Terkait Penetapan Kepala Baitul Mal Aceh Utara Sebagai Tersangka, Komisi I DPRA Buka Suara

"Masalah zakat sebagai Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki Aceh dan itu diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2018.
Sambut Hari Damai dengan Tour Moge, Alfarlaky Berang, Sebut BRA Lukai Korban Konflik
Anggota Fraksi Partai Aceh di DPR Aceh, Iskandar Usman Alfarlaky. | Foto for ACEHSATU.COM

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Terkait penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah fakir miskin (duafa) yang dikelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) buka suara.

Dalam kasus tersebut penyidik Kejari Aceh Utara mendakwa kepala Bitul Mal Aceh Utara beserta lima orang lainnya sebagai tersangka dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),

Bukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal yang merupakan turunan dari Undang – Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Ketua Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky kepada Media, Kamis (4/8/2022) menjelaskan bahwa dalam kasus ini tidak tepat penyidik kejaksaan mendakwa para tersangka dengan UU Tipikor.

“Masalah zakat sebagai Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki Aceh dan itu diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2018.

Jika terjadi penyelewenangan maka ada mekanisme tersendiri dalam menyelesaikannya,” ujar Iskandar Usman Al-Farlaky

Baca juga : Kejari Aceh Utara Tetapkan Lima Orang Tersangka Dugaan Korupsi Rumah Duafa

Dalam Pasal 151 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 disebutkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pengelolaan dan pengembangan dana zakat adalah penyidik Polri yang diberi kewenangan penyidikan di bidang syariat Islam dan Penyidik PNS di bidang syariat Islam di lingkungan Pemerintah Aceh.

Kemudian berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 juga disebutkan bahwa yang berwenang menuntut terhadap pelanggaran adalah jaksa penuntut umum dan yang menyidangkan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran dilakukan oleh hakim Mahkamah Syariyah.

“Jika mengacu qanun yang menyidangkan kasus pelanggaran penggelolaan dana zakat bukan Pengadilan Tipikor.

Tapi jika didakwa dengan UU Tipikor jelas nanti akan disidangkan di Pengadilan Tipikor,” ungkap Iskandar.

Karena itu, politisi Partai Aceh yang vokal mengadvokasi kekhususan dan keistimewaan Aceh ini meminta penyidik Kejari Aceh Utara untuk mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki Aceh.

Sebab posisi UUPA setara dengan UU Tipikor.

“Saya bicara bukan dalam posisi membela yang salah.

Tapi yang saya bicarakan dalam konteks penguatan UUPA.

Sehingga kedudukan UUPA tidak dipandang sebelah mata,” tegas Iskandar.