Terkait Pemecatan Eks Menkes Terawan Oleh IDI, Komisi IX DPR Buka Suara

kisruh yang terjadi selama beberapa tahun terakhir di antaranya inovasi terapi 'cuci otak' digital subtraction angiography (DSA) besutan dr Terawan untuk pasien stroke yang dinilai belum teruji ilmiah.
Tangkapan layar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam jumpa pers nota keuangan dan RUU APBN 2021 di Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA/Dewa Wiguna

ACEHSATU.COM | Jakarta – Terkait pemecatan Eks Menkes Terawan oleh IDI, komisi IX DPR buka suara.

Wakil Ketua Komisi lX DPR RI, Melkiedes Laka Lena, angkat bicara soal pemecatan eks Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto, SpRad oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) dari keanggotaan IDI.

Menurutnya, pihak dr Terawan dan IDI tak seharusnya dibenturkan lantaran ia menilai inovasi-inovasi Terawan di ranah kesehatan bisa dikembangkan lebih lanjut.

Terkait kisruh yang terjadi selama beberapa tahun terakhir di antaranya inovasi terapi ‘cuci otak’ digital subtraction angiography (DSA) besutan dr Terawan untuk pasien stroke yang dinilai belum teruji ilmiah.

Melki menyinggung segala inovasi anak bangsa di bidang kesehatan seharusnya dihargai dan bukan berujung pemecatan. Selain itu, Melki juga menyinggung penggarapan vaksin Nusantara.

“DSA sendiri setahu saya sudah puluhan ribu orang yang terbantu dan juga sudah ada di berbagai rumah sakit setanah air.

Jadi artinya sudah digunakan, dibuktikan dengan manfaatnya. Vaksin Nusantara sudah banyak orang yang pakai dan dirasakan manfaatnya,” jelas Melki pada detikcom, Sabtu (26/3/2022).

“Tentu hal semacam ini harus betul-betul kita apresiasi dan jangan sampai justru malah dipakai untuk menjadi alasan memecat Pak Terawan karena faktor-faktor yang sekali lagi masih bisa dikomunikasikan antara MKEK IDI dan dokter Terawan,” imbuh wakil Komisi DPR yang menaungi ranah kesehatan tersebut.

Lebih lanjut, Melki juga menyinggung pesan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar tidak ada lembaga yang ‘super power’.

Dikhawatirkan, kewenangan yang berlebih justru bisa menghambat pembenahan pemerintah di aspek kesehatan.

“Saya minta agar dokter Adib (Ketua Umum PB IDI) bisa mencari solusi yang lebih baik sehingga intinya adalah antara Pak Terawan dan IDI ini kan satu kesatuan sebenarnya, tidak boleh berbenturan.

Jadi Pak Terawan dan IDI satu kekuatan, sama-sama kemenangan bangsa jangan dibenturkan,” beber Melki.

“Mesti dicari solusi di mana Pak Terawan tetap bisa berpraktek, penemuan-penemuan Pak Terawan bisa tetap juga dikembangkan dan juga kalau ada persoalan komunikasi bisa dilakukan antara Pak Terawan dan IDI sehingga lebih penting untuk kita semua masyarakat ini agar kedua pihak ini bisa sinergi positif,” pungkasnya.