat selalu melawan kalau lahannya mau dibebaskan untuk proyek penangkal banjir. Bahkan, sampai menuntut Pemprov DKI Jakarta ke meja hijau karena menolak lahannya dibebaskan.

“Kita ya kalau koordinasi terus ya. Masalahnya itu di masyarakat susah nggak mau kasih lahannya. Itu aja kemarin ada yang mau menggugat ke pengadilan jadi Pemprov ya susah bebasinnya,” ungkap Bambang.

Pembebasan lahan sendiri memang perlu dilakukan. Misalnya, untuk melakukan normalisasi sungai. Pemukiman di bantaran kali harus direlokasi, dan lahannya akan digunakan untuk melebarkan sungai. (*)